Perkara Asrama Haji, Pihak Pokja dan Kemenag Dihadirkan JPU, Bersaksi Pandemi Jadi Permasalahan Revitalisasi

perkara asrama haji, pihak pokja dan kemenag dihadirkan jpu, bersaksi pandemi jadi permasalahan revitalisasi koranrb.id – tujuh saksi dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu anggaran 2020-2021 dengan pagu rp 38 miliar. sidang beragendakan pemeriksaan keterangan saksi ini digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi bengkulu. bertindak sebagai ketua majelis hakim, fauzi isra, sh, mh. baca juga:terdakwa korupsi proyek revitalisasi asrama haji bengkulu jalani sidang perdana masing-masing tujuh saksi, tiga dari kelompok kerja (pokja) yakni ketua pokja, burhanudin, sekretari pokja, edi susanto dan edi arianto.  kemudian empat saksi dari kantor wilayah (kanwil) kementerian agama (kemenag) provinsi bengkulu. yakni pejabat pembuat komitmen (ppk) 1, ramlan, ppk 2, intihan sulaiman, bendahara kemenag bengkulu, rine dan kuasa pengguna anggaran (kpa) yang merupakan mantan kepala kemenag bengkulu, zahdi taher.  baca juga:pelunasan haji dibuka 9 januari, masuk asrama haji 11 mei ketujuh saksi tersebut disumpah sebelum memberikan keterangan di muka persidangan. dari ketujuh saksi jpu menggali fakta-fakta perkara asrama jai yang telah merugikan negara rp 1,2 miliar. para saksi dalam persidangan, memberikan kesaksian terhentinnya proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu pada 2020 lantaran covid-19 yang melanda indonesia dan bengkulu khususnya.  baca juga:tsk dugaan korupsi asrama haji segera diadili pandemi covid-19 menjadi faktor utama pengerjaan proyek tersebut bermasalah.  saksi dari pokja mengklaim, selama proses proyek berjalan sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya.  “saksi menyampaikan permasalah pertama karena covid-19. tapi kita ketahui, covid-19 tidak terjadi terus menerus. kalau kita mengatakan faktor covid, kita lihat sendiri, pada 2020-2021 proyek tetap jalan terus,” ujar jpu kejati bengkulu, lie putra setiawan, usai persidangan, kemarin.  baca juga: mantan direktur ditahan jpu, dugaan korupsi asrama haji rp 1,28 milar dari keterangan saksi ramlan, bahwa dirinya selaku ppk suda dua kali memberikan surat teguran kepada pt. bahana krida nusantara (bkn) atas persoalan yang ada dalam pengerjaan proyek tersebut. lie menilai, teguran yang diberikan ppk hal wajar, karena proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.  ketua pokja menilai, konsultan pengawas sudah bekerja dengan baik. baca juga:kasus asrama haji p21, lanjut ke persidangan “pengawasan memang melakukan seperti itu jadi sudah sewajarnya melakukan demikian (teguran, red). tapi kami juga mempertimbangkan apakah teguran tersebut sudah disampaikan pada waktunya, atau teguran itu beralasan, akan kami buka semua nanti,” tuturnya.   dijelaskan lie, pada laporan yang disampaikan ppk ramlan bahwa pengerjaan proyek tersebut sudah 18 persen berjalan. namun saat ppk digantikan intihan sulaiman progres pengerjaan proyek terhitung baru 16 persen berjalan. baca juga:selangkah lagi, kasus asrama haji ke persidangan, kn pulih rp 798 juta “karena ada beberap item kegiatan yang tidak bisa dipertimbangkan karena pada saat pemutusan kontrak. item-item tersebut akan rusak dengan sendirinya,” pungkas lie.  sebelumnya para terdakwa didakwa jpu dengan pasal berlapis, dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.  dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang inonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sabsssimans telah diubah dengan undang - undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentarg perubahan atas undang - undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 kitab undang - undang hukum pidana. baca juga:kerugian negara rp 498 juta belum pulih, jaksa telusuri aliran uang korupsi asrama haji sekedar mengulas, dalam penyidikan proyek revitalisasi asrama haji ini berfokus pada ketidak benaran pada saat putus kontrak. yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni pt. bkn.  dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik. sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara.  baca juga:korupsi proyek asrama haji: 2 tersangka dan saksi kembalikan rp 798 juta pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh jasa asuransi indonesia (jasindo) serta pt. bkn, diduga belum dikembalikan. sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani jpn bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejati bengkulu. hingga kemudian dilimpahkan ke bidang pidsus kejati bengkulu.  diketahui sumber dana proyek ini berasal dari surat berharga syariah negara (sbsn). baca juga:tsk asrama haji bantah nikmati rp 100 juta dimana akibat menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar rp 1,2 miliar lebih. namun kerugian negara itu sudah dikembalikan sebesar rp 798 juta yang dititipkan kepada jpu. (eng)   

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•