Korkab TAPM Setuju Inspektorat Gandeng PUPR Audit Kegiatan Fisik DD 2024: Berbeda Pendapat

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 04 Feb 2025 - 23:36

LANTANG: Korwil TAPM mempertanyakan kinerja Inspektorat terkait audit kegiatan fisik dari Dana Desa.--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

Dalam kesempatan bicara di Komisi I DPRD, Jasmen mempertanyakan langkah yang telah diambil Inspektorat Mukomuko. Serta menyinggung akhir masa jabatan kepala daerah, jangan sampai desa dijadikan objek politik.

"Ada apa dengan Inspektorat pada hari ini? Apakah desa ini mau dijadikan objek. Mundur kita 10 tahun," tandas Jasman di hadapan Ketua dan anggota Komisi I DPRD Mukomuko.

Menurut Jasman, ketika instrumen pemeriksaan oleh tim ahli auditor dengan instrumen pelaksanaan pembangunan berbeda, maka hal itu bisa diduga menjadi penyebab banyaknya temuan dalam kegiatan fisik DD tahun 2024.

Ditegaskan Jasman, penting diketahui bahwa pengelolaan DD itu dilakukan swakelola.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar boleh dibuat dengan sederhana. Dan yang membuatnya adalah Kader Teknis Desa (KTD) yang bukan tenaga profesional bidang teknis.

‘’Contohnya, gambar kegiatan fisik untuk desa, boleh tulis tangan atau manual. Karena pemerintah menyadari sumber daya manusia di desa itu terbatas,’’ papar Jasman.

Yang lebih aneh lagi, lanjut Jasman, ada sanggahan yang disampikan oleh pemdes tapi sanggahannya tidak diterima.

Tentu ini sangat aneh terkait kinerja Inspektorat dalam melakukan audit dan pengawasan.

"Ini ada Pak Suharman (anggota dewan) sewaktu beliau kades dulu, kami pernah menyampaikan sanggahan, dan diterima dengan baik,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Mukomuko, Saprin Efendi S.Pd menyampaikan, 148 desa di Kabupaten Mukomuko mayorita kepala desa (kades) kurang memiliki ilmu pengetahuan termasuk aturan.

Maka dari itu kades menyampaikan keluhan ke Komisi I DPRD Mukomuko, karena merasa menjadi korban.

Bisa saja kades ini sudah menyerahkan seluruh kegiatan dari awal pembangunan fisik dengan oknum yang dikira berkompeten, dengan harga yang tinggi. Namun setelah bangunan rampung terjadi perubahan sistem pemeriksaan yang mendatangkan tanaga ahli dari luar.

“Simpelnya seperti ini, si A rekanan B yang kerjakan perencanaan. Sementara si B bagian pengerjaan, biar lancar si B juga menjadikan rekannya si C sebagai pemeriksa agar tidak ada temuan. Nah kami rasa pola ini yang membuat selama ini tidak ada kades yang mengeluh. Tapi tahun 2024, Inspektorat melibatkan Tim Ahli dari PUPR sehingga terjadi temuan massal. Tentu menjadi tanda tanya besar terhadap kenerja pendamping ini,” tutupnya

korkab tapm setuju inspektorat  gandeng pupr audit kegiatan fisik dd 2024: berbeda pendapat                             mukomuko,koranrb.id – banyaknya temuan dari hasil audit inspektorat daerah mukomuko terhadap kegiatan fisik yang menggunakan dana desa (dd) tahun 2024, jadi keluhan pemdes di kabupaten mukomuko ikut disoroti tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (tapm).
koodinator kabupaten (korkab) tapm kabupaten mukomuko, aswanto menyatakan pada dasarnya sangat setuju inspektorat mengunakan tenaga ahli dari dinas pupr dalam melakukan pemeriksaan atau mengaudit kegiatan fisik dari dana desa (dd). 
dengan demikian tidak memakai pendamping desa untuk pemeriksaan. sebab, kurang tepat juga kalau inspektorat menggunakan tenaga ahli teknik berasal dari pendamping desa, dikhawatirkan akan subjektif dalam pemeriksaan. 
"saya merekomendasikan pemeriksaan kegiatan fisik dd melibatkan tenaga ahli dari luar. karena kalau kita yang membuat, kita yang mendampingi, kita pula yang memeriksa, cendrung lebih subjektif nantinya,’’ tandas aswanto.
ilmu bidang teknik infrastruktur biasanya memiliki acuan yang sama. artinya, antara pendamping desa yang berlatar belakang teknik dengan tenaga ahli teknik dari manapun, tentu menggunakan ukuran analisa yang sama. 
hanya saja aswanto berharap dalam proses pemeriksaan, tim auditor dan tenaga ahli dari inspektorat tetap melakukan koordinasi dengan pendamping desa dan jajaran. sehingga tidak terjadi miskomunikasi. 
begitu juga untuk waktu menyampaikan sanggahan agar lebih diperpanjang. memberi ruang waktu bagi pemerintah desa dan pendamping menganalisa dan memberikan sanggahan terhadap selisih perhitungan yang ditemukan oleh tenaga ahli. 
dan tim inspektorat juga punya cukup waktu menganalisa sanggahan dari pemerintah desa. 
baca juga:dak rp8,6 miliar untuk sektor air bersih dan sanitasi tahun 2025
baca juga:geledah kantor pupr-p dan bkd lebong, kejari dalami dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan rp1,1 m
"jangan waktunya mepet, sehingga tidak ada lagi kesempatan menyampaikan sanggahan. padahal sanggahan ini hak pihak yang diperiksa dalam hal ini pemerintah desa,’’ ucapnya.
namun dari penyampaian korkab tapm tersebut berbeda dengan pendapat salah seorang tim ahli pemberdayaan masyarakat (tapm) koordinator wilayah (korwil) kecamatan air manjuto, lubuk pinang, dan kota mukomuko, jasman, st.
pada saat hiring di komisi l dprd mukomuko, jasmen menegaskan pemeriksaan kegiatan fisik dd tahun 2024 terbilang aneh. 
dia merasa ad sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh tim ahli dan auditor inspektorat a dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. 
dalam kesempatan bicara di komisi i dprd, jasmen mempertanyakan langkah yang telah diambil inspektorat mukomuko. serta menyinggung akhir masa jabatan kepala daerah, jangan sampai desa dijadikan objek politik. 
"ada apa dengan inspektorat pada hari ini? apakah desa ini mau dijadikan objek. mundur kita 10 tahun," tandas jasman di hadapan ketua dan anggota komisi i dprd mukomuko. 
menurut jasman, ketika instrumen pemeriksaan oleh tim ahli auditor dengan instrumen pelaksanaan pembangunan berbeda, maka hal itu bisa diduga menjadi penyebab banyaknya temuan dalam kegiatan fisik dd tahun 2024. 
ditegaskan jasman, penting diketahui bahwa pengelolaan dd itu dilakukan swakelola. 
rencana anggaran biaya (rab) dan gambar boleh dibuat dengan sederhana. dan yang membuatnya adalah kader teknis desa (ktd) yang bukan tenaga profesional bidang teknis. 
‘’contohnya, gambar kegiatan fisik untuk desa, boleh tulis tangan atau manual. karena pemerintah menyadari sumber daya manusia di desa itu terbatas,’’ papar jasman. 
yang lebih aneh lagi, lanjut jasman, ada sanggahan yang disampikan oleh pemdes tapi sanggahannya tidak diterima. 
tentu ini sangat aneh terkait kinerja inspektorat dalam melakukan audit dan pengawasan.
baca juga:terkait perjalanan dinas fiktif, kejari secepatnya panggil dewan kaur 
baca juga:usulan 2.100 tenaga honorer jadi pppk penuh waktu disampaikan, tembusan kemenpan rb, bkn, kemendagri
"ini ada pak suharman (anggota dewan) sewaktu beliau kades dulu, kami pernah menyampaikan sanggahan, dan diterima dengan baik,’’ tandasnya. 
sebelumnya, ketua pemuda muhammadiyah kabupaten mukomuko, saprin efendi s.pd menyampaikan, 148 desa di kabupaten mukomuko mayorita kepala desa (kades) kurang memiliki ilmu pengetahuan termasuk aturan. 
maka dari itu kades menyampaikan keluhan ke komisi i dprd mukomuko, karena merasa menjadi korban. 
bisa saja kades ini sudah menyerahkan seluruh kegiatan dari awal pembangunan fisik dengan oknum yang dikira berkompeten, dengan harga yang tinggi. namun setelah bangunan rampung terjadi perubahan sistem pemeriksaan yang mendatangkan tanaga ahli dari luar.
“simpelnya seperti ini, si a rekanan b yang kerjakan perencanaan. sementara si b bagian pengerjaan, biar lancar si b juga menjadikan rekannya si c sebagai pemeriksa agar tidak ada temuan. nah kami rasa pola ini yang membuat selama ini tidak ada kades yang mengeluh. tapi tahun 2024, inspektorat melibatkan tim ahli dari pupr sehingga terjadi temuan massal. tentu menjadi tanda tanya besar terhadap kenerja pendamping ini,” tutupnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 5 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan