Desak BI Bengkulu Beberkan Data Penerima PSBI, Puskaki: Ngapain Khawatir? Buka Aja

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 10 Jan 2025 - 23:00

DESAK:Desak BI Bengkulu Beberkan Data Penerima PSBI. FOTO: Ketua Puskaki Bengkulu, Melyan Sori. DOK/RB--

“Selanjutnya kami menunggu informasi dan berkoordinasi dengan bicara 131 kantor pusat kami,” terang Apri melalui seluler, Kamis, 9 Januari 2025.

Tindakan BI Bengkulu yang berbelit-belit untuk membeberkan aliran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dinilai janggal.

Sebelumnya, terkait aliran dana PSBI di Provinsi Bengkulu, pihak BI Provinsi Bengkulu belum dapat membeberkan karena takut terlalu detail dengan penerima dana tersebut, serta harus meminta konfirmasi dari BI Pusat terlebih dahulu.

Di tempat terpisah, Pengamat Hukum sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Dr. Zico Junius Fernanado SH, MH menyampaikan, pernyataan BI Perwakilan Bengkulu tidak sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Yang mengatur bahwa informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik termasuk program sosial, merupakan informasi yang wajib tersedia secara terbuka.

Dalam UU KIP tersebut kata Zico, jelas badan publik diwajibkan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, khususnya terkait program yang menggunakan dana publik atau melibatkan kepentingan masyarakat luas.

“Justru UU KIP lah meminta untuk membeberkan aliran dana sosial, saya merasa ada yang janggal,” ungkap Zico kepada RB.

Kemudian Zico juga mengomentari, pernyataan BI Perwakilan Bengkulu yang mengatakan PSBI bebeda denga CSR pada umumnya.

Menurutnya, PSBI merupakan CSR pada umumnya. Ia juga mengatakan, pernyataan BI mengatakan PSBI dari dana internal BI itu sendiri merupakan benar.

“Namun, untuk mengatakan PSBI bukan CSR, dari nama PSBI saja sudah menunjukan itu CSR,” ungkap Zico.

Sekadar mengingatkan, Kantor Perwakilan BI Provinsi Bengkulu belum mau membeberkan seluruh penerima dana PSBI di Provinsi Bengkulu.

BI Bengkulu baru mau menyampaikan penyaluran PSBI pada sektor pendidikan, sementara yang lain belum, ada apa?

Aliran dana PSBI ini mulai mencuat pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam program tersebut, yang disinyalir turut terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga Rabu, 8 Januari 2025 RB berupaya mengonfirmasi jumlah serta penyaluran dana PSBI di Bengkulu diberikan kepada siapa, serta bagaimana mekanismenya, namun belum membuahkan hasil.

Sebelumnya RB telah mengirim surat permohonan kepada kantor Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, pada Senin, 6 Januari 2025 lalu.

desak bi bengkulu beberkan data penerima psbi, puskaki: ngapain khawatir? buka aja                            koranrb.id – data penerima aliran dana program sosial bank indonesia (psbi) di provinsi bengkulu menuai desakan agar dibeberkan ke publik.
bahkan pusat kajian anti korupsi (puskaki) bengkulu menantang kantor perwakilan bank indonesia (bi) provinsi bengkulu agar memaparkan secara detail penyaluran psbi di provinsi bengkulu dan memaparkan siapa saja penerima dari program tersebut.
ketua puskaki bengkulu, melyan sori menyebut bi bengkulu harus transparan terhadap data penerima psbi.
“saya menantang bi, kalau tidak ada apa-apanya harus berani membuka data itu ke publik. ngapain khawatir? buka saja ke publik,” ungkapnya.
baca juga:soal kades dusun baru dprd seluma minta bupati tegas
baca juga:dkpp klaim kasus pmk nihil di kota bengkulu
menuturnya jika penyaluran psbi tersebut dilakukan dengan benar, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan untuk dibuka ke publik.
sehingga psbi tersebut dapat diketahui masyarakat luas tentang penyalurannya.
lebih jauh melyan menuturkan, sebagai lembaga negara yang baik, bi bengkulu sudah seharusnya menjunjung tinggi kinerja yang transparan kepada publik.
dan harusnya berterima kasih dengan media resmi yang juga merupakan bagian dari pilar demokrasi.
“harusnya tanpa diminta data itu dibagikan secara terbuka ke publik,” tegasnya.
baca juga:4 gedung baru polresta bengkulu diresmikan, telan anggaran rp3,7 miliar 
baca juga:antisipasi sampah membludak, 100 petugas kebersihan kembali ditugaskan
ia menambahkan, bi bengkulu harusnya mempublikasi perihal penyaluran psbi tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan.
“nah menjadi kecurigaan kepada bi bengkulu itu,” jelasnya.
sementara itu praktisi hukum pidana fakultas hukum unib, randy pradityo, sh, mh mengatakan, tidak terbukanya informasi mengenai psbi di bengkulu sangat disayangkan banyak pihak.
randy menyampaikan, seharusnya informasi yang disajikan lembaga pelayan publik harus diberikan pada khalayak ramai sebab data tersebut bersifat umum.
"data yang sifatnya umum maka memang harus diberikan pada khalayak ramai. dan itu wajib semuanya mengetahuinya," ungkap randy.
baca juga:rampungkan disertasi mengenai fungsi intelijen di daerah, asintel kejati bengkulu sandang gelar doktor
baca juga:dinkes bengkulu tengah ditargetkan retribusi pelayanan kesehatan rp100 juta 
lebih lanjut ia mengatakan bahwa dana psbi ini sudah menjadi sorotan publik, sehingga agar tidak membuat kegaduhan mengenai informasi memang harus disampaikan. jika tidak maka publik akan bertanya-tanya mengenai informasi tersebut.
"demi tidak terjadinya informasi yang simpang siur, maka memang harus ada keterbukaan informasi yang dilakukan pihak bi," jelas randy.
diberitakan sebelumnya, kepala kantor perwakilan bi provinsi bengkulu, wahyu yuwana hidayat menyebut aliran dana program psbi di provinsi bengkulu tidak boleh terlalu detail disampaikan penyalurannya.
menurutnya hal tersebut sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, tidak diperbolehkan. sehingga bi bengkulu belum mau membeberkan penerima psbi di bengkulu.
“rasanya, pertama begitu kita bicara jumlah, saya jadi khawatir nanti terlalu detail dengan penerimanya. kan di undang undang keterbukaan publik tidak boleh terlalu detail,” terang wahyu.
bahkan wahyu menyebut bahwa psbi berbeda seperti corporate social responsibility (csr) yang ada pada perusahaan pada umumnya.
“psbi ini beda konsepnya dengan csr, karena csr itu untuk perusahaan profit. karena psbi ini memilki konsep 3 pilar penting,” sampai wahyu.
sementara itu, humas bi provinsi bengkulu, apri mengatakan, agar rb kembalikan mengajukan permohonan data ke portal web layanan informasi publik bank indonesia https://bicara131.bi.go.id.
diketahui, sebelumnya, pada senin, 6 januari 2025 lalu, rb telah menyampaikan surat permintaan data penerima dana psbi melalui surat offline ke kantor perwakilan bi provinsi bengkulu.
“selanjutnya kami menunggu informasi dan berkoordinasi dengan bicara 131 kantor pusat kami,” terang apri melalui seluler, kamis, 9 januari 2025.
tindakan bi bengkulu yang berbelit-belit untuk membeberkan aliran dana program sosial bank indonesia (psbi) dinilai janggal.
sebelumnya, terkait aliran dana psbi di provinsi bengkulu, pihak bi provinsi bengkulu belum dapat membeberkan karena takut terlalu detail dengan penerima dana tersebut, serta harus meminta konfirmasi dari bi pusat terlebih dahulu.
di tempat terpisah, pengamat hukum sekaligus dosen fakultas hukum universitas bengkulu, dr. zico junius fernanado sh, mh menyampaikan, pernyataan bi perwakilan bengkulu tidak sesuai dengan uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (kip).
yang mengatur bahwa informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik termasuk program sosial, merupakan informasi yang wajib tersedia secara terbuka.
dalam uu kip tersebut kata zico, jelas badan publik diwajibkan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, khususnya terkait program yang menggunakan dana publik atau melibatkan kepentingan masyarakat luas.
“justru uu kip lah meminta untuk membeberkan aliran dana sosial, saya merasa ada yang janggal,” ungkap zico kepada rb.
kemudian zico juga mengomentari, pernyataan bi perwakilan bengkulu yang mengatakan psbi bebeda denga csr pada umumnya.
menurutnya, psbi merupakan csr pada umumnya. ia juga mengatakan, pernyataan bi mengatakan psbi dari dana internal bi itu sendiri merupakan benar.
“namun, untuk mengatakan psbi bukan csr, dari nama psbi saja sudah menunjukan itu csr,” ungkap zico.
sekadar mengingatkan, kantor perwakilan bi provinsi bengkulu belum mau membeberkan seluruh penerima dana psbi di provinsi bengkulu. 
bi bengkulu baru mau menyampaikan penyaluran psbi pada sektor pendidikan, sementara yang lain belum, ada apa?
aliran dana psbi ini mulai mencuat pasca komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengusut dugaan korupsi dalam program tersebut, yang disinyalir turut terjadi di seluruh wilayah indonesia.
hingga rabu, 8 januari 2025 rb berupaya mengonfirmasi jumlah serta penyaluran dana psbi di bengkulu diberikan kepada siapa, serta bagaimana mekanismenya, namun belum membuahkan hasil.
sebelumnya rb telah mengirim surat permohonan kepada kantor perwakilan bi provinsi bengkulu, pada senin, 6 januari 2025 lalu. 
pada konfirmasi yang dilakukan rb kepada kepala bi bengkulu didampingi 3 petinggi bi bengkulu terkait penyaluran dana psbi di bengkulu pihak bi akan berkomunikasi ke kantor bi pusat terlebih dahulu.
“kami memohon untuk berkomunikasi dengan bi pusat, karena ini program dari pusat,” terang kepala kantor perwakilan bi provinsi bengkulu, wahyu yuwana hidayat, saat dijumpai di kantor bi bengkulu. 
lebih lanjut, wahyu mengatakan, saat mereka berbicara tentang anggaran dan penyaluran dari psbi tersebut, pihaknya beralasan dapat berdampak terbukanya identitas informasi dari pengaju program psbi serta memancing kecemburuan dari pihak-pihak yang tidak dapat.
“saya tampung dulu (pertanyaan rb, red). takut terkesannya gimana, nanti imbasnya gimana. contoh, masjid itu mendapatkan sekian, itukan tidak enak,” ujar wahyu.
namun, untuk penyaluran dana psbi sektor pendidikan mereka sudah terbuka dan sampaikan disalurkan ke mana saja.
bi bengkulu menyalurkan psbi dalam bentuk beasiswa ke 4 pergurian tinggi atau universitas besar di bengkulu, serta 2 sekolah menengah kejuruan negeri ((smkn) di provinsi bengkulu.
“untuk beasiswa mungkin bisa, karena sudah terpublish. beasiswa diberikan untuk unib, umb, uin fas, iain curup masing-masing 50 mahasiswa dan 2 smk masing-masing 20 siswa,” kata wahyu.
lebih lanjut, wahyu mengatakan, adapun mekanisme dari penyaluran psbi di bengkulu harus menggunakan proposal. yang mengajukan harus memilki legalitas, struktur yang jelas.
“bisa yayasan, lembaga. dan bi akan memverifikasi dulu dari si pengaju. intinya bukan lembaga non-provit,” terang wahyu.
anggota dprd provinsi bengkulu, edwar samsi mengatakan, bi provinsi bengkulu harusnya memberikan contoh yang baik terkait pelayanan dan transparansi data.
dikarenakan bi merupakan bank sentral yang seharusnya memberikan contoh pada instansi lainnya.
“karena sangat penting untuk menjaga kredibilitas bi perwakilan bengkulu itu sendiri,” sampai edwar.
sementara itu wakil ketua ii dprd provinsi bengkulu, sonti bakara mengatakan, transparansi dana sosial seperti psbi harusnya dapat dilakukan. apalagi, hal itu menyangkut bantuan sosial.
“transparansi penyalurannya, apalagi bantuan sosialkan,” ungkap sonti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 11 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan