Pemkab Mukomuko Tambah Kuota Bantuan Pendampingan Hukum Gratis Tahun Ini

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Feb 2025 - 11:27

BANTUAN HUKUM: Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko kembali menyiapkan bantuan pendampingan hukum gratis. Firmansyah/RB--

KORANRB.ID – Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko kembali menyiapkan bantuan pendampingan hukum gratis.

Bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu yang ada di Kabupaten Mukomuko.

Baik yang terjerat hukum pidana maupun perdata.

Hal ini disampaikan Kabag Hukum Setdakab Mukomuko, M Arpi, SH.

Untuk jumlah bantuan pendampingan hukum bagi warga miskin di tahun ini kuotanya bertambah menjadi 4 orang dimana tahun sebelumnya hanya untuk 3 orang.

Penambahan jumlah tersebut, setelah adanya penambahan alokasi anggaran.

"Jadi di tahun ini, program bantuan pendampingan hukum untuk warga tidak mampu masih ada sebanyak 4 perkara. Alhamdulillah ada penambahan jumlah dari tahun sebelumnya," katanya.

Arpih juga menjelaskan, untuk memberikan bantuan pendampingan hukum bagi warga miskin yang terjerat pidana dan perdata.

Pemkab Mukomuko akan menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH).

Di mana saat ini Pemkab telah menerima proposal usulan kerja sama dari LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu.

pemkab mukomuko tambah kuota  bantuan pendampingan hukum gratis tahun ini                            koranrb.id – tahun 2025 pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko kembali menyiapkan bantuan pendampingan hukum gratis.
bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu yang ada di kabupaten mukomuko.
baik yang terjerat hukum pidana maupun perdata.
hal ini disampaikan kabag hukum setdakab mukomuko, m arpi, sh.
baca juga:lebih dari 10 hektare, pemilik kebun sawit di seluma wajib lapor ke dpmpptsp, ini alasannya
baca juga:paling rendah rp700 ribu per bulan, segini besaran honor pengurus masjid di lebong
untuk jumlah bantuan pendampingan hukum bagi warga miskin di tahun ini kuotanya bertambah menjadi 4 orang dimana tahun sebelumnya hanya untuk 3 orang.
penambahan jumlah tersebut, setelah adanya penambahan alokasi anggaran.
"jadi di tahun ini, program bantuan pendampingan hukum untuk warga tidak mampu masih ada sebanyak 4 perkara. alhamdulillah ada penambahan jumlah dari tahun sebelumnya," katanya.
arpih juga menjelaskan, untuk memberikan bantuan pendampingan hukum bagi warga miskin yang terjerat pidana dan perdata.
baca juga:polresta bengkulu razia malam, amankan puluhan pelajar, bahkan ada yang masih sd
baca juga:ada yang terjadi di indonesia! berikut 4 fenomena alam dahsyat yang hampir memusnahkan peradaban manusia
pemkab mukomuko akan menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum (lbh).
di mana saat ini pemkab telah menerima proposal usulan kerja sama dari lbh bhakti alumni universitas bengkulu.
selanjutnya pemerintah daerah dan lbh ini akan menandatangani memorandum of understanding (mou).
"tahun lalu, kami bekerja sama dengan lbh bhakti alumni universitas bengkulu karena lembaga itu sudah punya rekomendasi dari kementerian hukum dan ham (kemenkumham), dan tahun ini kerjasama dilanjutkan kembali," ujarnya.
baca juga:draft jam belajar selama ramadan disiapkan disdikbud kaur, tinggal dibahas
baca juga:2 titik pasar bedug yang disediakan pemkab rejang lebong ramadan tahun ini
ditambahkan arpi, di tahun 2024 lalu, ada lembaga bantuan hukum lain yang mengajukan usulan kerja sama dengan pemkab mukomuko.
namun lembaga itu belum memiliki rekomendasi kemenkumham ri. selama belum ada rekomendasi, pemkab tidak berani menjalin kerjasama.
selain itu, untuk alokasi program bantuan pendampingan hukum untuk warga miskin tahun 2024 dari 3 perkara.
yang terealisasi hanya 2 perkara, dan 1 perkara lainnya tidak bisa digunakan.
"meskipun saat itu ada usulan pendampingan perkara warga miskin dari lembaga yang sudah ada rekomendasi dari kemenkumham, tetapi tidak ada waktu lagi karena sudah di ujung tahun 2024," jelasnya.
arpi menerangkan, hampir sebagian perkara termasuk yang menjadi korban perkara narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa memanfaatkan program ini, kecuali perkara tindak pidana korupsi.
khusus untuk perkara korupsi, pemkab tidak bisa memberikan bantuan pendampingan hukum. baik dari mulai pemeriksaan hingga persidangan.
"khusus bagi warga miskin yang mendapat bantuan pendampingan hukum harus ada surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat,"pungkasnya

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 27 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan