Usulkan Kembali Pembangunan 2 Pelabuhan Nelayan Bengkulu Selatan

KOTA MANNA, KORANRB.ID - Pembangunan pelabuhan nelayan di Pasar Bawah dan Pantai Mangkudum tak kunjung terealisasi. Oleh karena itu tahun 2024 Pemkab Bengkulu Selatan (BS) kembali mengusulkan proposal pembangunan pelabuhan di 2 tempat tersebut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. 

Keberadaan pelabuhan sangat penting dalam upaya Pemkab Bengkulu Selatan memacu peningkatkan hasil tangkapan nelayan di laut dan kelancaran operasional kapal-kapal ikan. 

Selama ini potensi perikanan tangkap di BS belum didukung oleh sarana dan prasarana yang maksimal. Terutama pelabuhan tempat bersandar kapal nelayan. 

BACA JUGA: Evaluasi Honorer, Pemkab BS Kewalahan Kurang Tenaga

Anggaran pembangunan pelabuhan nelayan yang cukup besar membuat pemerintah daerah kesulitan. Anggaran pemerintah daerah yang terbatas membuat pembangunan pelabuhan nelayan belum bisa terwujud. 

Berkali-kali pemerintah mengajukan proposal pembangunan pelabuhan nelayan Pasar Bawah dan lantai Mangkudun ke pemerintah pusat. Namun pembangunan belum terwujud hingga akhir tahun 2023. 

Tidak bosan, Pemkab BS melalui Dinas Perikanan kembali mengajukan proposal pembangunan pelabuhan nelayan di Pantai Pasar Bawah dan Pantai Mangkudum tersebut. 

Kepala Dinas Perikanan Bengkulu Selatan, Santono, M.Pd mengatakan, ada tanda-tanda usulkan pembangunan Pelabuhan akan diakomodir pemerintah pusat. Dibuktikan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah turun ke lapangan melakukan verifikasi. 

"Setelah pemerintah pusat memferivikasi, ternyata BS memang layak dibangun pelabuhan atau minimal kolam tambat perahu. Sehingga kita kembali membuat proposal salah satu isinya kampung nelayan modern," kata Santono.

BACA JUGA: Inspektorat Ultimatum Pejabat Mutasi, Serahkan Aset Randis

Terkait dengan usulan ini, Dinas Perikanan BS bersama Bupati BS Gusnan Mulyadi dan Bapedda-Litbang telah bertemu langsung dengan Kementrian KKP RI. 

Dengan bekal tersebut, Santono berharap tahun 2025 mendatang, pembangunan pelabuhan nelayan di BS betul-betul terwujudkan. Saat ini diakui Santono pemerintah daerah sangat kesulitan untuk membangun pelabuhan. Selain minimnya anggaran, usaha jemput bola anggaran pusat selalu gagal. 

"Kapal nelayan sangat sulit untuk bersandar ketika masuk ke pelabuhan saat ini, jadi sangat butuh pelabuhan," demikian Santono.

BACA JUGA: PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan DCT Hingga Rp51 Triliun