Jaksa Kebut Pemanggilan Ulang ASN Setwan Kaur, Sebelum Lebaran Tuntas

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 23 Mar 2025 - 22:00

Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur saat menggeledah Sekretariat DPRD Kaur. --Rusman Aprizal/RB

jaksa kebut pemanggilan ulang asn setwan kaur, sebelum lebaran tuntas                             koranrb.id - untuk mempercepat proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perjalan dinas di sekretariat dprd (setwan) kaur tahun anggaran 2023 tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur mempercepat proses pemanggilan ulang saksi-saksi di seputaran aparatur sipil negara (asn) di ruang lingkup setwan kaur.
seperti yang diketahui, terakhir total ada 70 orang saksi yang telah di panggil ulang.
diantaranya adalah 37 orang tenaga honorer dan sisanya asn setwan kaur, namun ternyata pemanggilan ulang asn di setwan kaur belum selesai terutama pada bagian unsur pimpinan atau pemangku jabatan di setwan kaur.
"progres terbaru, kita kebut pemanggilan ulang asn kaur untuk dimintai keterangan. target sebelum lebaran pemanggilan terhadap seluruh asn setwan kaur yang terlibat dalam perjalan dinas sudah selesai," kata kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh. 
baca juga:hari kelima pencarian di sungai, fadhli pelajar sd kota bengkulu yang tenggelam belum ditemukan
baca juga:kawal kerja pansus pt abs dan pt jatropha solution di dprd bengkulu selatan
disampaikannya, setelah pamanggilam ulang asn selesai maka tim penyidik akan lanjut memanggil para anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur periode 2019/2024.
hal ini juga untuk kepentingan penyidikan, mengingat dalam kegiatan perjalan dinas para anggota dewan juga ditemukan kerugian negara' (kn) hasil dari audit yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk).
"selesai asn, pemanggilan terhadap para anggota dewan segera akan kita lakukan. berkas pemanggilan juga sedang kita persiapkan," ucapnya.
tidak hanya anggota dewan, yang menjadi target pemanggilan tim penyidik selanjutnya adalah pihak travel yang bekerjasama dalam melakukan kegiatan perjalan dinas.
baca juga:menilik 5 objek di langit yang sering kali disalahpahami sebagai ufo
baca juga:korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan lebong, penetapan tersangka ditarget usai lebaran, sidang tahun ini
sebagaimana yang telah ditemukan sebelumnya, bahwa ada modus pemberian fee antara pihak travel dan pemegang atau pelaksana kegiatan untuk menjalankan kegiatan perjalan dinas fiktif. sehingga menyebabkan kerugian negara sampai dengan miliaran rupiah.
"semua yang terlibat pasti akan kita panggil, tidak ada tebang pilih dalam penanganan perkara ini," tegasnya.
bobbi  mengaku hingga saat ini, yang paling jadi fokus utama dari tim penyidik saat ini adalah penghitungan ulang kerugian negara (kn) atas perbuatan melawan hukum yang memang sudah jelas terbukti dilakukan oleh beberapa oknum pemangku jabatan.
akan tetapi, proses penghitungan ulang memang memakan waktu yang cukup lama karena bpkp memang tidak bisa mempercepat penghitungan lantaran banyaknya job.
"penghitungan ulang kn, juga masih belum selesai. karena ada beberapa kendala, dan prosesnya memang harus benar-benar detail," sebutnya.
baca juga:cara menghilangkan bau badan dengan mudah
baca juga:bpbd pastikan posko tetap operasi selama libur lebaran
ditambahkannya, untuk sementara hasil penghitungan kn versi dari penyidik timbul yakni sebesar rp 4,8 miliar, itu diluar dari yang telah di titipkan pengembaliannya melalui kas daerah (kasda) pemerintah kabupaten (pemkab) kaur.
kn tersebut timbul dari beberapa kegiatan perjalan dinas fiktif yang dilakukan di setwan kaur salah satunya adalah pencatatutan nama tenaga honorer, hingga perjalan dinas fiktif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (asn) di ruang lingkup setwan kaur.
"untuk kn sementara, hasil penghitungan versi tim penyidik sebesar rp 4,8 miliar namun itu tidak bisa kita jadikan dasar untuk melakukan penetapan tersangka," tukasnya.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kaur  kaur dr. drs ersan syahfiri, mm menanggapi kasus ini mengatakan pemkab kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak aparat penegak hukum (aph) dalam hal ini kejari kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di setwan kaur.
baca juga:layanan sim di polres bengkulu tengah ditutup 28 maret hingga 7 april, beroperasi kembali 8 april
baca juga:harap bersabar, nomor induk pppk dan cpns bengkulu tengah sedang diproses 
apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.
sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 24 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan