Pemprov Bengkulu Terapkan WFA, Staf Stategis Tetap Ngantor

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 22 Mar 2025 - 22:49

BARIS: ASN Pemprov Bengkulu saat berbaris dalam apel pagi di Kantor Gubernur Bengkulu beberapa waktu lalu.--RENO/RB

pemprov bengkulu terapkan wfa, staf stategis tetap ngantor                            bengkulu, koranrb.id – menindaklanjuti surat edaran (se) menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi dan birokrasi (menpan rb), pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bakal menerapkan work from anywhere (wfa), mulai senin 24 maret 2025 besok.
hal tersebut disampaikan pj. sekretaris daerah, dr. h. herwan antoni, s.km, m.kes, m.si. ia menyebutkan wfa bagi aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemprov bengkulu sesuai dengan se menpan rb.
“libur resmi itu mulai 27 maret sampai 7 april.
yang wfa ini menyesuaikan dengan aktivitas masing-masing di opd (organisasi perangkat daerah, red),” kata herwan.
baca juga:teguran tertulis untuk tambak udang tunggu keputusan bupati kaur
meskipun demikian, herwan menerangkan sistem wfa ini sendiri menjadi wewenang dari kepala opd masing-masing. 
asn yang melaksanakan wfa harus dibagi dan disarankan agar asn yang memiliki jabatan strategis tetap masuk. sehingga tetap dapat memberikan pelayanan langsung ke masyarakat.
“kita mengharapkan staf strategis tetap hadir agar program kerja kita bisa dituntaskan sebelum lebaran ini,” ujar herwan.
selain itu, herwan menjelaskan masing-masing kepala opd membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office (wfo) dan pegawai yang melaksanakan kedinasan dari rumah (wfh).
baca juga:kelulusan 13 peserta pppk tahap ii di seleksi administrasi dibatalkan 
penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan tersebut dimaksudkan untuk dilaksanakan selama 4 hari sebelum hari libur nasional dan cuti bersama hari suci nyepi dan hari raya idul fitri 1446 h, 
“senin tanggal 24 maret 2025 sampai hari kamis tanggal 27 maret 2025,” terangnya.
sesuai dengan se menpan rb nomor se.3/su/ii/2025 tersebut, menerangkan bahwa seluruh pimpinan perangkat daerah atau kepala opd perlu memperhatikan berbagai hal untuk pelaksanaan wfa, diantaranya optimalisasi penerapan sistem pemerintahan di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
kemudian berbasis elektronik di perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik agar menjamin penyelenggara pelayanan yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses.
baca juga:bertambah, dprd seluma temukan 40 terduga honorer siluman, di pengumuman pppk tahap ii
termasuk pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak,dan lainnya.
selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai perangkat daerah penyelenggara publik masing-masing.
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi
bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir alias shift, maka perlu diatur kembali jam layanan, agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar. 
baca juga:disdikbud lebong pastikan, besok dana bos cair 
secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui website, kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat.
memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan.
memastikan bahwa hasil dari pelayanan yang dilakukan secara daring atau online maupun luring atau offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 1 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan