Pencairan DD 2024 Wajib Bawa Bukti Pajak

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 01 Jan 2024 - 23:01

PAJAK: Warga saat menyetorkan pajak melalui Bapenda. SHANDY/RB --

Dengan pola kerjasama dan syarat pencairan DD tersebut, Ia yakin bisa meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak DD tahun ini.

Apalagi pajak seharusnya bukan dibayarkan setiap akhir tahun melainkan dibayarkan setiap pelaksanaan kegiatan, baik pajak pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama maupun Bapenda sebagai pajak daerah.

“Dengan menjadikan bukti setor sebagai syarat pencarian, maka ini akan memaksa desa-desa membayar pajak tepat waktu setelah pelaksanaan kegiatan. Karena setiap alokasi anggaran kegiatan selalu terdapat persentase pajak didalamnya,” terang Markisman.

Selain itu, tahun ini Bapenda juga akan tetap berkoordinasi bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri BU.

Apalagi, tahun ini angka pendapatan pajak daerah yang masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat hingga mencapai lebih dari Rp 21 Miliar berkat kerjasama terkait penagihan pajak tersebut.

“Karena pajak tersebut bukan hanya terkait dengan sektor pemerintah, namun juga ada aktifitas swasta yang juga masuk dalam kegiatan kena pajak. Apalagi memang selama ini Kejari BU sudah sangat membantu kita dalam rangka peningkatan pendapatan daerah,” pungkas Markisman.(qia)

pencairan dd 2024 wajib bawa bukti pajak                             koranrb.id – badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara (bu) tengah melakukan verifikasi laporan setoran pajak, termasuk setoran pajak dana desa (dd) dari 215 desa di bu.
meskipun belum bisa memastikan, namun masih ada desa yang belum menyetorkan pajak pelaksanaan dd 2023.
baca juga:pemkab bu siapkan sanksi untuk desa yang minim setor pbb
bapenda sudah memiliki cara khusus untuk meningkatkan pendapatan pajak sektor pajak dd tersebut.
kepala bapenda bu, markisman, s.pi menerangkan mereka sudah berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka mencegah terjadinya tunggakan pajak dd tersebut. 
baca juga:pekan ini, 20 desa di bengkulu utara dipimpin penjabat kades
sehingga bukti setoran pajak akan dijadikan salah satu dokumen yang harus dilampirkan setiap desa saat mengajukan pencairan dd setiap tahapannya. 
termasuk untuk pencairan dd tahap pertama 2024 yang biasanya dimulai maret – april mendatang. 
baca juga:113 kasus dbd, 2 meninggal dunia 
“untuk pengajuan dokumen pencairan dd tahap pertama tahun ini, desa-desa wajib melampirkan bukti setor pajak dd 2023,” terangnya.
selain melampirkan bukti setor pajak, desa juga harus mendapatkan persetujuan dari bapenda yang menyertakan jika sudah dilakukan penghitungan pajak.
baca juga:korban kebakaran dipastikan dapat lapak di pasar modern rp 108 miliar
ini untuk menghindari kekurangan penyetoran pajak oleh desa sehingga desa bukan hanya menyetorkan pajak namun juga diminta membawa dokumen pelaksanaan kegiatan untuk dilakukan penghitungan kewajiban pajak.
“karena setiap desa memiliki kegiatan yang berbeda-beda dan beban pajak tentunya berbeda, setiap tahun masih kita temui adanya kekurangan penyetoran pajak,” terangnya.
baca juga: fkpd membahas ketahanan pangan hingga seleksi pppk, mian: ada calo laporkan saja 
dengan pola kerjasama dan syarat pencairan dd tersebut, ia yakin bisa meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dd tahun ini.
apalagi pajak seharusnya bukan dibayarkan setiap akhir tahun melainkan dibayarkan setiap pelaksanaan kegiatan, baik pajak pemerintah pusat melalui kantor pelayanan pajak (kpp) pratama maupun bapenda sebagai pajak daerah. 
baca juga:jelang mutasi seluruh kadis job fit
“dengan menjadikan bukti setor sebagai syarat pencarian, maka ini akan memaksa desa-desa membayar pajak tepat waktu setelah pelaksanaan kegiatan. karena setiap alokasi anggaran kegiatan selalu terdapat persentase pajak didalamnya,” terang markisman.
selain itu, tahun ini bapenda juga akan tetap berkoordinasi bekerjasama dengan jaksa pengacara negara (jpn) kejaksaan negeri bu.
apalagi, tahun ini angka pendapatan pajak daerah yang masuk ke kas pendapatan asli daerah (pad) juga meningkat hingga mencapai lebih dari rp 21 miliar berkat kerjasama terkait penagihan pajak tersebut.
baca juga:dua kelompok pemuda tawuran di lokasi pesta pernikahan, satu orang kena tikam
“karena pajak tersebut bukan hanya terkait dengan sektor pemerintah, namun juga ada aktifitas swasta yang juga masuk dalam kegiatan kena pajak. apalagi memang selama ini kejari bu sudah sangat membantu kita dalam rangka peningkatan pendapatan daerah,” pungkas markisman.(qia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan