Tahun Ini, Kaur Berpotensi Tak Rekrut PPPK

BINTUHAN, KORANRB.ID - Tahun ini, perekrutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpotensi ditiadakan. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur khawatir tidak tersedianya anggaran untuk penggajian para PPPK yang lulus nantinya. 

Apalagi saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur dari tahun ke tahun terus merosot. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM, kepada RB beberapa waktu yang lalu. 

"APBD dari tahun ke tahun kian merosot, tahun ini kita juga devisit lagi cukup besar. Dampaknya kemungkinan besar tahun depan tidak ada rekrutmen PPPK," kata Sekda. 

BACA JUGA:Beban Puncak Listrik Malam Pergantian Tahun Capai 35 GW

Dikatakannya, untuk penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Pemkab Kaur, anggaran yang di keluarkan sudah mencapai ratusan miliar. Jika terus dipaksakan, perekrutan PPPK dikhawatirkan anggaran untuk penggajiannya tidak akan tersedia. 

"Satu tahun saja anggaran untuk gaji ASN sampai ratusan miliar. Kita lihat dulu kedepannya bagaimana, kalau memang masih bisa ditahan dulu untuk perekrutan maka akan ditiadakan dulu," ujar Sekda.

Untuk diketahui, Kabupaten Kaur di tahun 2023 ini mengalami Devisit anggaran sebesar Rp34,6 miliar. Bagaimana tidak, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 mencapai Rp968,180 miliar sementara untuk pendapatan di tahun 2023 hanya Rp933,481 miliar.

 Artinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur mengalami Devisit sekitar Rp34,6 miliar lebih. 

BACA JUGA:Minta Desa Proaktif Bangun Jamban

Kendati demikian, devisit ini dapat dicover dengan penerimaan SILPA Rp35 miliar. 

"Devisit, ini juga menjadi gambaran kita kemungkinan ditiadakannya perekrutan PPPK," jelas Sekda. 

Ditambahkannya, tak hanya perekrutan PPPK yang kemungkinan ditiadakan. Tenaga honorer di tahun ini kemungkinan juga banyak akan dilakukan pemangkasan. Yang akan dipertahankan hanyalah tenaga honorer yang memang sudah terdaftar di data base Pemkab Kaur.

"Tenaga honorer, kemungkinan juga akan kita pangkas. Anggaran penggajian mereka ini juga cukup besar setiap tahunnya," tukas Sekda. (cil)