Pemdes Mukomuko Diminta Segera Bentuk BUMDes Berbadan Hukum

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Jumat , 21 Mar 2025 - 12:09

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Ujang Selamat, S.Pd--firmansyah/rb

pemdes mukomuko diminta segera bentuk bumdes berbadan hukum                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko, meminta pemerintah desa (pemdes) segera mendirikan badan usaha milik desa (bumdes) yang memiliki badan hukum.
sehingga dapat membantu pemdes nantinya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. 
hal ini disampaikan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten mukomuko, ujang selamat, s.pd.
tidak dapat dipungkiri hingga sekarang masih banyak desa yang belum rampung mendirikan bumdes.
serta masih ada juga desa yang memiliki bumdes namun belum berbadan hukum di mukomuko.
baca juga:info penting bagi pegawai! ada fwa, asn kepahiang tetap ngantor senin
baca juga:kampanye psu pilkada bengkulu selatan, bawaslu: kepala daerah dan dprd wajib cuti
"kami tidak bosan-bosan menyampaikan, agar pemdes dapat segera mendirikan bumdes. serta mengurus badan hukum bumdesnya, sehingga tercatat di kementerian hukum dan hak asasi manusia (kenkumham),"kata ujang
ujang menyampaikan, dari 148 desa yang ada di mukomuko. baru 29 desa yang bumdesnya memilik badan hukum. sedangkan untuk 119 desa lainnya ada yang belum memiliki badan hukumnya.
dan ada juga yang masih proses pendirian. maka dari itu dpmd mukomuko terus melakukan sosialisasi ke desa-desa yang belum memiliki bumdes berbadan hukum.
“sementara ini baru 29 desa yang memiliki bumdes yang berbadan hukum, untuk 119 masih berproses,”ujarnya.
baca juga:pesan bupati fikri untuk warga rejang lebong soal tertib bayar tagihan listrik 
baca juga:berkas perkara mantan gubernur rohidin mersyah p21, persidangan kemungkinan di bengkulu
ujang menjelaskan, apabila bumdes telah memiliki badan hukum. selain mempermudah dalam pengembangan usaha, yang ada di desa.
bumdes juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
serta bisa mengajukan pinjaman modal ke perbankan.
dengan begitu, upaya pemdes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui bumdes dapat semakin cepat tercapai.
“bumdes yang sudah berbadan hukum, juga bisa melakukan kerjsama antar bumdes lain. baik di satu kecamatan hingga antar provinsi. sehingga akan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak di desa,"bebernya.
baca juga:info untuk warga kaur, segini besaran zakat fitrah 
baca juga:jelang idul fitri, bupati bengkulu tengah terbitkan se pengendalian gratifikasi, pegawai diwarning! 
lanjut ujang, memang sebagian besar kendala pemdes, dalam pendirian dan pengembangan bumdes yaitu sumber daya manusia (sdm) yang ada di desa.
maka dari itu pemdes juga diminta untuk menyiapkan kegiatan peningkatan sdm pengurus bumdes. baik dengan membuat kegiatan pelatihan dan damping tim ahli, atau kegiatan study banding, ke daerah lain.
"untuk saat ini, bumdes kita yang ada rata-rata bergerak di pengelolaan tempat wisata, baik wisata buatan ataupun wisata alam. padahal masih banyak lagi usaha yang bisa dijalankan melalui bumdes," tandasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 2 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan