Tambak Udang di Kabupaten Kaur Mulai Diusut Polisi, Periksa Seluruh Perizinan

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 10 Jan 2025 - 23:24

Kasat Reskrim Polres Kaur, AKP. Todo Rio Tambunan, S.Th, M.Th.--RUSMAN AFRIZAL/RB

Sebagaimana informasi yang didapatkan, bahwa sudah banyak sekali nelayan khususnya di wilayah Kaur Selatan yang mengeluh populasi ikan karang yang berkurang semenjak tambak udang di Kabupaten Kaur mulai beroperasi.

"Saya lihat perkara ini bisa menimbulkan konflik di masyarakat, makanya akan dilakukan penyelidikan," sampai Todo Rio.

Dalam waktu dekat ini tim akan melakukan koordinasi terhadap instansi terkait untuk proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan juga pengumpulan data.

Apabila nanti memenuhi unsur pidana, maka perkara tentu akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni penyidikan dan penetapan tersangka.

"Kita akan kumpulkan keterangan dulu, seperti apa nanti langkah selanjutnya.

Kita lihat temuan yang kita dapatkan," jelas Kasat Reskrim.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTS) Kaur Suryoto, S.Sos, M.Ling mengatakan hingga awal tahun 2025 ini ada 28 perusahaan tambak udang vaname di Kabupaten Kaur yang telah mengunggah berkas pengurusan izin di aplikasi Online Single Submission (OSS).

Sementara di tahun 2024 yang lalu ada 30 tambak udang yang masih aktif di Kabupaten Kaur.

Artinya sampai dengan saat ini semua tambak udang di Kabupaten Kaur ini telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga beberapa izin lainnya terkait dengan pendirian perusahaan.

Akan tetapi Saryoto juga tidak menapik bahwasanya hampir rata-rata perusahaan tambak udang di Kabupaten Kaur melakukan pelanggaran dengan tidak tertib melakukan usaha sebagaimana yang tertulis dalam berkas izin mereka.

Hal ini disebabkan oleh salah satu sistem yang sekarang membatasi ruang DPMPTSP Kaur, yakni izin sudah bisa diurus langsung oleh pihak perusahaan tanpa melalui DPMPTSP.

Sehingga terlalu mudah bagi perusahaan tersebut jika ingin memanipulasi data, padahal fakta di lapangan tidak sesuai dengan berkas tersebut.

tambak udang di kabupaten kaur mulai diusut polisi, periksa seluruh perizinan                            bintuhan, koranrb.id – polres kaur akan mulai mengusut aktivitas tambak udang yang ada di kabupaten kaur.
langkah awal, akan memeriksa seluruh perizinan tambak udang tersebut.
pemeriksaan ini dilakukan untuk menyikapi informasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tambak udang tersebut.
dalam waktu dekat ini penyidik satreskrim polres kaur akan berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup (dlh), dinas perikanan, dan juga dpmptsp kabupaten kaur.
baca juga:dampak hutan menjadi kebun sawit ilegal, harimau pemangsa warga jejaknya mengarah ke kota mukomuko 
ini untuk memeriksa keabsahan izin tambak-tambak udang di kabupaten kaur. 
legalitas perusahaan tambak udang juga akan menjadi titik fokus pemeriksaan.
apabila legalitas perusahaan tidak terpenuhi atau adanya indikasi penyimpangan, maka perusahaan tersebut bias dikatakan melakukan penyimpangan hukum.
hal ini disampaikan langsung oleh kapolres kaur akbp. yuriko fernanda, sh, s.ik, mh, melalui kasat reskrim akp. todo rio tambunan, s.th, m.th.
baca juga:punya tanduk melengkung! berikut 5 fakta unik kerbau asia, ahli berenang
"kalau memang benar legalitas perusahaan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan melakukan penyimpangan hukum.
ini bakal kita lakukan penindakan," kata kasat reskrim, jumat, 10 januari 2024.
disampaikannya, dirinya bersama tim bakal melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahan tambak udang ini. 
dikhawatirkannya, jika tidak ada langkah tegas yang diambil maka akan berujung kepada konflik masyarakat di tempat berdirinya tambak udang. 
baca juga:dukcapil rejang lebong hadirkan layanan antar dokumen adminduk melalui pt pos indonesia 
sebagaimana informasi yang didapatkan, bahwa sudah banyak sekali nelayan khususnya di wilayah kaur selatan yang mengeluh populasi ikan karang yang berkurang semenjak tambak udang di kabupaten kaur mulai beroperasi.
"saya lihat perkara ini bisa menimbulkan konflik di masyarakat, makanya akan dilakukan penyelidikan," sampai todo rio.
dalam waktu dekat ini tim akan melakukan koordinasi terhadap instansi terkait untuk proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan juga pengumpulan data.
apabila nanti memenuhi unsur pidana, maka perkara tentu akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni penyidikan dan penetapan tersangka.
baca juga:simpan sabu dan ganja 20 paket, 4 pria ditahan ditresnarkoba polda bengkulu 
"kita akan kumpulkan keterangan dulu, seperti apa nanti langkah selanjutnya.
kita lihat temuan yang kita dapatkan," jelas kasat reskrim.
sementara itu, kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpm-pts) kaur suryoto, s.sos, m.ling mengatakan hingga awal tahun 2025 ini ada 28 perusahaan tambak udang vaname di kabupaten kaur yang telah mengunggah berkas pengurusan izin di aplikasi online single submission (oss).
sementara di tahun 2024 yang lalu ada 30 tambak udang yang masih aktif di kabupaten kaur.
baca juga:punya cara unik saat cuaca panas! berikut 5 fakta bangau biru besar, sangat sabar menunggu mangsa
artinya sampai dengan saat ini semua tambak udang di kabupaten kaur ini telah memiliki nomor induk berusaha (nib) dan juga beberapa izin lainnya terkait dengan pendirian perusahaan. 
akan tetapi saryoto juga tidak menapik bahwasanya hampir rata-rata perusahaan tambak udang di kabupaten kaur melakukan pelanggaran dengan tidak tertib melakukan usaha sebagaimana yang tertulis dalam berkas izin mereka.
hal ini disebabkan oleh salah satu sistem yang sekarang membatasi ruang dpmptsp kaur, yakni izin sudah bisa diurus langsung oleh pihak perusahaan tanpa melalui dpmptsp. 
sehingga terlalu mudah bagi perusahaan tersebut jika ingin memanipulasi data, padahal fakta di lapangan tidak sesuai dengan berkas tersebut.
baca juga:satgas yonif 144/jy laksanakan patroli dan pelayanan kesehatan di kampung bastop
"kalau masalah izin semuanya sudah ada, karena sekarang bisa melalui aplikasi.
tapi fakta di lapangan banyak sekali tambak yang izin atau dokumennya tidak sesuai dengan fakta.
namun kamu tidak bisa menindak itu, karena bukan ranah dpmptsp," jelasnya.
disisi lain, dlh kabupaten kaur juga membenarkan bahwasa nya hampir rata-rata tambak udang yang beroperasi di kabupaten kaur ini tidak taat terhadap dokumen analisis dampak lingkungan (amdal), dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (ukl-upl) yang sebelumnya telah diterbitkan oleh dlh kabupaten kaur.
baca juga:apa itu hujan asam dan hujan biasa? berikut 4 perbedaannya!
pantauan mereka di lapangan, rata-rata tambak udang yang saat ini masih beroperasi, kegiatannya tidak sesuai dengan hasil dokumen yang sebelumnya telah diserahkan oleh pihak dlh. 
ada beberapa temuan, mulai dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah (ipal) yang tidak sesuai dengan aturan, kemudian pembangunan pipa sedot yang tidak sesuai dan beberapa kolam udang yang letaknya tidak sesuai dengan dokumen awal yang telah diajukan sebelumnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 11 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan