Kerugian Negara Sementara Perjalanan Dinas Setwan Kaur Rp4,8 Miliar

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 18 Mar 2025 - 22:13

Kasi Pidsus Bobby Muhammad Ali Akbar SH, MH,--Rusman Aprizal/RB

"Untuk pihak travel dan angota dewan secepatnya akan kita lakukan pemanggilan. Apalagi kalau memang sudah urgent, maka pemanggilan akan dilakukan lebih cepat," tegasnya.

Bobby juga meminta kepada para saksi, agar lebih kooperatif dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Sehingga penanganan perkara ini, akan lebih cepat diselesaikan oleh tim penyidik dan orang yang bertanggung jawab atas kerugian negara ini bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Kita pastikan proses penanganan akan terus berlanjut, kepada para saksi diminta agar kooperatif memberikan keterangan yang sebenarnya," imbau Bobbi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM menanggapi kasus ini mengatakan Pemkab Kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari Kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Setwan Kaur.

Apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.

Sebagai informasi, Jumat, 24 Januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di Setwan Kaur sebanyak 20 bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalan Dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan Penyidikan.

kerugian negara sementara perjalanan dinas setwan kaur rp4,8 miliar                            koranrb.id - kendati hasil resmi penghitungan ulang kerugian negara (kn) dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalaan dinas di sekretariat dprd(setwan) kaur tahun anggaran 2023 belum keluar.
namun hasil sementara penghitungan kn versi tim penyidik telah timbul yakni sebesar rp4,8 miliar.
itu di luar dari yang telah dititipkan pengembaliannya melalui kas daerah (kasda) pemerintah kabupaten (pemkab) kaur.
kn tersebut timbul dari beberapa kegiatan perjalan dinas fiktif yang dilakukan di setwan kaur salah satunya adalah pencatutan nama tenaga honorer, hingga perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (asn) di ruang lingkup setwan kaur.
baca juga:pemkab rejang lebong anggarkan rp24 miliar untuk thr asn
baca juga:antisipasi longsor susulan saat arus mudik lebaran, alat berat disiagakan
kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobby muhammad ali akbar sh, mh, mengatakan, hasil sementara kn versi tim penyidik sebesar rp 4,8 miliar.
namun itu belum bisa dipastikan, sebab sampai dengan saat ini proses penghitungan ulang kn masih dilakukan dan hasil resminya belum keluar.
bisa saja nanti hasil penghitungan ulang kn yang timbul akan lebih besar, karena dari proses penyidikan yang telah berlangsung kurang lebih dua bulan ini ada banyak sekali fakta baru yang terkuak.
"untuk sementara versi tim penyidik, hasi kn yang timbul rp4,8 miliar di luar dari yang dititipkan ke kasda pemkab kaur," kata bobby.
baca juga:terpilih secara aklamasi, benni hidayat jadi ketua dpd kai provinsi bengkulu, sekjen ranggi setiyadi
baca juga:pemkab bengkulu tengah lakukan penanggulangan bencana alam
bobby menjelaskan, sampai dengan saat ini proses penyidikan terus bergulir total sudah ada sebanyak 70 orang saksi yang telah di panggil untuk dimintai keterangan selama proses penyidikan berlangsung.
saksi yang di panggil masih seputaran asn dan tenaga honorer di setwan kaur, jumlah saksi masih akan bertambah sebab sampai dengan saat ini pihak travel yang ikut terlibat dan juga para anggota dprd kaur juga masih belum mendapatkan panggilan.
"untuk pihak travel dan angota dewan secepatnya akan kita lakukan pemanggilan. apalagi kalau memang sudah urgent, maka pemanggilan akan dilakukan lebih cepat," tegasnya.
bobby juga meminta kepada para saksi, agar lebih kooperatif dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
baca juga:beri catatan di ranwal rpjmd kepahiang 2025-2029
baca juga:pt bnt salurkan bantuan sembako kepada korban banjir di 3 desa
sehingga penanganan perkara ini, akan lebih cepat diselesaikan oleh tim penyidik dan orang yang bertanggung jawab atas kerugian negara ini bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
"kita pastikan proses penanganan akan terus berlanjut, kepada para saksi diminta agar kooperatif memberikan keterangan yang sebenarnya," imbau bobbi.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kaur  kaur dr. drs ersan syahfiri, mm menanggapi kasus ini mengatakan pemkab kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak aparat penegak hukum (aph) dalam hal ini kejari kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di setwan kaur.
apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.
sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 19 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan