Sabar, Dana Banpol 2025 Masih Dalam Proses, Tak Kena Pangkas

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 24 Mar 2025 - 22:45

KESBANGPOL: Kantor Kesbangpol Kabupaten Kepahiang. Saat ini pegawai Kesbangpol masih melakukan proses pencairan dana Banpol 2025.--HERU/RB

sabar, dana banpol 2025 masih dalam proses, tak kena pangkas                            kepahiang, koranrb.id - para pengurus partai politik (parpol) di kabupaten kepahiang mesti bersabar. pasalnya, pencairan dana bantuan politik (banpol) ta 2025 masih dalam proses dan belum bisa dicairkan. 
kakan kesbangpol kepahiang musi dayan, s.si, mapmenyampaikan, proses pencairan belum bisa dilaksanakan lantaran saat ini masih dalam proses pemeriksaan keuangan oleh bpk. 
"memang belum cair, karena masih dalam pemeriksaan bpk," kata musi dayan. 
ia pun mengungkapkan, sejauh ini belum satupun parpol yang melayangkan pengajuan pencairan dana banpol. 
baca juga:persiapan jpd provinsi, lebong mulai gelar seleksi 
di ta 2025, ada kenaikan dana banpol yang dikucurkan pemkab kepahiang.
total, rp1.270.575.000 dan banpol akan dikucurkan buat 8 parpol yang menduduki kursi dprd kepahiang sesuai hasil pemilu 2024.
adapun hitungannya, yakni rp15 ribu per suara dikalikan dengan suara sah yang masuk sesuai hasil pilkada 2024.
berdasarkan hasil pemilu 2024 lalu, total suara sah adalah 84.750. 
baca juga:pemkab lebong gelar musrenbang tingkat kabupaten
besaran dana banpol tersebut dipastikan tak terdampak pemangkasan anggaran, sebagaimana item kegiatan lainnya dalam apbd ta 2025. 
"hitungan bana banpol untuk hasil pileg 2024 tak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.
yakni, sebesar rp15.000 per suara sah," jelas musi dayan. 
untuk diketahui, pemberian dana banpol ini berdasarkan pp nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. 
baca juga:pendaftaran bujang semulen ditutup, 47 peserta lolos seleksi administrasi 
penggunaan dana banpol yang diterima oleh setiap parpol, harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
yakni untuk pendidikan politik dan kesekretariatan, serta untuk biaya operasional. 
dana banpol diwajibkan 60 persen digunakan untuk pendidikan politik dan 40 persennya untuk kesekretariatan, serta operasional.
"besaran dana banpol yang diterima setiap parpol, tinggal dikalikan dengan jumlah suara sah yang telah ditetapkan kpu kabupaten kepahiang," tambah musi dayan. 
baca juga:add cair, 148 pemdes mukomuko akhirnya terima gaji
mengacu pada hasil pilleg 2024, secara berurutan ke delapan parpol berhak menerima dana banpol terbesar adalah, perindo, nasdem, golkar, pdip, gerindera, demokrat, pkb dan pks. 
mengenai pengajuan pencairan dana banpol, sebagaimana terlampir dalam ketentuan sippn menpan, syarat yang mesti diajukan adalah, surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan ketua kpu kabupaten dan kepala bakesbangpol.
lalu,  surat keputusan dpp parpol yang menetapkan susunan kepengurusan dpc/dpd parpol tingkat kabupaten yang telah dilegalisir oleh ketua dan sekretaris parpol, fotokopi  npwp parpol. 
surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara parpol hasil pemilu dprd kabupaten yang telah dilegalisir oleh sekretaris kpu.
baca juga:safari ramadan selesai, ini pesan bupati kaur gusril
nomor rekening kas umum partai politik, rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik untuk pendidikan politik, laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari apbd kab/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh bpk.
serta, surat pernyataan ketua parpol yang menyatakan pertanggungjawaban secara formil maupun materil atas penggunaan anggaran bantuan keuangan parpol.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 25 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan