Laporan Khusus : Nasib Waterpark ! Butuh Rp 4 Miliar, Bisa Pihak Ketiga

Reporter: Heru Permana Putra |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 18 Dec 2023 - 22:08

MANGKRAK : Kondisi Waterpark Kepahiang saat ini memprihatinkan karena belum difungsikan. --heru/rb

Hal ini tercermin dalam APBD TA 2024 Kabupaten Kepahiang, pendapatan daerah diplot sebesar Rp 672.326.473.668. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 40.105.973.107 dan dana transfer pusat mencapai Rp 632.220.500.561.

PAD berasal dari 4 komponen penerimaan terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp 6.902.000.000. Lalu, retribusi daerah sebesar Rp 727.165.750, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp 3.057.034.929 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 24.266.838.755.

Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2024, mencapai Rp 817.377.691.395. Terdiri dari belanja operasional Rp 609.648.843 261, belanja modal senilai Rp 54.309.077.034, belanja tidak terduga sebesar Rp 2.825.894.100 dan belanja transfer sebesar Rp 150.593.877.000.

Pihak Ketiga

Lantas, bagaimana nasib waterpark ke depan? Dari perencanaan awal, pembangunan Waterpark membutuhkan anggaran fantastis hingga Rp 70 miliar. Setidaknya, untuk melanjutkan ke tahapan pembangunan Waterpark membutuhan dana setidaknya Rp 50 milliar.

Meski demikian, menurut Kadis Parpora Kabupaten Kepahiang Rudi Andi Sihaloho, ST untuk membuat Watepark setidaknya bisa beroperasi setidaknya membutuhkan dana Rp 1 miliar - Rp 2 miliar. Hitungan tersebut dengan asumsi, pembiayaan pemasagan pipa dari sumber air sempiang yang telah dikalkulasikan mencapai Rp 1 miliaran.

Tentunya biaya tambahan, buat pendukung lainnya. "Kita sudah hitung, pemasangan saluran air dingin dari sumber air sempiang jaraknya itu 2 KM," ujar Rudi. Untuk setidaknya mengoperasikan Waterpark menurut Rudi, ada 2 opsi. Yakni, menghidupkan Waterpark dengan wahana air panas dengan biaya Rp 4 miliar.

Atau dengan air dingin, yang setidaknya membutuhkan dana Rp 2 miliar. Opsi lainnya, menyerahkan pengelolaan waterpark kepada pihak ketiga. Mengenai hal ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPKNL, dengan pembiayaan yang sudah dikeluarkan Pemkab Kepahiang, maka setidaknya potensi PAD yang bisa dihasilkan dari pihak ketiga sebesar Rp 90 juta per tahun.

"Ini jadi salah satu opsi, jika memang ada pihak ketiga yang berminat akan kita pelajari," tambah Rudi. Terkait PAD, tahun ini saja Disparpora dibebankan target PAD Rp 35 juta. "Pengelolaan PAD tak hanya pada bangunan waterpark saja, namun juga seluruh areal lahan di kawasan waterpark," ujar Rudi.

Mengenai nasib Waterpark, tokoh pemuda sekaligus mahasiswa Kabupaten Kepahiang Kurnia Eja Putra turut menyayangkan. Ia melihat mangkraknya Waterpark, lebih disebabkan perencanaan yang tak matang.

BACA JUGA:264 Surat Suara Pilpres Rusak

Malah ia cenderung melihat ada kepentingan lain dari pembangunan Waterpark, ketimbang tujuan awal agar pariwisata Kabupaten Kepahiang berkembang dan dikenal masyarakat luas. "Sudah tahu sulit jika hanya mengandalkan APBD, tapi tetap saja dipaksakan. Ini kan patut dipertanyakan ada apa. Lihat saja sekarang, pembangunan waterpark mangkrak dan terkesan sia-sia," sorot Kurnia.

laporan khusus : nasib waterpark ! butuh rp 4 miliar, bisa pihak ketiga                             koranrb.id - digadang-gadang jadi ikon baru sektor pariwisata di kabupaten kepahiang, objek wisata waterpark di kawasan kebun teh desa air sempiang kecamatan kabawetan malah mangkrak. alhasil, hingga kini sebagian material yang sudah dibangun hanya teronggok tanpa bisa dimanfaatkan. besi-besi penyangga pun, mulai berkarat karena tak disertai dengan perawatan memadai. berikut laporan khusus (lapsus) minggu ini. 
baca juga:tpg diperkirakan cair minggu ini
jika dibiarkan, waterpark bisa saja nantinya jadi tumpukan besi buruk atau barang rongsokan yang justru merusak pemadangan mata di kawasaan wisata kebun teh kabawetan. 
dibangun menggunakan apbd 2021 dengan gelontoran dana rp 15 miliar, sudah 2 tahun belakangan tak ada juga kelanjutan pembangunan. ta 2023 ini, pada pos disparpora kabupaten kepahiang, geliat pembangunan sektor pariwisata sejatinya berjalan. sayang, tak ada alokasi dana yang serius diperuntukkan untuk kelanjutan pembangunan waterpark. 
baca juga:data ikm diinput ke siinas
lebih dari rp 1 miliar, alokasi apbd dikucurkan guna menopang pembangunan sektor pariwisata di kabupaten kepahiang. seperti, pembangunan rumah kelinci di desa air sempiang kecamatan kabawetan dengan budget rp 100 juta. hingga rehab rest area 1 sido makmur kabawetan senilai rp 100.000.000.
pada rencana umum pengadaan (sirup) lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp), ada pula kegiatan rehab taman tangsi baru kabawetan dan guest house sidorejo dengan masing-masing kegiatan menghabiskan rp 200 juta dari apbd 2023.
baca juga:baru 7 pasar sumbang pad
tahun depan, nasib pembangunan waterpark juga telah tergambar. dari apbd ta 2024 yang sudah disahkan, dipastikan tak ada alokasi dana untuk kelanjutan pembangunan waterpark. 
dalam berbagai kesempatan, bupati kepahiang hidayattullah sjahid berulang kali menyampaikan banyak program prioritas tak bisa dijalankan tahun depan. dengan kondisi keuangan yang ada, opd di lingkungan pemkab kepahiang lanjutnya hanya bisa membiayai operasional seperti bayar listrik, jaringan dan alat tulis kantor (atk) saja. 
baca juga:tahapan seleksi jptp selesai, rabu diumumkan
kegiatan hanya ada di opd yang mendapatkan dana alokasi khusus (dak) dari pemerintah pusat atau bantuan lainnya.  "minimnya apbd ta 2024 mendatang, lantaran banyak digunakan untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada)," kata bupati. 
event tahunan seremonial seperti, peringatan hut kabupaten kepahiang ke 20 pada 7 januari 2024 juga terkena imbas. minimnya anggaran, membuat kegiatan dirasionalisasi. alhasil, tak ada pesta rakyat yang biasa selalu menyemarakkan peringatan hut kabupaten. 
baca juga:bobol rumah, pemuda simpang beliti diciduk 
tahun 2024 lanjut bupati, di kabupaten kepahiang dipastikan akan minim kegiatan pekerjaan fisik, seperti pembanguan jalan, gedung dan pembanguan berbentuk fisik lainnya.
hal ini tercermin dalam apbd ta 2024 kabupaten kepahiang, pendapatan daerah diplot sebesar rp 672.326.473.668.  dengan rincian pendapatan asli daerah (pad) sebesar rp 40.105.973.107 dan dana transfer pusat mencapai rp 632.220.500.561.
pad berasal dari 4 komponen penerimaan terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar rp 6.902.000.000. lalu, retribusi daerah sebesar rp 727.165.750, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai rp 3.057.034.929 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar rp 24.266.838.755.
sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2024, mencapai rp 817.377.691.395. terdiri dari belanja operasional rp 609.648.843 261, belanja modal senilai rp 54.309.077.034, belanja tidak terduga sebesar rp 2.825.894.100 dan belanja transfer sebesar rp 150.593.877.000.
baca juga:185 personel gabungan disiagakan, polres bangun 5 pos untuk nataru
pihak ketiga
lantas, bagaimana nasib waterpark ke depan? dari perencanaan awal, pembangunan waterpark membutuhkan anggaran fantastis hingga rp 70 miliar.  setidaknya, untuk melanjutkan ke tahapan pembangunan waterpark membutuhan dana setidaknya rp 50 milliar.
meski demikian, menurut kadis parpora kabupaten kepahiang rudi andi sihaloho, st untuk membuat watepark setidaknya bisa beroperasi setidaknya membutuhkan dana rp 1 miliar - rp 2 miliar. hitungan tersebut dengan asumsi, pembiayaan pemasagan pipa dari sumber air sempiang yang telah dikalkulasikan mencapai rp 1 miliaran. 
baca juga:185 personel gabungan disiagakan, polres bangun 5 pos untuk nataru
tentunya biaya tambahan, buat pendukung lainnya. "kita sudah hitung, pemasangan saluran air dingin dari sumber air sempiang jaraknya itu 2 km," ujar rudi. untuk setidaknya mengoperasikan waterpark menurut rudi, ada 2 opsi. yakni, menghidupkan waterpark dengan wahana air panas dengan biaya rp 4 miliar. 
atau dengan air dingin, yang setidaknya membutuhkan dana rp 2 miliar. opsi lainnya, menyerahkan pengelolaan waterpark kepada pihak ketiga.  mengenai hal ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan kpknl, dengan pembiayaan yang sudah dikeluarkan pemkab kepahiang, maka setidaknya potensi pad yang bisa dihasilkan dari pihak ketiga sebesar rp 90 juta per tahun. 
baca juga:278 perkara pidum ditangani kejari rl
"ini jadi salah satu opsi, jika memang ada pihak ketiga yang berminat akan kita pelajari," tambah rudi. terkait pad, tahun ini saja disparpora dibebankan target pad rp 35 juta. "pengelolaan pad tak hanya pada bangunan waterpark saja, namun juga seluruh areal lahan di kawasan waterpark," ujar rudi. 
mengenai nasib waterpark, tokoh pemuda sekaligus mahasiswa kabupaten kepahiang  kurnia eja putra turut menyayangkan. ia melihat mangkraknya waterpark, lebih disebabkan perencanaan yang tak matang. 
baca juga:264 surat suara pilpres rusak
malah ia cenderung melihat ada kepentingan lain dari pembangunan waterpark, ketimbang tujuan awal agar pariwisata kabupaten kepahiang berkembang dan dikenal masyarakat luas. "sudah tahu sulit jika hanya mengandalkan apbd, tapi tetap saja dipaksakan. ini kan patut dipertanyakan ada apa. lihat saja sekarang, pembangunan waterpark mangkrak dan terkesan sia-sia," sorot kurnia.
ketua umum hmi komisariat umb ii juga mengajak semua elemen masyarakat, khususnya aparat penegak hukum ikut mengawasi pembangunan waterpark yang saat ini tak jelas kelanjutannya. "kami sebagai pemuda, sekaligus masyarakat kepahiang jelas kecewa. kepahiang ini kan kalau mau maju, ya salah satunya dari pengembangan sektor wisata. tapi yang ada, waterpark malah mangkrak," kritik kurnia. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan