Api dalam Sekam, Konflik Berdarah Warga versus PT Agricinal di Bengkulu Utara

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 12 Jan 2025 - 23:04

Konflik warga Bengkulu Utara versus perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Agricinal tak kunjung berakhir. --shandy/rb

Setidaknya tiga warga mengalami luka baik itu luka lebam akibat lemparan batu, bahkan yang terkena senjata tajam.

Sebelumnya, Pemda Bengkulu Utara juga sudah menetapkan beberapa kesimpulan terkait dengan konflik tersebut. Diantaranya memerintahkan PT Agricinal membuat siring besar batas wilayah lahan HGU.

Saukani, pengurus Forum Masyarakat Bumi Pekal (FMBP) menerangkan jika masyarakat meminta penjelasan lahan PT Agricinal.

Permintaan masyarakat agar perusahaan menunjukan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), memasang titik patok batas lahan HGU perusahaan dengan membuat siring besar.

Termasuk menunjukan titik batas lahan yang sudah dibebaskan dan diserahkan ke Pemda Bengkulu Utara yang salah satu peruntukannya untuk diserahkan ke masyarakat.

“Namun sampai saat ini perusahaan hanya mau menunjukan sertifikat yang statusnya sudah diagunkan di bank tersebut,” terangnya.

Sedangkan perusahaan tak kunjung memasang patok batas lahan HGU perusahaan yang menjadi desakan warga.

Pasalnya sampai saat PT Agricinal dinilai masih melakukan pengelolaan lahan perkebunan sama seperti sebelum tahun 2020.

“Sedangkan tahun 2021 lalu ada pengurangan lahan HGU setelah perpanjangan HGU, tapi sampai saat ini perusahaan belum memasang patok,” terangnya.

Sedangkan masyarakat merasa berhak mengelola lahan yang sudah dilepaskan oleh perusahaan tersebut. “Selagi batas lahan tersebut belum dibuat oleh PT Agricinal, ini akan terus menjadi permasalahan,” tegasnya.

api dalam sekam, konflik berdarah warga versus pt agricinal di bengkulu utara                              koranrb.id - sepanjang tahun 2024 bengkulu utara sempat diwarnai dengan konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit pt agricinal dengan warga kecamatan putri hijau dan marga sakti sebelat yang menjadi daerah penyangga perusahaan.
beberapa kali memicu konflik berdarah, bahkan dengan aparat yang bertugas melakukan pengamanan.
konflik belum menemui titik temu dan kapanpun bisa kembali terbakar.
ibarat api dalam sekam. berikut laporan khusus (lapsus) minggu ini. 
baca juga:jangan ada yatim piatu yang putus sekolah, ini program pemkab bengkulu selatan
baca juga:dua spesialis ninja sawit ditangkap satreskrim polres kaur
konflik berdarah antara pt agricinal dengan masyarakat sudah sangat sering terjadi. namun memang yang cukup mengemuka adalah saat terjadinya dua konflik yang terjadi.
pertengahan 2024 lalu, muhar warga setempat harus dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita luka tembak.
ia menderita luka tembak ketika konflik dengan perusahaan dan mendapatkan tembakan dari petugas pengamanan perusahaan.
selain muhar juga ada satu rekannya yang juga harus dilarikan ke rumah sakit karena luka tembak. 
baca juga:selesai dibangun, gedung kantor bapenda bengkulu selatan belum ditempati
baca juga:kuasa hukum korban pembunuhan minta tersangka dihukum berat
konflik kembali memanas akhir tahun lalu lantaran masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat bumi pekal (fmbp) melakukan pemblokiran jalan masuk pt agricinal. warga memasang tenda dan menginap di lokasi selama dua pekan.
puncaknya 24 desember 2024 lalu akhirnya konflik antara warga dengan karyawan pecah hingga terjadi bentrok. 
setidaknya tiga warga mengalami luka baik itu luka lebam akibat lemparan batu, bahkan yang terkena senjata tajam.
sebelumnya, pemda bengkulu utara juga sudah menetapkan beberapa kesimpulan terkait dengan konflik tersebut. diantaranya memerintahkan pt agricinal membuat siring besar batas wilayah lahan hgu.
baca juga:harga ayam potong di bengkulu selatan masih tinggi, daya beli menurun
baca juga:10 proyek strategis pemkab kaur masih tunggu sk penetapan
saukani, pengurus forum masyarakat bumi pekal (fmbp) menerangkan jika masyarakat meminta penjelasan lahan pt agricinal. 
permintaan masyarakat agar perusahaan menunjukan  sertifikat hak guna usaha (hgu), memasang titik patok batas lahan hgu perusahaan dengan membuat siring besar.
termasuk menunjukan titik batas lahan yang sudah dibebaskan dan diserahkan ke pemda bengkulu utara yang salah satu peruntukannya untuk diserahkan ke masyarakat.
“namun sampai saat ini perusahaan hanya mau menunjukan sertifikat yang statusnya sudah diagunkan di bank tersebut,” terangnya.
 baca juga:ribuan tenaga honorer akan dipekerjakan melalui jasa outsourcing
baca juga:waspada hmpv, masyarakat diminta jaga kesehatan 
sedangkan perusahaan tak kunjung memasang patok batas lahan hgu perusahaan yang menjadi desakan warga.
pasalnya sampai saat pt agricinal dinilai masih melakukan pengelolaan lahan perkebunan sama seperti sebelum tahun 2020. 
“sedangkan tahun 2021 lalu ada pengurangan lahan hgu setelah perpanjangan hgu, tapi sampai saat ini perusahaan belum memasang patok,” terangnya. 
sedangkan masyarakat merasa berhak mengelola lahan yang sudah dilepaskan oleh perusahaan tersebut. “selagi batas lahan tersebut belum dibuat oleh pt agricinal, ini akan terus menjadi permasalahan,” tegasnya.
 baca juga:program makan bergizi gratis segera diterapkan di rejang lebong
baca juga:2 paket kegiatan rp4,2 miliar dilelang, akhir januari teken kontrak 
pt agricinal sebelumnya memiliki luas lahan hgu seluas 8.902 hektare. namun pada 2021 lalu pemerintah menerbitkan izin perpanjangan pada pt agricinal seluas 6.250 atau terjadi pengurangan 2.652 hektare. 
luas lahan yang berkurang tersebut adalah lahan pembebasan yang diserahkan ke pemda bengkulu utara 152 hektare. 
sedangkan sisanya dilepaskan dari hgu pt agricinal lantaran masuk dalam kawasan daerah aliran sungai (das) dan kawasan terlarang lainnya. 
konflik yang terjadi tersebut lantaran warga menuding pt agrcinal masih mengelola lahan di kawasan das tersebut dengan tidak adanya batas yang jelas.
baca juga:program makan bergizi gratis segera diterapkan di rejang lebong
baca juga:2 paket kegiatan rp4,2 miliar dilelang, akhir januari teken kontrak 
bahkan warga yang mengelola lahan di daerah das yang harusnya milik badan pengelola daerah aliran sungai (bpdas) juga diintimidasi hingga terjadi kekerasan pada warga. 
ketua fmpb sosri gunawan menerangkan jika warga terus diintimidasi oleh manajemen perusahaan ketika beraktivitas di lahan das yang bukan menjadi kewenangan perusahaan. 
“masyarakat meminta perusahaan memasang batas sesuai dengan sertifikat hgu tersebut, sehingga diketahui mana yang menjadi lahan perusahaan dan lahan bpdas,” terangnya. 
ia juga menegaskan jika masyarakat masih tetap dengan tuntutannya tersebut. mereka juga mengecam pimpinan perusahaan yang diduga melakukan provokasi hingga terjadinya bentrok antara karyawan perusahaan dengan masyarakat hingga tidak sedikit warga mengalami luka. 
“masyarakat juga sudah melaporkan kejadian itu ke polisi terutama warga yang mengalami luka-luka,” tegasnya.  
sayangnya, humas pt agricinal roswan efendi belum mau berkomentar terkait dengan konflik yang tak kunjung menemui titik temu tersebut. 
sementara itu waka polres bengkulu utara kompol. kadek suwantoro, s.ik, sh, m.ap menerangkan jika polisi bertanggungjawab atas keamanan terkjait konflik tersebut. polisi melakukan pencegahan konflik tersebut pecah termasuk pengamanan saat konflik pecah 24 desember 2024 lalu. 
“maka saat konflik tersebut terjadi kita melakukan pengamanan untuk mencegah jadinya korban, kita netral, termasuk saat ini kita juga memproses laporan-laporan yang masuk,” uajr kadek.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 13 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan