Kerugian Negara Sementara Perjalanan Dinas Setwan Kaur Rp4,8 Miliar

KORANRB.ID - Kendati hasil resmi penghitungan ulang Kerugian Negara (KN) dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalaan dinas di Sekretariat DPRD(Setwan) Kaur tahun anggaran 2023 belum keluar.

Namun hasil sementara penghitungan KN versi tim penyidik telah timbul yakni sebesar Rp4,8 miliar.

Itu di luar dari yang telah dititipkan pengembaliannya melalui Kas Daerah (Kasda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur.

KN tersebut timbul dari beberapa kegiatan perjalan dinas fiktif yang dilakukan di Setwan Kaur salah satunya adalah pencatutan nama tenaga honorer, hingga perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Setwan Kaur.

BACA JUGA:Pemkab Rejang Lebong Anggarkan Rp24 Miliar untuk THR ASN

BACA JUGA:Antisipasi Longsor Susulan Saat Arus Mudik Lebaran, Alat Berat Disiagakan

Kajari Kaur Pofrizal SH, MH, melalui Kasi Pidsus Bobby Muhammad Ali Akbar SH, MH, mengatakan, hasil sementara KN versi tim penyidik sebesar Rp 4,8 miliar.

Namun itu belum bisa dipastikan, sebab sampai dengan saat ini proses penghitungan ulang KN masih dilakukan dan hasil resminya belum keluar.

Bisa saja nanti hasil penghitungan ulang KN yang timbul akan lebih besar, karena dari proses penyidikan yang telah berlangsung kurang lebih dua bulan ini ada banyak sekali fakta baru yang terkuak.

"Untuk sementara versi tim penyidik, hasi KN yang timbul Rp4,8 miliar di luar dari yang dititipkan ke Kasda Pemkab Kaur," kata Bobby.

BACA JUGA:Terpilih Secara Aklamasi, Benni Hidayat Jadi Ketua DPD KAI Provinsi Bengkulu, Sekjen Ranggi Setiyadi

BACA JUGA:Pemkab Bengkulu Tengah Lakukan Penanggulangan Bencana Alam

Bobby menjelaskan, sampai dengan saat ini proses penyidikan terus bergulir total sudah ada sebanyak 70 orang saksi yang telah di panggil untuk dimintai keterangan selama proses penyidikan berlangsung.

Saksi yang di panggil masih seputaran ASN dan tenaga honorer di Setwan Kaur, jumlah saksi masih akan bertambah sebab sampai dengan saat ini pihak travel yang ikut terlibat dan juga para anggota DPRD Kaur juga masih belum mendapatkan panggilan.