Transaksi dari LN ke 21 Bendahara Parpol Jadi Sorotan

JAKARTA, KORANRB.ID – Transaksi janggal dari luar negeri yang mengalir ke rekening 21 bendahara partai politik (parpol) menjadi sorotan. Selain berpotensi jadi pelanggaran pidana, aliran uang dari sumber-sumber yang tidak jelas itu dapat merusak kredibilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, aliran dana mencurigakan itu berpotensi menjadi pelanggaran hukum pemilu berat. Apalagi jika kemudian terbukti uang-uang tersebut berasal dari sumber ilegal. ”Ini (dana ilegal untuk pemilu, Red) pelanggaran terhadap asas jujur dan adil,” kata Titi kepada Jawa Pos kemarin (13/1).

Titi mendorong aparat penegak hukum (APH) dan pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas laporan yang bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu. Sebab, dana ilegal pada pemilu sangat berisiko melanggengkan praktik korupsi dalam tata kelola pemilu. ”Karena pasti akan diikuti oleh tindakan transaksional dan koruptif lainnya ketika mereka terpilih,” terangnya.

BACA JUGA:Jalur Alternatif Ujan Mas-Susup 1 Jam Tempuh

Investor politik atau pihak yang mendistribusikan dana ilegal kepada parpol, lanjut Titi, dipastikan akan meminta kompensasi kepada mereka yang menang pemilu. ”Program dan anggaran negara sangat mungkin jadi bancakan sebagai kompensasi itu,” kata dia.

Titi menambahkan, laporan PPATK harus terus dikawal agar mendapatkan tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Selama ini, kata dia, laporan semacam itu hanya beredar di ruang gelap tanpa tindak lanjut dari APH dan pihak terkait. ”Hasil analisis PPATK diharapkan makin meneguhkan komitmen negara dalam mencegah manipulasi pembiayaan politik dan pemilu,” ujarnya.

Temuan PPATK yang mencerminkan realitas pesta demokrasi di Indonesia sejatinya bukan hal baru. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan studi mengenai benturan kepentingan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam kajian tersebut, dana ilegal yang disetor kepada aktor politik di partai tertentu tidak dilaporkan dalam laporan dana partai atau dana kampanye.

Hal tersebut, kata Titi, menunjukkan bahwa pesta demokrasi rentan dibayangi peredaran dana ilegal. Hal itu diperparah dengan ketiadaan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. UU tersebut sejatinya bisa menjadi senjata penegak hukum dalam mengawasi aliran dana ilegal melalui transaksi tunai. ”Karena banyak sekali uang yang beredar itu secara tunai,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, PPATK menemukan transaksi dari luar negeri kepada bendahara 21 partai politik dalam dua tahun terakhir. Tidak disebutkan secara terperinci partainya. Namun, menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, bendahara yang dimaksud tidak hanya bendahara umum, tapi juga bendahara di berbagai wilayah. Pada 2022, penerimaan dananya Rp 83 miliar, kemudian meningkat pada 2023 menjadi Rp 195 miliar.

BACA JUGA:Belum Ada Kepastian Libur Kuliah, Ribuan Mahasiswa Terancam Golput

Selain menemukan transaksi fantastis bendahara parpol, PPATK mengendus penerimaan dana dari luar negeri kepada caleg yang tercatat dalam daftar calon tetap (DCT). Angkanya mencapai Rp 7 triliun.

Terpisah, Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyampaikan, dalam agenda Refleksi Kinerja PPATK Tahun 2023 pada Selasa (10/1) lalu, pihaknya menunaikan tanggung jawab institusi kepada publik. Semua data dan informasi yang disampaikan dalam kesempatan tersebut dipastikan tidak bermuatan politik atau bersifat politis. ”PPATK tidak memiliki motif apa pun selain semata-mata melaporkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kepada publik,” tegasnya.

Menurut Natsir, PPATK memandang pemilu serentak yang sedang berlangsung harus terhindar dari praktik politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi.

Penegasan serupa juga dia sampaikan terkait dengan temuan 36,67 persen dana dalam proyek strategis nasional (PSN) yang mengalir sampai ke kantong aparatur sipil negara (ASN) dan politisi.

Natsir mengatakan, data dan informasi tersebut tidak bersifat politis. Sebaliknya, merupakan salah satu bentuk kontribusi PPATK membantu aparat penegak hukum. ”Dalam statement PPATK telah dinyatakan bahwa kasus tersebut adalah salah satu kasus korupsi yang berhubungan dengan PSN dengan total kerugian sebesar 36,67 persen dari nilai proyek yang dibayarkan,” bebernya.

Pihaknya tidak bisa menyampaikan data dan informasi secara lebih terperinci lantaran hasil analisis PPATK untuk ditindaklanjuti penegak hukum. ”Pengungkapan satu kasus yang berhubungan dengan PSN membuktikan bahwa kinerja PPATK antara lain membantu penegakan hukum,” bebernya.

BACA JUGA: Gerak Cepat Bangun Badan Jalan Baru

Terkait transaksi keuangan yang terdeteksi menjelang waktu pencoblosan pada 14 Februari, PPATK juga telah menyampaikan laporan hasil analisisnya kepada KPU dan Bawaslu. ”Kami tidak mengarah pada substansi politiknya, tapi lebih pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme yang potensinya juga ada pada kontestasi politik,” kata dia.

Aktivitas Capres

Tiga calon presiden (capres) melanjutkan agenda ke sejumlah daerah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, misalnya, menghadiri Haul Ke-45 KH M. Bisri Syansuri, Nyai Hj Nur Khodijah Hasbullah ke-71, masyayikh dan dzuriyat, serta peringatan Harlah Ke-109 Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar di Jombang pada Jumat (12/1).

Dalam acara itu, Anies mendoakan para ulama dan masyayikh yang hadir. Dia juga meminta restu kepada mereka agar pada 14 Februari mendatang menjadi hari perubahan Indonesia. ”Kami menginginkan Indonesia adil makmur untuk semua, bukan Indonesia adil makmur untuk sebagian,” kata Anies.

Sedangkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Medan untuk menghadiri acara konsolidasi bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM), relawan, dan masyarakat. Kehadiran Prabowo di ibu kota Sumatera Utara itu adalah kali pertama sepanjang masa kampanye. ”Setiap saat saya bersentuhan dengan rakyat, saya mendapat tenaga baru,” kata Prabowo di acara tersebut.

Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa simpatisannya di Surabaya kemarin. Di hadapan tim pemenangan daerah (TPD), Ganjar minta pendukungnya menjaga soliditas. Dia meminta TPD Jatim untuk membangun strategi dan taktik.

Pihaknya juga telah menyiapkan tim khusus untuk menanggapi relawan yang banyak mendapat intimidasi. Sudah banyak laporan yang masuk ke telinganya. ”Kalau bapak ibu sampai mendapatkan pendekatan (intimidasi, Red), sampaikan kepada kita. Kita akan tulis,” ujarnya di hadapan relawan di Gedung Internatio Surabaya.

Ganjar juga menyapa ribuan pendukungnya di DBL Arena Surabaya. Simpatisan dari pensiunan ASN TNI dan Polri itu menyatakan diri mendukung Ganjar. Tidak sedikit yang curhat soal niat mereka mendukung Ganjar dihalang-halangi. ”Beliau-beliau ini adalah orang yang punya pengalaman di birokrasi yang cukup panjang. Di masing-masing bidangnya. Tentu mereka akan tahu bagaimana cara mengantisipasinya,” kata Ganjar. (tyo/syn/c6/fal)