5 Kota/Kabupaten dengan UMK Terbesar dan Terkecil di Indonesia

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Jumat , 10 Jan 2025 - 11:00

5 Kota/Kabupaten dengan UMK terbesar dan terkecil di Indonesia--jeri/rb--

5 kota/kabupaten dengan umk terbesar dan terkecil di indonesia                            koranrb.id - setiap daerah sudah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (umk).
tentu saja besaran umk setiap kabupaten/kota mengalami perbedaan. berikut ini 5 kabupaten/kota yang memiliki umk terbesar dan terkecil.
berikut ini kabupaten/kota dengan umk terbesar. 
1. kota bekasi
baca juga:jangan terkecoh, begini cara pilih durian yang sudah matang
baca juga:muncul kabar jadwal pengunduran pelantikan bupati dan wabup kaur, muklis: masih mengacu pada perpres 
kota bekasi menjadi daerah dengan umk terbesar pertama di indonesia pada tahun 2025. besaran umk kota bekasi mencapai rp 5,6 juta. 
2. kabupaten karawang
kabupaten karawang menjadi daerah dengan umk terbesar kedua di indonesia pada tahun 2025. besaran umk kota bekasi mencapai rp 5,5 juta. 
3. kabupaten bekasi 
baca juga:muncul kabar jadwal pengunduran pelantikan bupati dan wabup kaur, muklis: masih mengacu pada perpres 
baca juga:dana desa fokus pada ketahanan pangan dan penanganan stunting, penjelasan kepala dinas pmd rejang lebong 
kabupaten bekasi menjadi daerah dengan umk terbesar ketigabaca juga:resep sambal tempoyak durian pedas bikin ketagihan, cobain deh.... di indonesia pada tahun 2025. besaran umk kota bekasi mencapai rp 5,5 juta. 
4. kota jakarta
kota jakarta menjadi daerah dengan umk terbesar ke empat di indonesia pada tahun 2025. besaran umk kota bekasi mencapai rp 5,3 juta. 
5. kota depok
baca juga:nakes tersangka begal payudara belum kena sanksi, pemkab seluma beri penjelasan ini 
baca juga:2 desa rawan pangan di mukomuko, ini penjelasan kepala dkp 
kota depok menjadi daerah dengan umk terbesar ke lima di indonesia pada tahun 2025. besaran umk kota bekasi mencapai rp 5,5 juta. 
berikut ini 5 kabupaten/kota dengan umk terkecil di indonesia. 
1. kabupaten banjarnegara
kabupaten banjarnegara menjadi daerah dengan umk terkecil pertama di indonesia pada tahun 2025. besaran umk kabupaten banjarnegara mencapai rp 2,1 juta. 
2. kabupaten wonogiri
baca juga:disdikbud bengkulu selatan sampaikan usulan dak dibuka, ini yang wajib operator sekolah ketahui
baca juga:cara membuat gelamai ala dusun, dijamin anti gagal dengan rasa sangat enak
kabupaten wonogiri menjadi daerah dengan umk terkecil kedua di indonesia pada tahun 2025. besaran umk kabupaten wonogiri mencapai rp 2,1 juta. 
3. kabupaten sragen
kabupaten sragen menjadi daerah dengan umk terkecil ketiga di indonesia pada tahun 2025. besaran umk kabupaten sragen mencapai rp 2,1 juta. 
4. kota banjar 
kota banjar menjadi daerah dengan umk terkecil ke empat di indonesia pada tahun 2025. besaran umk kota banjar mencapai rp 2,2 juta. 
5. kabupaten kuningan
kabupaten kuningan menjadi daerah dengan umk terkecil ke lima di indonesia pada tahun 2025. besaran umk kabupaten kuningan mencapai rp 2,2 juta. 
umk adalah standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah untuk pekerja atau buruh di suatu kabupaten atau kota tertentu. 
umk merupakan bagian dari kebijakan pengupahan di indonesia yang bertujuan melindungi pekerja, khususnya yang baru masuk dunia kerja atau memiliki masa kerja kurang dari satu tahun, agar mendapatkan penghasilan yang layak.
penetapan umk dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota. prosesnya memperhatikan beberapa faktor. 
umk harus memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
penyesuaian umk juga mempertimbangkan tingkat produktivitas pekerja serta kondisi ekonomi daerah, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
termasuk daya saing industri dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi standar upah.
umk ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati atau wali kota dan berlaku mulai 1 januari setiap tahunnya. 
perusahaan wajib membayar pekerja sesuai atau lebih tinggi dari umk yang berlaku di wilayah operasionalnya. jika tidak, mereka dapat dikenai sanksi sesuai undang-undang ketenagakerjaan.
namun, umk hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 
bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, upahnya diatur melalui negosiasi antara pekerja dan perusahaan, biasanya melalui struktur skala upah.
kebijakan umk sering menjadi perdebatan, terutama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, karena harus menyeimbangkan kepentingan kesejahteraan pekerja dengan keberlangsungan bisnis.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 11 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan