Libatkan KPK, Kejari Ajukan Audit Proyek Jembatan Terunjam

Reporter: Rizki Amanda Lubis |

Editor: |

Sabtu , 28 Oct 2023 - 22:30

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH--

Ternyata penanganan kasus ini, melibatkan KPK sejak dimulainya penyidikan awal oleh penyidik Kejati Bengkulu.

penyidik sudah banyak memeriksa saksi. Termasuk rekanan penyedia material dan alat berat.

Kemudian pihak dari Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu.

Ketika disinggung apakah proyek tersebut dengan nilai anggaran mencapai Rp 49 miliar lebih dari APBN kekurangan volume dan mutu, hal tersebut tidak dibantah oleh Danang.

Ia mengatakan memang penyidik sudah mengantongi dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek tersebut.

“Banyak indikasinya, dari ketidak benaran pelaksanaan itu. Yang pasti ada ketidaksusaian, mungkin di spesifikasinya, mungkin di volume,” sampai Danang.

Berdasarkan data yang RB peroleh dari website https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/49356064/pengumumanlelang, nama proyek tersebut yakni Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. CS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu.

Diberitakan sebelumnya, proyek tersebut memang sudah berstatus Provisional Hand Over (PHO).

Atau sudah dilakukan serah terima pertama antara kontraktor pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Namun belum berstatus FHO, atau serah terima terakhir.

Pengusutan yang dilakukan Kejari Benteng sampai pada tahap berkoordinasi dengan BPK. Pelaksanaan proyek tersebut adalah PT AJ dari Pontianak.

Proyek pergantian Jembatan Air Taba Terunjam ini dilakukan setelah putus akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Benteng pada tahun 2019 lalu.

libatkan kpk, kejari ajukan audit proyek jembatan terunjam                              bengkulu. koranrb.id – penyidikan kasus dugaan korupsi pekerjaan penggantian jembatan air taba terunjam b cs dengan nilai kontrak rp 49 miliar terus mengalami perkembangan.
penyidik kejati bengkulu akan mengajukan audit kerugian negara pekerjaan tersebut. 
penyidikan kasus ini juga mendapatkan supervisi dari komisi pemberantasan korupsi (kpk) yang mengarahkan point-point penting dalam penyidikan kasus ini.
baca juga:jaksa pertanyakan penyidikan jilid ii kasus penimbung bbm
kasi penkum kejati bengkulu ristianti andriani, sh, mh melalui kepala seksi penyidikan (kasidik) pidsus kejati bengkulu, danang prasetyo, sh, mh menyebutkan hasil estimasi penghitungan kerugian negara (kn) dalam kasus ini akan dibawa ke auditor.
“penghitungan yang sudah kami dapatkan nanti kami akan bawa ke auditor untuk dilakukan audit kerugian negara,” sampai danang.
baca juga:jpu minta 4 bukti kasus senpi diserahkan ke smk, terdakwa menolak
nilai estimasi kn itu belum juga bisa disampaikan. ini lantaran, dalam proyek tersebut masih ada uang negara yang belum dicairkan.
“estimasi belum bisa disampaikan, karena ada beberapa terkait keuangan negara yang belum dicairkan juga. disitu ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan,” jelas danang.
sementara pemeriksaan saksi dalam penanganan kasus ini belum rampung. 
baca juga:terdakwa kecewa dituntut 3 tahun
pasalnya setelah adanya supervisi kpk, saksi yang diperlukan keterangannya oleh penyidik akan berkembang dan dimintai keterangan. 
“ahli yang sudah turun ke lokasi, dari kontruksi dan ahli lkpp (lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, red), sudah,” sebut danang.
seperti diberitakan sebelumnya, penyidik sedang menindaklanjuti point-point arahan supervisi kpk dalam penanganan kasus ini. 
baca juga:rp 1 m dana banpol, belum dipertanggungjawabkan
ternyata penanganan kasus ini, melibatkan kpk sejak dimulainya penyidikan awal oleh penyidik kejati bengkulu.  
penyidik sudah banyak memeriksa saksi. termasuk rekanan penyedia material dan alat berat.
kemudian pihak dari satuan kerja (satker) pelaksanaan jalan nasional (pjn) wilayah i provinsi bengkulu.
ketika disinggung apakah proyek tersebut dengan nilai anggaran mencapai rp 49 miliar lebih dari apbn kekurangan volume dan mutu, hal tersebut tidak dibantah oleh danang. 
baca juga:tiba hari ini, kpu kepahiang butuh 2.630 kotak suara
ia mengatakan memang penyidik sudah mengantongi dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek tersebut. 
“banyak indikasinya, dari ketidak benaran pelaksanaan itu. yang pasti ada ketidaksusaian, mungkin di spesifikasinya, mungkin di volume,” sampai danang.
berdasarkan data yang rb peroleh dari website https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/49356064/pengumumanlelang, nama proyek tersebut yakni penggantian jembatan air tb. terunjam b. cs dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) dengan satuan kerja (satker) pelaksanaan jalan nasional (pjn) wilayah i provinsi bengkulu. 
diberitakan sebelumnya, proyek tersebut memang sudah berstatus provisional hand over (pho). 
baca juga:polda panggil tim penyidik kpk, permintaan supervisi kasus firli belum direspons
atau sudah dilakukan serah terima pertama antara kontraktor pelaksana dengan pejabat pembuat komitmen. namun belum berstatus fho, atau serah terima terakhir.
pengusutan yang dilakukan kejari benteng sampai pada tahap berkoordinasi dengan bpk.  pelaksanaan proyek tersebut adalah pt aj dari pontianak. 
proyek pergantian jembatan air taba terunjam ini dilakukan setelah putus akibat banjir besar yang melanda kabupaten benteng pada tahun 2019 lalu. 
baca juga:naik, dak fisik lebong rp 18,2 miliar
penggantian jembatan tersebut dengan menggunakan dana apbn yakni dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (kemenpupr).(jam)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 29 Oktober 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan