Pemprov Usulkan KUR PMI di Bank Bengkulu

BENGKULU, KORANRB.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengajukan pembiayaan untuk para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bengkulu. Untuk bisa menggunakan program kredit usaha rakyat (KUR) bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy, S.Sos mengatakan, kerja sama tersebut diajukan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu atau yang dikenal dengan Bank Bengkulu. Ia menegaskan, setelah bisa digunakan nantinya  para calon TKI di Bengkulu bisa menggunakan pembiayaan tersebut. 

"Sudah diajukan ke Bank Bengkulu. Namun Bank Bengkulu perlu meminta izin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), untuk mendapatkan KUR PMI," ujar Edwar, kemarin (20/10).

BACA JUGA:Buat Dodol Hanya 1 Jam, Dijual untuk Tambahan Penghasilan

Dijelaskannya, penggunaan KUR untuk magang kerja ke luar negari itu akan sangat membantu masyarakat. Karena untuk magang kerja ke luar negari seperti Negara Jepang dan Jerman itu, membutuhkan biaya sampai Rp 35 juta.

 Jika nantinya menggunakan KUR, maka setiap bulannya gaji yang didapatkan pada hasil magang itu, bisa dipotong untuk membayar angsuran KUR PMI.

"Ini akan membantu adek-adek kita yang ingin magang ke luar negeri. Nanti dipotong lewat gaji," tambahnya. 

Ia menjelaskan, sepeti halnya ke Jerman maupun ke Jepang setidaknya dana yang diperlukan untuk pemberangkatan sekitar Rp35 juta.

Nantinya, para calon pekerja asal Bengkulu bisa mengajukan KUR tersebut, dan akan dicicil setelah mendapatkan pekerjaan dan bekerja di tempat yang dituju nantinya. 

"Kerja ke luar negeri itu jika menggunakan pihak penyalur tenaga kerja, biayanya ditanggung sendiri. Itu yang membuat berat adek-adek kita. Jadi kita siasati dengan KUR PMI ini," ungkap Edwar. 

BACA JUGA:Harga TBS di BU Tertinggi Rp 2.240/Kg

Saat ini, untuk pembiayaan gratis ke luar negeri saat ini ada pemagangan ke Jepang yang baru digelar beberapa waktu lalu. 

Edwar mengatakan, pemerintah berkerjasama dengan Negara Jepang. Program itu melalui Kementerian Nakretrans. Segala biaya ditanggung oleh pemerintah. 

"Program ini sudah dibuka, tahun ini dari 100 orang pendaftar, hanya 13 orang yang dinyatakan lulus," katanya.