Raperda Inisiatif DPRD BU, Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade HR |

Jumat , 08 Dec 2023 - 22:32

RAPERDA INISIATIF: DPRD BU saat membuka diskusi Publik dalam persiapan Raperda Inisiatif DPRD tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu --Shandy/rb

Ia menilai dengan adanya bantuan hukum gratis ini masyarakat kurang mampu yang memiliki permasalahan hukum akan didampingi oleh pendamping hukum.

Pendampingan hukum tersebut akan dibiayai oleh dana APBD, sehingga membutuhkan dasar hukum yang jelas berupa Perda.

“Maka kita menyiapkan dasar hukum tersebut. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” terangnya.

Pendampingan masyarakat tersebut bukan berarti memberikan pembelaan pada masyarakat yang salah.

Namun untuk memberikan pendampingan hukum agar hak-hak masyarakat dihadapan hukum dipastikan tetap didapatkan dan bisa memberikan persamaan masyarakat di mata hukum.

“Nantinya dalam raperda tersebut akan dibuat secara mendetail terkait teknis pendampingan tersebut,” terangnya.

Yang benar-benar menjadi perhatian dari DPRD Bu adalah teknis siapa yang memang berhak mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Ini lantaran sampai saat ini masih adanya keluhan terkait dengan data masyarakat kurang mampu dimana masih ada keluhan soal masyarakat kurang mampu yang belum masuk dalam basis data pemerintah.

“Sehingga dalam pembahasan tersebut dilakukan secara mendetail dan harus kita perdalam kembali. Meskipun dalam diskusi yang sudah kita lakukan, kita juga mengundang kepala desa dan Dinas Sosial,” terangnya.

Selain Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas dana penduduk kurang mampu, kepala desa adalah pemerintah yang paling memahami kondisi masyarakatnya.

Sehingga, kepala desa juga diharapkan nanti berperan memberikan rekomendasi bagi warganya yang kurang mampu dan harusnya berhak menerima bantuan hukum dari pemerintah.

“Masalah data ini sangat penting. Agar memang program yang kita luncurkan nantinya benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” terangnya.

Selain itu, dalam diskusi tersebut DPRD BU juga mengundang lembaga bantuan hukum yang merupakan praktisi hukum yang pastinya akan dilibatkan dalam pelaksanaan Raperda ini jika nanti sudah disahkan menjadi Perda.

Ia menegaskan DPRD BU akan banyak mengumpulkan aspirasi dan informasi dari masyarakat terkait pembahasan Raperda inisiatif tersebut.

raperda inisiatif dprd bu, bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin                            arga makmur, koranrb.id – dprd bengkulu utara (bu) sudah pernah membuat perda inisiatif yang merupakan produk hukum yang digagas dan digodok dprd bu.
salah satu perda inisiatif yang pernah digagas adalah perda tentang jaminan kesehatan daerah (jamkesda). perda ini mengatur tentang adanya dana pendamping berobat yang diberikan pemerintah bagi warga pemegang jamkesda yang dirawat di rumah sakit.
saat ini, dprd bu kembali akan menggodok rancangan perda inisiatif yang memang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
rencana perda yang saat ini tengah disiapkan oleh dprd bu adalah raperda tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.
baca juga:bentuk pansus, dewan bedah raperda perangkat desa 
tahapan pembahasan saat ini sudah dimulai oleh dprd bu dengan melakukan diskusi publik terkait penjaringan sebanyak mungkin saran dan aspirasi dari kelompok masyarakat.
ketua dprd bu sonti bakara, sh menerangkan, dari hasil jaring aspirasi yang dilakukan anggota dprd bu terutama selama reses, permasalah hukum kerap menjadi keluhan.
masyarakat kurang mampu yang terjerat masalah hukum mengaku bingung lantaran mereka tidak bisa mendapatkan pendampingan hukum.
maka dprd bu saat ini menggagas rencana perda terkait pemberian bantuan hukum gratis pada khusus bagi masyarakat kurang mampu.
“maka tahapan awal yang kita lakukan adalah melakukan diskusi publik untuk menjaring aspirasi sebanyak mungkin dari pihak-pihak yang terkait. ia mengaku sejauh ini banyak mendapatkan dukungan terkait dengan rencana ini,” terangnya.
bahkan dalam mempersiapkan rencana perda ini dprd bu sudah melakukan koordinasi termasuk dengan kanwil hukum dan ham.
hal ini menunjukan keseriusan dprd dalam mempersiapkan rencana perda bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tersebut sebagai perda inisiatif dprd.
baca juga:perda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa disahkan
“dari hasil diskusi publik tersebut akan kita simpulkan dan mencoba menyusun secara teknis rencana perda tersebut. namun nanti tetap akan kita diskusikan lagi dengan pihak-pihak terkait,” terangnya.
ia menilai dengan adanya bantuan hukum gratis ini masyarakat kurang mampu yang memiliki permasalahan hukum akan didampingi oleh pendamping hukum.
pendampingan hukum tersebut akan dibiayai oleh dana apbd, sehingga membutuhkan dasar hukum yang jelas berupa perda.
“maka kita menyiapkan dasar hukum tersebut. sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” terangnya. 
pendampingan masyarakat tersebut bukan berarti memberikan pembelaan pada masyarakat yang salah.
namun untuk memberikan pendampingan hukum agar hak-hak masyarakat dihadapan hukum dipastikan tetap didapatkan dan bisa memberikan persamaan masyarakat di mata hukum.
“nantinya dalam raperda tersebut akan dibuat secara mendetail terkait teknis pendampingan tersebut,” terangnya.
yang benar-benar menjadi perhatian dari dprd bu adalah teknis siapa yang memang berhak mendapatkan bantuan hukum tersebut.
baca juga:dewan bahas raperda adat istiadat
ini lantaran sampai saat ini masih adanya keluhan terkait dengan data masyarakat kurang mampu dimana masih ada keluhan soal masyarakat kurang mampu yang belum masuk dalam basis data pemerintah.
“sehingga dalam pembahasan tersebut dilakukan secara mendetail dan harus kita perdalam kembali. meskipun dalam diskusi yang sudah kita lakukan, kita juga mengundang kepala desa dan dinas sosial,” terangnya.
selain dinas sosial yang bertanggung jawab atas dana penduduk kurang mampu, kepala desa adalah pemerintah yang paling memahami kondisi masyarakatnya. 
sehingga, kepala desa juga diharapkan nanti berperan memberikan rekomendasi bagi warganya yang kurang mampu dan harusnya berhak menerima bantuan hukum dari pemerintah.
“masalah data ini sangat penting. agar memang program yang kita luncurkan nantinya benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” terangnya.
selain itu, dalam diskusi tersebut dprd bu juga mengundang lembaga bantuan hukum yang merupakan praktisi hukum yang pastinya akan dilibatkan dalam pelaksanaan raperda ini jika nanti sudah disahkan menjadi perda.
ia menegaskan dprd bu akan banyak mengumpulkan aspirasi dan informasi dari masyarakat terkait pembahasan raperda inisiatif tersebut. 
“karena memang kita menginginkan raperda ini jika nanti menjadi perda benar-benar bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat. terutama masyarakat kurang mampu,” pungkas sonti.(qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 9 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan