Soal 2.305 Honorer Akan Dirumahkan, DPRD Bengkulu Utara Datangi Mendagri dan MenpanRB

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 28 Feb 2025 - 22:28

PERJUANGKAN NON HONORER : Anggota Komisi I DPRD BEngkulu Utara saat datang ke KemenpanRB terkait tenaga non ASN --sandi/rb

soal 2.305 honorer akan dirumahkan, dprd bengkulu utara datangi mendagri dan menpanrb                             arga makmur, koranrb.id – setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia bengkulu utara. 
komisi i dprd bengkulu utara mengambil kesimpulan akan berkoordinasi dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 
hal ini terkait dengan pengangkatan tenaga non asn atau honorer termasuk di bengkulu utara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu. 
namun pengangkatan sebagai pppk paruh waktu ini bukan dilakukan pada seluruh tenaga non asn atau honorer. 
baca juga:pemkab bengkulu tengah proses pemecatan asn disnakertrans terpidana korupsi retribusi tka
pengangkatan hanya dilakukan pada tenaga non asn yang memenuhi persyaratan.
diantaranya tenaga non asn tersebut sudah masuk dalam pangkalan data badan kepegawaian negara atau database bkn. 
anggota komisi i dprd bengkulu utara tommy sitompul, sh menerangkan jika dprd bengkulu utara sengaja datang ke kemenanrb untuk mencari solusi terkait tenaga non asn yang tidak masuk dalam pangkalan data bkn. 
sedangkan mereka sudah lama bertugas sebagai tenaga non asn di jajaran organisasi perangkat daerah (opd) pemda bengkulu utara. 
baca juga:pemkab kaur anggarkan rp500 juta untuk perbaikan jalan desa sinar mulya
“maka kita datang ke kemenpanrb untuk mencari solusi terkait kemungkinan adanya jalan keluar bagi mereka yang tidak masuk dalam pangkalan data bkn tersebut,” terangnya.
namun memang kunjungan komisi i dprd bengkulu utara ke kemenpanrb tersebut belum membuahkan hasil. 
ini lantaran menteri dan dirjend terkait belum memiliki waktu untuk menemui komisi i dprd bengkulu utara. lantaran adanya agenda internal kemenpan rb.
 “kita juga sudah mengajukan untuk audiensi kembali dengan pejabat terkait dengan membidangi terkait pengangkatan tenaga non asn sebagai pppk paruh waktu tersebut,” terangnya.
baca juga:polisi mulai cek tambak udang di kaur, kasat reskrim: jika penuhi unsur, naik ke penyidikan
selain itu, komisi i dprd bengkulu utara juga sudah mengunjungi langsung kementerian dalam negeri terkait program pengangkatan pppk paruh waktu tersebut. 
namun setelah berdiskusi, memang kewenangan tersebut ada banyak di kemenpanrb sehingga kementerian dalam negeri tidak bisa memberikan kebijakan ataupun menjelaskan lebih jauh terkait dengan permasalahan tenaga non asn yang tidak memenuhi syarat untuk dilantik tersebut. 
“sehingga memang kita belum bisa mendapatkan jawaban yang tepat dan akan kita tindaklanjuti lagi dengan kunjungan berikutnya,” terangnya. 
ia menerangkan dampak adanya persyaratan wajib masuk dalam pangkalan data bkn tersebut, maka ada 2.305 tenaga non asn di bengkulu utara yang akan diberhentikan atau dirumahkan lantaran tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu. 
baca juga:dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan, usai libur lebaran, jaksa tetapkan tsk 
komisi i dprd bengkulu utara ada kebjakan atau aturan terbaru dari pemeritnah pusat sehingga memang masih ada peluang bagi tenaga non asn tersebut untuk diangkat. 
“karena bagaimanapun 2.305 tersebut adalah masyarakat bengkulu utara yang akan kita perjuangkan mereka, karena bagaimanapun mereka sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga non asn di bengkulu utara,” terangnya.
ia menegaskan jika dprd bengkulu utara akan terus berupaya untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang akan dirumahkan tersebut. 
ia juga akan berkoordinasi terus dengan pemda bengkulu utara sehingga bisa bersama-sama melakukan koordinasi dan menyampaikan apa yang menjadi alasan pemerintah daerah. 
baca juga:wow! berikut 4 jenis hewan laut yang tidak bisa berenang
“ini adalah pekerjaan rumah kami bersama pemerintah daerah untuk semaksimal mungkin memperjuangkan nasib tenaga non asn yang akan dirumahkan tersebut,” pungkas tommy.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan