Pekan Ini, Nasib Oknum Pejabat Ditentukan

Reporter: Heru Permana Putra |

Editor: Ade HR |

Senin , 01 Jan 2024 - 22:00

PERIKSA: Pemeriksaan oknum pejabat diduga langgar netralitas ASN di Panwascam Kepahiang belum lama ini --HERU/RB

pekan ini, nasib oknum pejabat ditentukan                            kepahiang, koranrb.id - nasib oknum pejabat pemkab kepahiang terduga pelanggar netralitas asn usai memasang baliho caleg di depanrumah, akan ditentukan pekan ini juga. 
bawaslu kabupaten kepahiang yang secara resmi telah menangani indikasi pelanggaran netralitas asn setelah mendapat hasil pemeriksaan dari panwascam, terlebih dahulu akan melakukan pleno sebelum memberi putusan. 
hal ini disampaikan anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa asuan toni saat diwawancarai, senin (1/1).
 disampaikan, bawaslu akan melakukan pleno berkas hasil pencermatan berdasarkan klarifikasi dugaan pelanggaran netralitas pejabat dengan jabatan kepala dinas di lingkungan pemkab kepahiang.
baca juga:23 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas
"ya, jadwal pleno sudah ada setelah kita menerima berkas hasil klarifikasi dari panwascam. kita jadwalkan pekan ini juga," ujar aswan.
ia menepis ada kesan lamban dalam melakukan pleno, lantaran mesti diputuskan dan dihadiri oleh 3 komisioner bawaslu. 
"ini kan putusan kolegial, bukan 1 komisioner saja. saat ini aktivitas masing-masing komisioner sangat padat, sangat jarang kami bisa hadir bersama. kan tidak mungkin pleno kita lalukan lewat zoom," papar azwan.
ia pun memastikan putusan nanti akan mengacu pada hasil pemeriksaan dan klarifikasi langsung, yang telah dilakukan terhadap oknum pejabat, istri hingga pengurus parpol para caleg. 
baca juga:pelanggaran pemilu : satu dipanggil bawaslu kota bengkulu, dua dikaji 
 mengacu pada hasil pencermatan yang telah dilakukan panwascam kepahiang, putusan pleno bawaslu kabupaten kepahiang nantinya akan berbentuk diteruskan atau tidak indikasi pelanggaran yang diduga telah dilakukan oknum pejabat. 
jika diteruskan, indikasi pelanggaran netralitas asn oknum pejabat akan melayang ke kasn atau pihak terkait lainnya. "atau dihentikan, karena tidak terbukti. bagaimana hasilnya, tunggu saja pleno yang keluar nanti," tambah asuan. 
sebagaimana diketahui sebelumnya, oknum pejabat kepahiang diproses lantaran terang-terangan memasang baliho caleg dpr ri dan dpd ri di muka rumah. dihadapan panwascam, oknum pejabat menjelaskan aksinya tersebut dilakukan lantaran sang istri merupakan pengurus partai. 
baca juga:rayakan tahun baru di rumah, bupati apresiasi warga
setelah diingatkan, yang bersangkutan secara mandiri menurunkan baliho caleg dpr dan dpd tersebut. 
sebagai acuan, dalam rangka menjaga netralitas pns  surat keputusan bersama (skb) 2024 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan telah diterbitkan. 
skb 3 menteri melibatkan, kementerian pan rb, kemendagri bkn dan bawaslu ri.  seorang  asn memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam undang-undang no. 5/2014 tentang asn. dalam aturan tersebut termaktub bahwa asn dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
asn pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 
disebutkan pada pasal 9 ayat (2) uu asn,  secara tegas menyebutkan pegawai asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
baca juga:15 odgj dievakuasi, dinsos imbau jangan pasung odgj
sebab dalam upaya menjaga netralitas asn dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan asn, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.
lalu,  peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (uu asn), pasal 2 huruf f uu asn dan penjelasannya. lalu, pada penjelasan umum uu asn hingga pasal 8 ayat (4) jo. pasal 14 huruf i angka 3 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 
adapun sanksi bagi asn pns yang melanggar, dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf c uu asn.
bagi pns yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan terdiri atas, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. lalu, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.  (oce)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan