Laporan Khusus : Nasib Waterpark ! Butuh Rp 4 Miliar, Bisa Pihak Ketiga

KORANRB.ID - Digadang-gadang jadi ikon baru sektor pariwisata di Kabupaten Kepahiang, objek wisata Waterpark di kawasan kebun teh Desa Air Sempiang Kecamatan Kabawetan malah mangkrak. Alhasil, hingga kini sebagian material yang sudah dibangun hanya teronggok tanpa bisa dimanfaatkan. Besi-besi penyangga pun, mulai berkarat karena tak disertai dengan perawatan memadai. Berikut Laporan Khusus (Lapsus) minggu ini. 

BACA JUGA:TPG Diperkirakan Cair Minggu Ini

JIKA dibiarkan, Waterpark bisa saja nantinya jadi tumpukan besi buruk atau barang rongsokan yang justru merusak pemadangan mata di kawasaan wisata kebun teh Kabawetan. 

Dibangun menggunakan APBD 2021 dengan gelontoran dana Rp 15 miliar, sudah 2 tahun belakangan tak ada juga kelanjutan pembangunan. TA 2023 ini, pada pos Disparpora Kabupaten Kepahiang, geliat pembangunan sektor pariwisata sejatinya berjalan. Sayang, tak ada alokasi dana yang serius diperuntukkan untuk kelanjutan pembangunan waterpark. 

BACA JUGA:Data IKM Diinput ke SIINas

Lebih dari Rp 1 miliar, alokasi APBD dikucurkan guna menopang pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kepahiang. Seperti, pembangunan rumah kelinci di Desa Air Sempiang Kecamatan Kabawetan dengan budget Rp 100 juta. Hingga rehab Rest Area 1 Sido Makmur Kabawetan senilai Rp 100.000.000.

Pada Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ada pula kegiatan rehab Taman Tangsi Baru Kabawetan dan Guest House Sidorejo dengan masing-masing kegiatan menghabiskan Rp 200 juta dari APBD 2023.

BACA JUGA:Baru 7 Pasar Sumbang PAD

Tahun depan, nasib pembangunan waterpark juga telah tergambar. Dari APBD TA 2024 yang sudah disahkan, dipastikan tak ada alokasi dana untuk kelanjutan pembangunan Waterpark. 

Dalam berbagai kesempatan, Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid berulang kali menyampaikan banyak program prioritas tak bisa dijalankan tahun depan. Dengan kondisi keuangan yang ada, OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang lanjutnya hanya bisa membiayai operasional seperti bayar listrik, jaringan dan Alat Tulis Kantor (ATK) saja. 

BACA JUGA:Tahapan Seleksi JPTP Selesai, Rabu Diumumkan

Kegiatan hanya ada di OPD yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat atau bantuan lainnya.  "Minimnya APBD TA 2024 mendatang, lantaran banyak digunakan untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," kata bupati. 

Event tahunan seremonial seperti, peringatan HUT Kabupaten Kepahiang ke 20 pada 7 Januari 2024 juga terkena imbas. Minimnya anggaran, membuat kegiatan dirasionalisasi. Alhasil, tak ada pesta rakyat yang biasa selalu menyemarakkan peringatan HUT kabupaten. 

BACA JUGA:Bobol Rumah, Pemuda Simpang Beliti Diciduk

Tahun 2024 lanjut bupati, di Kabupaten Kepahiang dipastikan akan minim kegiatan pekerjaan fisik, seperti pembanguan jalan, gedung dan pembanguan berbentuk fisik lainnya.