29 Dewan Bengkulu Utara Periode 2019-2024 Masuk Daftar TGR SPPD yang Diusut Jaksa

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Feb 2025 - 22:48

SITA: Sejumlah dokumen disita Jaksa Kejari Bengkulu Utara penggeledahan di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara Jumat pekan lalu. SANDI/RB--

29 dewan bengkulu utara periode 2019-2024 masuk daftar tgr sppd yang diusut jaksa                             koranrb.id – setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan berkas terkait penyidikan kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (sppd) yang diduga fiktif dprd bengkulu utara tahun 2023 lalu. 
dalam laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan (bpk) tahun 2024 atas pelaksanaan anggaran pemerintah tahun 2023 lalu.
ditemukan kelebihan pembayaran rp5,6 miliar dari perjalanan dinas selama satu tahun tersebut. 
perjalanan dinas tersebut adalah perjalanan dinas anggota dprd, tenaga harian lepas hingga pns di sekretariat dprd sepanjang 2023 lalu.
baca juga:masih mungkin bertambah, anggaran perjalanan dinas dipotong setengah
baca juga: kurang anggaran, hanya 19 cctv di jalanan kota bengkulu yang berfungsi 
dari data yang terhimpun rb, dalam laporan pemeriksaan tersebut bukan hanya untuk pns dan tenaga harian lepas yang tercatat melakukan perjalanan dinas. 
namun juga ada 29 anggota dprd 2019-2024 yang juga masuk dalam daftar tuntutan ganti rugi (tgr) atau wajib mengembalikan uang karena kelebihan pembayaran. 
dari laporan hasil pemeriksaan tersebut, 29 anggota dprd periode 2010-2024 total harus mengembalikan uang rp1.405.323.400. 
namun sebagian anggota dprd tersebut sudah mulai mengembalikan dana sejak perkara ini mulai diusut oleh kejaksaan negeri bengkulu utara. 
baca juga:diduga perbup pembebasan lahan pemkab seluma bermasalah, kejari seluma temui ahli kemendagri
baca juga:refleksi usia ke-75, btn tumbuh menjadi besar, 2026 targetkan menjadi aset senilai rp500 triliun
kepala kejaksaan negeri bengkulu utara ristu darmawan, sh, mh menerangkan jika awal pengusutan ini dari lhp bpk yang menemukan kelebihan bayar rp5,6 miliar.
sehingga jaksa melakukan pemeriksaan hingga total sudah ada 27 orang dimintai keterangan terkait dengan dugaan sppd fiktif tersebut. 
“statusnya sudah penyidikan saat ini, sehingga kita lakukan penggeledahan untuk mencari dokumen yang terkait dengan perjalanan dinas tahun 2023 terebut,” terangnya.  
ia menerangkan jika jaksa juga sudah meminta badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) untuk melakukan audit kerugian negara terakit dengan perjalanan dinas 2024 tersebut. 
ia juga menegaskan jika nantinya akan memanggil semua pihak yang terkait dengan perjalanan dinas 2023 tersebut.
baca juga:polres seluma tindak 231 pelanggaran selama 5 hari ops keselamatan nala 2025, terbanyak roda 2
baca juga:meski refocusing, pemkab seluma tetap anggarkan jaminan asuransi untuk 1.200 nelayan  
“kita mengajukan pada bpkp agar dilakukan audit kerugian negara, karena aspek kerugian negara ini sangat penting dalam penyidikan, nantinya semua yang terkait dengan perjalanan dinas tahun 2023 tersebut akan kita undang untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” tegas kajari. 
sekadar mengetahui jumat pekan lalu satgas pemberantasan korupsi kejaksaan negeri bengkulu utara melakukan penggeledahan di sekretariat dprd bengkulu utara. 
setelah menggeledah selama 5 jam, penyidik melakukan penyitaan sebanyak 3 box kontainer dokumen dengan total 135 dokumen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan