Daerah Diklaim Lebih Untung dengan Opsen Pajak

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 10 Jan 2025 - 23:48

PAJAK: Berlakunya opsen pajak diklaim akan lebih menguntungkan daerah. HERU/RB--

Contohnya, perhitungan untuk kendaraan dengan NJKB sebesar Rp200 juta, sehingga PKB 1,1 persen dikalikan Rp 200.000.000 dan hasilnya Rp2.200.000.

Sedangkan, opsen PKB yakni 66 persen dikalikan Rp2.200.000 hasilnya Rp1.452.000. Sehingga, total pajak yang dibayar Rp2.200.000 ditambah Rp1.452.000 menjadi Rp3.652.000.

Selain opsen pajak PKB, BKD Kepahiang uga mengoptimalkan capaian PPB-P2, melalui Pemerintah Desa (Pemdes). Untuk diketahui, kenaikan tarif pajak akan disesuaikan dengan nilai NJOP.

Untuk lahan pertanian, jika NJOP Rp200 juta maka dikenakan PBB sebesar 0,15 persen sampai 0,2 persen. NJOP di atas Rp200 juta - Rp500 juta maka dikenakan PBB di angka 0,25 persen.

Selanjutnya, NJOP Rp500 juta - Rp1 miliar dikenakan PBB 0,3 persen serta NJOP Rp1 miliar - Rp5 miliar 0,35 persen, NJOP Rp5 - 10 miliar dikenakan pajak 4 persen dan seterusnya.

daerah diklaim lebih untung dengan opsen pajak                            koranrb.id - daerah diklaim akan lebih untung seiring penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) mulai 5 januari 2025. 
dalam penerapannya,  badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang mengacu pada perda provinsi bengkulu nomor 7 tahun 2023, serta perda kabupaten kepahiang nomor 3 tahun 2024.
kepala bkd kabupaten kepahiang, jono antoni ssos msi mengatakan, penerapan aturan baru pajak ke depan lebih menguntungkan daerah. karena rincian pembagian hasil dari opsen pkn dan bbnkb lebih jelas serta dana langsung ditransfer ke rekening kas daerah. 
"daerah akan lebih diuntungkan karena dananya langsung ke kas daerah," kata jono.
baca juga:rencana investasi apple, bangun pabrik airtag di batam senilai usd1 miliar
baca juga:nilai investasi di benteng tak capai target, ‘salahkan’ pemprov target ketinggian 
dalam program optimalisasi ppb-p2 dan opsen pkb bbnkb tahun 2025, bkd kepahiang khususnya bidang pendapatan menggandeng kejaksaan negeri (kajari) melalui seksi intelijen dan seksi datun. 
opsen pkb dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) di kabupaten/kota provinsi bengkulu ini sendiri, telah diberlakukan mulai 5 januari 2025.
tarif pkb dan bbnkb diturunkan dalam rangka meringankan beban wajib pajak, seiring dengan mulai berlakunya opsen pkb dan opsen bbnkb sebesar 66 persen, 5 januari 2025.
dalam pasal 107 ayat 2 uu hkpd, pemungutan opsen pkb dan bbnkb didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan (nik), dan/atau alamat pemilik kendaraan di wilayah kabupaten/kota.
baca juga:pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dialihkan, termasuk aset kripto 
baca juga:pns pemprov hasil penyetaraan tagih janji tahun 2024, tunjangan fungsional belum terealisasi
contohnya, tarif pkb untuk kepemilikan pertama disesuaikan dari 1,75 persen menjadi 1,86 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (njkb).
tarif bbnkb turun dari 20 persen menjadi 12 persen dari njkb. opsen sebesar 66 persen dikenakan di atas nilai pajak yang terutang.  
contohnya, perhitungan untuk kendaraan dengan njkb sebesar rp200 juta, sehingga pkb 1,1 persen dikalikan rp 200.000.000 dan hasilnya rp2.200.000.
sedangkan, opsen pkb yakni 66 persen dikalikan rp2.200.000 hasilnya rp1.452.000. sehingga, total pajak yang dibayar rp2.200.000 ditambah rp1.452.000 menjadi rp3.652.000.
selain opsen pajak pkb, bkd kepahiang uga mengoptimalkan capaian ppb-p2, melalui pemerintah desa (pemdes). untuk diketahui, kenaikan tarif pajak akan disesuaikan dengan nilai njop.
baca juga:9.187 hektare sawah irigasi manjunto, menyisakan 2.368 hektare, pemicunya karena ini
baca juga:9.187 hektare sawah irigasi manjunto, menyisakan 2.368 hektare, pemicunya karena ini
untuk lahan pertanian, jika njop rp200 juta maka dikenakan pbb sebesar 0,15 persen sampai 0,2 persen. njop di atas rp200 juta - rp500 juta maka dikenakan pbb di angka 0,25 persen. 
selanjutnya, njop rp500 juta - rp1 miliar dikenakan pbb 0,3 persen serta njop rp1 miliar - rp5 miliar 0,35 persen, njop rp5 - 10 miliar dikenakan pajak 4 persen dan seterusnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 11 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan