5 SPBN Dapat 6.912 KL Biosolar

BENGKULU, KORANRB.ID - ALOKASI kouta Bahan Bakar minya (BBM) Subsidi untuk kapal nelayan Provinsi Bengkulu, sama seperti tahun 2023 lalu. Yakni, 6.912 kiloliter (KL) yang akan dibagikan kepada lima Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Provinsi Bengkulu. 

Kasi Operasional UPTD Pelabuhan Perikanan Provinsi Bengkulu, Prima E. Yurizta mengatakan sebanyak 6.912 KL Solar tersebut untuk memenuhi 317 unit kapal yang ada di 5 SPBN tersebut. Dengan alokasi perbulannya mencapai 576 KL. 

Secara rinci, ia menyebutkan alokasi untuk SPBN Bina Laut 120 ribu KL, Multi Mitra Niaga 150 ribu KL, Jasa Nelayan Kota Bengkulu 100 ribu KL, Sejahtera 150 ribu KL dan Bina Bahari 56 ribu KL. 

BACA JUGA:Mobil Mati Pajak Tak Bisa Isi Biosolar!

"Sesuai dengan kewenangan Pemprov Bengkulu, BBM ini diberikan untuk memenuhi, kebutuhan kapal di bawah 30 gross ton. Kita harapkan ini cukup, belum lagi diprediksi tahun 2024 ini akan terjadi peningkatan musim penangkapan ikan," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Bengkulu, Syafriandi, SE, ST, M.Si, menyebutkan tidak ada masalah untuk alokasi BBM Solar Subsidi untuk kapal nelayan di tahun 2024 ini. 

Namun, yang harus dipahami, permasalah yang terjadi yakni terkait dengan izin Nelayan Semi Modern. 

"Alat Tangkap semi modern ini kan kita harus mendapatkan izin. Untuk pengurusannya di KSOP, kita juga sedang dilakukan komunikasi supaya pengurusannya lebih cepat," tutur Syafriandi. 

Di tahun 2024 ini, dikatakannya juga akan diterapkan sistem Barcode agar penyaluran BBM Nelayan ini juga akan tepat sasaran. Namun, saat ini masih dalam tahap transisi dari SPBN masing-masing. 

"Barcode saat ini masih dalam tahapan transisi, karena sedang dalam proses SPBN masing-masing. Insya Allah akan diberlakukan tahun ini," ujarnya.

BACA JUGA:Sekdaprov: SILPA 2023 Lebih Kecil dari 2022

Selain itu, ditahun 2024 ini pula direncakan akan ada penambahan empat SPBN baru. Diantaranya, SPBN di Pasar Seluma, Kabupaten Kaur, Bengkulu Tengah, dan Mukomuko. 

"Untuk masing-masing SPBN tersebut, kapasitasnya akan ditentukan sesuai dengan jumlah nelayan yang ada di masing-masing daerah tersebut," demikian Syafriandi. (bil)