Sekda Susun Agenda Pertemuan Bupati Lebong dan Bengkulu Utara, Bahas Sangketa Tapal Batas

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 13 Apr 2025 - 21:54

Sekda Lebong, H. Mustarani Abidin, SH,. M.Si. --fiki/rb

KORANRB.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, H. Mustarani Abidin, SH., M.Si, saat ini tengah menyusun jadwal pertemuan Bupati Lebong dengan Bupati Bengkulu Utara (BU).

Pertemuan itu, untuk membahas sangketa tapal batas antara Lebong dengan Bengkulu Utara yang sudah terjadi cukup lama.

“Kita sedang menjalin komunikasi dengan pihak Bengkulu Utara, agar jadwal pertemuan itu bisa disusun dan tidak berbenturan dengan agenda lain,” kata Sekda, Minggu, 13 April 2025.

Lanjut Sekda, jika sudah disusun, jadwal itu tidak akan berbenturan dengan agenca lain. Jadwal pertemuan ini, akan menyesuaikan waktu kosong antara dua Buapti, Lebong dan Bengkulu Utara.

“Pastinya kapan belum bisa saya sampaikan. Karena kita masib menyingkronkan jadwal itu,” singkatnya.

Diberitakan sebelumhya, Pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijria, Bupati Lebong, H. Azhari, SH., MH menjadwalkan menemui Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE., M.Ap.

Pertemuan tersebut, untuk membahas sangketa tapal batas antara Lebong dan Bengkulu Utara yang sudah terjadi sejak lama.

“Saya (Bupati Lebong, red) katakan pada Bupati (Bupati Bengkulu Utara, red), rencana kami saat bulan puasa ini untuk bertemu, tapi saya bilang setelah Lebaran saja. Nanti mungkin, kami (Pemkab Lebong, red) akan ke Bengkulu Utara untuk membicarakan tapal batas itu,” ujar Bupati Lebong, H. Azhari.

Rencana pertemuan ini, terang Azhari, merupakan tindak lanjut obrolan ia bersama Bupati Bengkulu Utara saat mengikuti retret di Magelang, 21 Februari lalu. Selain di lokasi retret, pembahasan tapal batas ini juga sempat terjadi di pesawat saat pulang ke Provinsi Bengkulu usai mengikuti retret di Magelang.

“Kebetulan saya (Bupati Lebong, red) dan Bupati Bengkulu Utara duduk bersebelahan di pesawat. Saya sempat megemukakan ide, bagaimana kalau sangketa tapal batas itu dibagi dua saja,” terangnya.

sekda susun agenda pertemuan bupati lebong dan bengkulu utara, bahas sangketa tapal batas                            koranrb.id - sekretaris daerah (sekda) lebong, h. mustarani abidin, sh., m.si, saat ini tengah menyusun jadwal pertemuan bupati lebong dengan bupati bengkulu utara (bu).
pertemuan itu, untuk membahas sangketa tapal batas antara lebong dengan bengkulu utara yang sudah terjadi cukup lama.
“kita sedang menjalin komunikasi dengan pihak bengkulu utara, agar jadwal pertemuan itu bisa disusun dan tidak berbenturan dengan agenda lain,” kata sekda, minggu, 13 april 2025.
lanjut sekda, jika sudah disusun, jadwal itu tidak akan berbenturan dengan agenca lain.  jadwal pertemuan ini, akan menyesuaikan waktu kosong antara dua buapti, lebong dan bengkulu utara.
baca juga:usai debat, kpu ajak warga bengkulu selatan datangi tps
baca juga:solusi pendangkalan alur pulau baai 
“pastinya kapan belum bisa saya sampaikan. karena kita masib menyingkronkan jadwal itu,” singkatnya.
diberitakan sebelumhya, pasca hari raya idul fitri 1446 hijria, bupati lebong, h. azhari, sh., mh menjadwalkan menemui bupati bengkulu utara  arie septia adinata, se., m.ap. 
pertemuan tersebut, untuk membahas sangketa tapal batas antara lebong dan bengkulu utara yang sudah terjadi sejak lama.
“saya (bupati lebong, red) katakan pada bupati (bupati bengkulu utara, red), rencana kami saat bulan puasa ini untuk bertemu, tapi saya bilang setelah lebaran saja. nanti mungkin, kami (pemkab lebong, red) akan ke bengkulu utara untuk membicarakan tapal batas itu,” ujar bupati lebong, h. azhari.
baca juga:pemkab bengkulu tengah mulai susun draf mutasi, penjelasan pj sekda 
baca juga:dalami isu honorer siluman, polres seluma panggil calon pppk bertahap 
rencana pertemuan ini, terang azhari, merupakan tindak lanjut obrolan ia bersama bupati bengkulu utara saat mengikuti retret di magelang, 21 februari lalu. selain di lokasi retret, pembahasan tapal batas ini juga sempat terjadi di pesawat saat pulang ke provinsi bengkulu usai mengikuti retret di magelang. 
“kebetulan saya (bupati lebong, red) dan bupati bengkulu utara duduk bersebelahan di pesawat. saya sempat megemukakan ide, bagaimana kalau sangketa tapal batas itu dibagi dua saja,” terangnya. 
lanjutnya, respon bupati bengkulu utara saat itu terbilang cukup baik, atas ide yang disampaikan, azhari untuk membagi dua wilayah yang menjadi sangketa tapal batas tersebut. tidak hanya itu, kata azhari, persoalan sangketa tapal batas ini sudah disampaikan kepada gubernur bengkulu, h. helmi hasan, se untuk dicarikan solusi terbaik. 
agar tidak ada lagi konflik tapal batas antara bengkulu utara dan lebong. “gubernur selaku orang tua, melihat anaknya sedang berantem harus didamaikan. kenapa kita harus berantem, sedangkan kita bersaudara,” ucap azhari.  
baca juga:pemprov bengkulu serius wujudkan kopi merah putih, ini langkah strategis gubernur helmi
baca juga:3 paslon peserta psu pilkada bengkulu selatan siap berkolaborasi, berjuang ke pemerintah pusat
apalagi, setelah retret di magelang, 9 bupati dan 1 wali kota di provinsi bengkulu terbilang cukup akrap bahkan lebih akrab dari bupati-bupati sebelumnya. “kalau selama ini, mungkin ada yang kurang pas antara kepala daerah.
tetapi kami, salah satu hikma retret ini, 9 bupati dan wali kota kami lebih akrab. sehingga, jika ada persoalan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik,” tutupnya. 
untuk diketahui, sangketa tapal batas antara bengkulu utara dan lebong sudah terjadi cukup lama. bahkan, sangketa ini sudah beberapa kali dimediasi oleh gubernur bengkulu sebelumnya, namun tidak menemukan titik terang antara dua kepala daerah tersebut. 
sehingga, pemerintah kabupaten lebong memutuskan untuk menggugat sangketa tapal batas ke mahkama konstitusi. dalam perjalanan, menteri dalam negeri, memerintahkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong untuk mencabut gugatan tapal batas di mahka konstitusi.
perintah itu, tertuang dalam surat nomor 100.4.11./3537/sj perihal perintah pencabutan pengujian undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang.
setelah surat perintah pencabutan gugatan tapal batas di mk, diterima pemkab lebong. beberapa kali pemkab lebong sudah menggelar rapat di tingkat provinsi bengkulu.
kemudian, juga ada tim dari kemendagri mendatangi kabupaten lebong untuk menangani persoalan tersebut. atas gugatan yang diajukan pemkab lebong ke mk, kemendagri sedikit menyayangkan persoalan tersebut. namun, semua itu sudah dijelaskan pemkab lebong saat tim kemendagri berkunjung ke kabupaten lebong beberapa waktu lalu. 
untuk diketahui, tim kemendagri datang ke kabupaten lebong, pada rabu, 21 agustus 2024. tim itu, juga didampingi oleh biro hukum setda pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
kedatangan tim dari kemendagri, disambut di rumah dinas bupati lebong yang berada di kecamatan tubei. setibanya di rumah dinas bupati lebong, tim kemendagri, biro hukum setda pemprov bengkulu dan pemerintah kabupaten lebong, menggelar rapat secara tertutup. diketahui, rapat itu berlangsung sejak siang berkisar pukul 10.00 wib, hingga sore berkisar pukul 16.00 wib

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 14 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan