Prabowo Teken Peraturan Terbaru, Korban PHK Berhak Dapat 60 % Gaji dari Gaji Terakhir Selama 6 Bulan

Reporter: Fazlul Rahman |

Editor: Fazlul Rahman |

Rabu , 19 Feb 2025 - 10:40

Informasi penting bagi pekerja swasta yang rawan menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).--

"Manfaat uang tunai akan diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, dengan durasi pemberian paling lama enam bulan," demikian tertulis dalam Pasal 21 ayat (1) PP 6/2025.

Namun dalam ayat ini, juga dijelaskan bahwa jumlahnya tidak boleh melebihi batas upah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain jumlah yang diterima maksimal Rp 3 juta dari upah maksimal Rp 5 juta.

3. Pastikan JKP Tetap Dibayar Meski Perusahaan Pailit

Kebijakan baru ini memasukkan Pasal 39A, yang memastikan para pekerja tetap mendapatkan manfaat JKP meskipun perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kebangkrutan atau menunggak iuran hingga enam bulan.

Menurut Pasal 39A ayat (1), "Jika perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki tunggakan iuran paling lama enam bulan, maka manfaat JKP tetap akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan."

Sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa, "Ketentuan mengenai pembayaran manfaat JKP tersebut tidak membebaskan pengusaha dari kewajiban untuk melunasi tunggakan iuran serta denda yang terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan."

4. Perpanjang Batas Waktu Klaim JKP Jadi Enam Bulan

Sebelumnya, para pekerja yang terkena PHK hanya diberi waktu tiga bulan untuk mengajukan klaim manfaat JKP. Namun, dengan adanya PP 6/2025, batas waktu pengajuan klaim ini diperpanjang menjadi enam bulan, sehingga pekerja memiliki waktu yang lebih lama untuk mengakses hak mereka.

5. Ketentuan Kehilangan Klaim JKP

Pasal 40 dalam Peraturan Pemerintah terbaru (PP 6/2025) mengatur bahwa hak atas manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan dicabut jika pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu enam bulan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), telah mendapatkan pekerjaan baru, atau meninggal dunia.

Pemerintah juga menginstruksikan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyesuaikan pelaksanaan program ini, dengan target waktu maksimal 15 hari kerja setelah peraturan tersebut mulai berlaku.

prabowo teken peraturan terbaru, korban phk berhak dapat 60 % gaji dari gaji terakhir selama 6 bulan                             koranrb.-id - informasi penting bagi pekerja swasta yang rawan menjadi korban pemutusan hubungan kerja (phk).
presiden ri prabowo subianto mengeluarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 6 tahun 2025, yang mengubah undang-undang yang berkaitan dengan jaminan kehilangan pekerjaan (jkp).
banyak beberapa perubahan yang termuat dalam peraturan terbaru ini. termasuk di dalamnya hal - hal karyawan yang menjadi korban phk. 
salah satu perubahan yang paling disoroti adalah pemberian pesangon uang tunai kepada karyawan yang di phk sebesar 60 persen dari upah karyawan selama enam bulan.
upah yang diperhitungkan ini adalah upah terakhir yang didaftarkan oleh perusahaan kepada bpjs ketenagakerjaan, dan diberikan selama 6 bulan. 
baca juga:beredar informasi harimau muncul di malin deman mukomuko, tim bksda datangi lokasi
baca juga:usai lulus pppk, pemkab seluma belum terima surat pengunduran diri kades dan perangkat desa
berikut beberapa aturan baru dalam perpres tersebut: 
1. iuran jkp menjadi 0,36% 
dalam kebijakan terbaru, iuran jkp yang sebelumnya sebesar 0,46 persen dari upah bulanan kini diperkecil menjadi 0,36 persen.
tujuan dari pengurangan ini adalah untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan, namun tetap memastikan manfaat yang diterima oleh pekerja yang terkena phk tidak berkurang.
2. tingkatkan manfaat jkp jadi 60% selama 6 bulan
dalam pp 37/2021, manfaat uang tunai diberikan sebesar 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama, dan 25 persen dari upah selama tiga bulan berikutnya.
namun, dalam pp 6/2025, skema tersebut mengalami perubahan, di mana manfaat uang tunai yang diterima pekerja ditingkatkan menjadi 60 persen dari upah dan diberikan selama enam bulan penuh.
baca juga:teddy-gustianto sampaikan pesan khusus untuk warga seluma
baca juga:proyek air bersih bppw di kaur belum maksimal, ini permintaan warga 
"manfaat uang tunai akan diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, dengan durasi pemberian paling lama enam bulan," demikian tertulis dalam pasal 21 ayat (1) pp 6/2025.
namun dalam ayat ini, juga dijelaskan bahwa jumlahnya tidak boleh melebihi batas upah yang telah ditetapkan. dengan kata lain jumlah yang diterima maksimal rp 3 juta dari upah maksimal rp 5 juta.
3. pastikan jkp tetap dibayar meski perusahaan pailit
kebijakan baru ini memasukkan pasal 39a, yang memastikan para pekerja tetap mendapatkan manfaat jkp meskipun perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kebangkrutan atau menunggak iuran hingga enam bulan. 
menurut pasal 39a ayat (1), "jika perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki tunggakan iuran paling lama enam bulan, maka manfaat jkp tetap akan dibayarkan oleh bpjs ketenagakerjaan."
baca juga:hari ini, gusril hamid gladi resik pelantikan di istana negara 
baca juga:koordinasi pimpinan dprd dan pemda bengkulu utara untuk arah pembangunan
sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa, "ketentuan mengenai pembayaran manfaat jkp tersebut tidak membebaskan pengusaha dari kewajiban untuk melunasi tunggakan iuran serta denda yang terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan."
4. perpanjang batas waktu klaim jkp jadi enam bulan
sebelumnya, para pekerja yang terkena phk hanya diberi waktu tiga bulan untuk mengajukan klaim manfaat jkp. namun, dengan adanya pp 6/2025, batas waktu pengajuan klaim ini diperpanjang menjadi enam bulan, sehingga pekerja memiliki waktu yang lebih lama untuk mengakses hak mereka.
5. ketentuan kehilangan klaim jkp 
pasal 40 dalam peraturan pemerintah terbaru (pp 6/2025) mengatur bahwa hak atas manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (jkp) akan dicabut jika pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu enam bulan setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (phk), telah mendapatkan pekerjaan baru, atau meninggal dunia.
pemerintah juga menginstruksikan kementerian ketenagakerjaan dan bpjs ketenagakerjaan untuk segera menyesuaikan pelaksanaan program ini, dengan target waktu maksimal 15 hari kerja setelah peraturan tersebut mulai berlaku.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 28 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan