152 Guru SLB Tak Bisa Diakomodir Seleksi PPPK, Ini Penyebabnya

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 23 Jan 2024 - 21:54

Kadis Pendidikan Provinsi Bengkulu menjelaskan penyebab 152 Guru SLB tak bisa diakomodir seleksi PPPK, --bella/rb

"Mungkin nanti persyaratannya sudah lama mengabdi minimal berapa tahun dan sudah mengikuti pelatihan.

Hal-hal seperti itulah, yang harus kita tampakan nanti. Namun, saat ini semua masih tergantung kebijakan dari pusat," pungkasnya.

Siapkan Formasi Fresh Graduate Untuk Pindah IKN

Memasuki awal tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terus mematangkan skenario pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemindahan ini nantinya bukan hanya sebatas SDM saja, tapi juga tata Kelola pemerintahannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam 5 fase.

Pada fase pertama (2020-2024), fokusnya adalah pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. Pada tahap ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN dilakukan melalui pola kerja digital.

Kemudian, fase kedua (2025-2029) fokus pada pengembangan shared office di IKN, yaitu mewujudkan “smart government” serta penerapan shared offices.

Untuk fase ketiga (2030-2039), pengembangan agile government atau kota cerdas dan pusat digital untuk berbagai sektor pemerintahan (Digital Government).

Selanjutnya, fase keempat (2035-2039) yaitu pembangunan kota cerdas industri 4.0. Terakhir, fase kelima (2040-2045) pembangunan kota cerdas dengan artificial intelligence (AI), yakni pengembangan konsep perluasan kota cerdas menuju society 5.0, pemerintahan bersifat citizen centric.

Selain menerapkan konsep kota pintar atau smart city, tata kelola pemerintahan di IKN Nusantara juga didukung dengan green design, green building, serta green open space. (**)

152 guru slb tak bisa diakomodir seleksi pppk, ini penyebabnya                             koranrb.id– sungguh sangat disayangkan, 152 guru sekolah luar biasa (slb) di provinsi bengkulu tidak bisa diakomodir untuk tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2024.
mengapa 152 guru slb itu tidak bisa diakomodir seleksi pppk.
ternyata ini penyebabnya 152 guru slb itu tidak bisa diakomodir seleksi pppk. 
pendidikan guru slb tersebut tidak linear.
baca juga:mau ni pppk terbit? lengkapi dulu syarat ini
baca juga:formasi teknis pppk 2024, impian tenaga honorer 
sebab guru yang bisa mengajar di slb ini harus mengantongi ijazah s1 guru pendidikan luar biasa (plb).
sedangkan 152 guru slb yang tidak bisa diakomodir itu, bukan tamatan plb.
sehingga 152 guru slb itu tidak bisa diakomodir seleksi pppk. sudah tahu kan penyebabnya. 
152 guru slb ini mengajar di 17 slb se provinsi bengkulu. baik negeri maupun swasta.
baca juga:kembali usulkan rekrutmen pppk
baca juga:pengajuan nipppk terganjal aplikasi 
artinya, dengan begitu lebih banyak guru umum yang menjadi guru tidak tetap (gtt) di slb yang ada di provinsi bengkulu.
salah seorang perwakilan guru slb di provinsi bengkulu yang tidak mau disebutkan namanya, menjelaskan minimnya lulusan plb di provinsi bengkulu, membuat minim juga pendaftar calon aparatur sipil negara (casn). baik itu pppk maupun cpns.
sementara guru umum tidak bisa mendaftar, karena dinilai tidak linier dengan latar belakang pendidikannya.
"seperti di tahun 2023, kouta yang buka untuk formasi guru plb sebanyak 23 orang. yang mendaftar hanya 19 orang dan lulus 17 orang. sehingga terjadi kekosongan formasi sebanyak 5 formasi. itukan sayang," terangnya saat diwawancarai rb usai pertamuan dengan komisi iv dprd provinsi bengkulu, selasa 23 januari 2024.
baca juga:pemprov ploting penempatan, 1,7 juta honorer otomatis jadi pppk
baca juga:225 pppk menunggu nip, proses verifikasi bkn
untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk membuka formasi tersebut sebesar-besarnya.
tidak hanya untuk guru berlatar belakang pkb, tetapi juga guru yang mengajar di slb.
terutama yang sudah mengabdi bertahun-tahun dan sudah memiliki kompetensi dalam menjadi pengajar anak kebutuhan khusus.
"kami ingin juga guru yang ada di slb meski non plb, bisa tetap ada di slb dan diakomodir juga melalui pppk atau pns," pintanya.
baca juga:2 calon pppk kembali mengundurkan diri
baca juga:1 calon pppk mengundurkan diri, 1 tak serahkan berkas
menurut mawar, berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah, di slb juga ada pelajaran umum.
seperti halnya matematika, ipa, ips, bahasa indonesia, bahasa inggris, dan lainnya. 
namun permasalahan yang terjadi yakni, guru plb ini fungsinya adalah guru kelas.
namun, tidak untuk anak yang tidak ada hambatan intelektual. seperti halnya, tuna netra, tina rungu, dan lainnya. 
"mereka menggunakan pelajaran sama dengan umum. tentu saja ada bahasa inggris, matematika, dan lainnya.
baca juga:1 bermasalah, 4 pppk lulus pilih mundur, dua diantaranya dokter
baca juga:perpanjangan kontrak pppk guru otomatis masih dibahas
kalau dia sudah smp atau sma tingkatnya sudah tinggi. itu perlu diajak guru mapel, tidak bisa lagi guru plb," jelasnya. 
belum lagi, dikatakan mawar kemendikbud ristek, setiap tahunnya selalu memberikan pelatihan peningkatan kompetensi guru menengah khusus, yang latar belakangnya dari guru non plb. 
terlebih, guru dengan latar belakang pkb tersebut memang tidak terlalu banyak. 
"seperti di sekolah kami, hanya ada 6 orang plb untuk mengakomodir 80 siswa dengan macam-macam hambatan. untuk itu, kami meminta untuk pengusulan formasi ini dicoba untuk dipertimbangkan untuk membuka formasi guru slb non plb," tutupnya.
baca juga:pppk lulus seleksi jangan lalai isi aplikasi
baca juga:3 calon pppk belum serahkan berkas
sementara itu, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi bengkulu, saidirman, m.pd menuturkan, sesuai aturan guru non plb itu masih belum bisa diakomodir kedalam formasi guru plb.
guru yang mengajar di slb, harusnya tidak boleh guru non plb.
namun, karena tidak ada guru yang mengajar sesuai jurusan, guru tersebut akhirnya dilakukan perekrutan sebagai tenaga honorer di slb. 
"sesuai dengan peraturan, guru yang mengajar itu harus guru plb. tidak boleh guru-guru di luar itu, akan tetapi karena kita tidak ada guru yang sesuai dengan jurusan, terpaksa dipakai guru-guru di luar pendidikan itu," ungkap saidirman. 
meski begitu, aspirasi yang disampaikan oleh para guru non plb tersebut tetap akan disampaikan pada usulan.
pihaknya berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat mengenai permasalahan tersebut. 
diharapkan para guru tersebut bisa diakomodir, dengan persyarakat tertentu. 
"mungkin nanti persyaratannya sudah lama mengabdi minimal berapa tahun dan sudah mengikuti pelatihan.
hal-hal seperti itulah, yang harus kita tampakan nanti. namun, saat ini semua masih tergantung kebijakan dari pusat," pungkasnya.
siapkan formasi fresh graduate untuk pindah ikn
memasuki awal tahun 2024, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb) terus mematangkan skenario pemindahan aparatur sipil negara (asn) ke ibu kota negara (ikn) nusantara. pemindahan ini nantinya bukan hanya sebatas sdm saja, tapi juga tata kelola pemerintahannya. 
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb) abdullah azwar anas mengungkapkan, tahapan pemindahan ikn berdasarkan uu ikn dibagi dalam 5 fase.
pada fase pertama (2020-2024), fokusnya adalah pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. pada tahap ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di ikn dilakukan melalui pola kerja digital.
kemudian, fase kedua (2025-2029) fokus pada pengembangan shared office di ikn, yaitu mewujudkan “smart government” serta penerapan shared offices.
untuk fase ketiga (2030-2039), pengembangan agile government atau kota cerdas dan pusat digital untuk berbagai sektor pemerintahan (digital government).
selanjutnya, fase keempat (2035-2039) yaitu pembangunan kota cerdas industri 4.0. terakhir, fase kelima (2040-2045) pembangunan kota cerdas dengan artificial intelligence (ai), yakni pengembangan konsep perluasan kota cerdas menuju society 5.0, pemerintahan bersifat citizen centric.
selain menerapkan konsep kota pintar atau smart city, tata kelola pemerintahan di ikn nusantara juga didukung dengan green design, green building, serta green open space. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 24 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan