Terdakwa Kontaktor Banding Putusan 7 Tahun Bayar UP Rp8,2 Miliar, Majelis Vonis Rendah PNS BPJN dan Konsultan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 26 Feb 2025 - 23:33

HARU: Tangisan keluarga terdakwa setelah Majelis Hakim bacakan vonis terhadap ketiga terdakwa nampak PNS aktif BPJN Bengkulu dipeluk keluarga. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Kontraktor proyek pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020 Verra Lolita akan menempuh upaya hukum banding.

Hal tersebut disampaikan Penasihat Hukum (PH) terdakwa Verra Lolita, Ranggi Setyadi, SH Rabu, 26 Februari 2025 usai agenda sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu.

Upaya banding atas putusan Mejelis Hakim PN Tipikor Bengkulu yang memvonis terdakwa Verra Lolita 7 tahun penjara denda Rp50 juta subsidair 4 bulan.

Selain itu, Verra juga dikenakan pidana tambahan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp8,2 miliar subsidair 3 tahun.

Ranggi menyebut dalam tujuh hari ini ke depan akan susun pemberitahuan banding.

Selanjutnya memori banding akan diajukan ke PN Tipikor Bengkulu.

“Kita akan ajukan banding terhadap vonis Majelis Hakim. Sebab kami tidak sependapat dengan putusan terhadap klien kami,” ungkap Ranggi.

Untuk alasan kenapa mengajukan banding sebab berdasarkan fakta persidangan yang ada serta beberapa hal yang dianggap tidak dipertimbangkan Majelis Hakim seperti negara masih berhutang kepada terdakwa Verra.

“Ada fakta yang menurut kami menjadi hal meringankan namun tdiak dilihat maka kami akan ajukan banding tersebut,” ungkap Ranggi.

Kemarin, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa lainnya yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif BPJN Bengkulu, Mardi dan Zainul Abidin yang juga konsultan pengawas. Ketiganya didakwa merugikan negara hingga Rp8,2 miliar.

terdakwa kontaktor banding putusan 7 tahun bayar up rp8,2 miliar, majelis vonis rendah pns bpjn dan konsultan                             koranrb.id – kontraktor proyek pengerjaan penggantian jembatan air taba terunjam b cs bengkulu tengah tahun anggaran 2020 verra lolita akan menempuh upaya hukum banding.
hal tersebut disampaikan penasihat hukum (ph) terdakwa verra lolita, ranggi setyadi, sh rabu, 26 februari 2025 usai agenda sidang putusan di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu.
upaya banding atas putusan mejelis hakim pn tipikor bengkulu yang memvonis terdakwa verra lolita  7 tahun penjara denda rp50 juta subsidair 4 bulan.
selain itu, verra juga dikenakan pidana tambahan uang pengganti (up) sebesar rp8,2 miliar subsidair 3 tahun.
baca juga:tangis haru penerima program bedah rtlh tmmd ke-123, raqib sutra: alhamdulillah rezeki kami
baca juga:ini jam kerja pegawai di lingkungan pemkot bengkulu selama ramadan
ranggi menyebut dalam tujuh hari ini ke depan akan susun pemberitahuan banding.
selanjutnya memori banding akan diajukan ke pn tipikor bengkulu.
“kita akan ajukan banding terhadap vonis majelis hakim. sebab kami tidak sependapat dengan putusan terhadap klien kami,” ungkap ranggi.
untuk alasan kenapa mengajukan banding sebab berdasarkan fakta persidangan yang ada serta beberapa hal yang dianggap tidak dipertimbangkan majelis hakim  seperti negara masih berhutang kepada terdakwa verra.
baca juga:kpu bengkulu tengah musnahkan logistik pilkada
baca juga:kpu bengkulu tengah musnahkan logistik pilkada
“ada fakta yang menurut kami menjadi hal meringankan namun tdiak dilihat maka kami akan ajukan banding tersebut,” ungkap ranggi.
kemarin, majelis hakim juga menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa lainnya yakni pegawai negeri sipil (pns) aktif bpjn bengkulu, mardi dan zainul abidin yang juga konsultan pengawas. ketiganya didakwa merugikan negara hingga rp8,2 miliar.
sidang agenda putusan tersebut diketuai mejelis hakim, paisol, sh, mh.
disampaikan paisol di muka persidangan bahwa ketiga terdakwa atas perbuatannya divonis pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
"mengadili terdakwa sebagaimana mana pertimbangan yang telah dianggap dibacakan, dengan sah dan menyakinkan menghukum terdakwa dengan hukuman secara subsidair yakni pasal 3 undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi," ungkap paisol di muka persidangan.
baca juga:produk unggulan ikm mejeng di toko ikea indonesia
baca juga:meski efisiensi, pemprov bengkulu komitmen lakukan perbaikan infrastruktur daerah
untuk terdakwa mardi dan zainul tidak dibebankan uang pengganti. (lihat grafis)

“berdasarkan fakta yang ada kedua terdakwa tidak ditemukan bahwa keduanya menikmati. namun keduanya ditemukan telah memperkaya orang lain maka dari itu uang pengganti pada terdakwa verra,” papar paisol.
sebelum menutup persidangan majelis hakim menyerahkan langkah hukum lanjutan selama 7 hari ke depan.
"setelah dibacakan vonis terhadap tiga terdakwa selanjutnya para terdakwa dipersilahkan untuk melakukan upaya hukum dan itu dibenarkan dalam undang-undang  begitu juga dengan jaksa," terang paisol.
sementara itu setelah persidangan selesai jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi bengkulu, arif wirawan, sh, mh mengatakan untuk langka hukum lanjutan masih pikir-pikir.
sebab dalam waktu 7 hari ini dia bersama tim akan menganalisa vonis dari majelis hakim terlebih dahulu baru setelah upaya hukum diputuskan.
“kami masih menganalisa, dan kami masih pikir-pikir selama 7 hari ke depan,” terang arif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 27 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan