Bupati Ingatkan PNS Taat Bayar Pajak Kendaraan

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris fly |

Rabu , 24 Jan 2024 - 00:14

FOTO A RIO/RB PELAYANAN PAJAK: Warga cukup antusias bayar pajak. Bupati BS juga mengingatkan PNS taat pajak kendaraan.--

Namun, klarifikasi dan peringatan yang disampaikan selama ini rupanya tidak diindahkan. Sehingga, pihaknya terpaksa melakukan pemblokiran.

"Ada 55 data kendaraan yang sudah kami blokir. Baik roda dua atau roda empat. Semuanya milik PNS yang bekerja di Bengkulu Selatan," sampainya.

Lebih mengejutkannya lagi, saat dikonfirmasi kepada PSN yang bersangkutan, Lenny mengaku jika alasan para PNS memilih nunggak pajak karena kendaraan tersebut sudah dijual atau pindah tangan ke pihak lain.

"Kalau alasan mereka (PNS, red) kendaraannya sudah dijual, maka saat dilakukan pemblokiran mereka tidak menyanggah. Semuanya setuju kalau data kendaraan diblokir dan bisa dipulihkan dengan balik nama," tegasnya.

Namun sebagai tindakan tegas lainnya, kalaupun para PNS tetap ngotot dan beralasan untuk tetap menunda pembayaran pajak. Maka secara otomatis ada denda lebih berat yang akan menunggu.

Diantaranya pembekuan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) secara berkala sesuai dengan poin 6 SE Gubernur Bengkulu Nomor : 973/2673/BPKD.5.

"Jadi penekanan untuk taat bayar pajak memang sudah ketat dan ini bukan imbauan semata. Banyak TPP ASN yang sudah dibekukan akibat kelalaian pajak kendaraan," pungkasnya.(tek)

bupati ingatkan pns taat bayar pajak kendaraan                             kota manna, koranrb.id - belum lama ini uptd ppd samsat kabupaten bengkulu selatan (bs) menyebut masih banyak pns bs tidak patuh terhadap pajak kendaraan. oleh sebab itu bupati bs gusnan mulyadi mengingat pns agar taat pajak. 
bukannya memberikan contoh kepada masyarakat agar taat pajak kendaraan, belum lama ini uptd ppd samsat bs menyebut ada 55 kendaraan pns bs tidak membayar pajak hingga tahun 2024.
baca juga: apbd rp 11,7 miliar untuk kedurang, pembagiannya?
padahal kepatuhan asn membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu itu sudah diatur dalam instruksi sekprov bengkulu isnan fajri, s.sos, m.kes nomor : 973/2673/bpkd.5/2023. 
untuk itu bupati gusnan kembali mengingatkan agar pns tidak malas bayar pajak dan tidak memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat umum. 
"salahnya dimana saya rasa yang bersangkutan itu (pns tidak bayar pajak red) yang malas mengeluarkan uang. saya sudah ingatkan, pns bengkulu selatan jadi contoh, pelayan masyarakat," ujar gusnan. 
baca juga: dana stunting rp57 miliar dilidik, ini kata jaksa kejari seluma
kedepannya gusnan berharap pihak uptd ppd samsat bs lebih tegas terhadap pns yang nunggak pajak. apalagi kendaraan dinas yang mati pajak dan sebagainya. sebab gusnan menyakini negara telah menganggarkan uang untuk pns tersebut. 
"ini jadi perhatian pak sekda, tolong ingatkan psn yang seperti itu," kata gusnan. 
saat ini sebagai langkah tegas yang diambil oleh samsat bs yakni melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang tercatat nunggak pajak.
akibatnya, karena data puluhan kendaraan milik pns dan pejabat di lingkungan pemkab bs sudah masuk dalam daftar pemblokiran. sehingga, status kendaraan yang diblokir tersebut sama saja dengan kosong tanpa surat menyurat alias bodong.
kasi pelayanan dan penetapan uptd ppd samsat bs lenny marlina se  mengungkapkan, ada 55 kendaraan milik pns pemkab bs yang diblokir. pemblokiran tersebut bukan tanpa dasar. 
mengingat, para pemilik kendaraan sudah beberapa kali diperingatkan agar patuh dan taat pajak, namun nyatanya masih juga membandel.
menurut lenny, sebelum dilakukan pemblokiran, pemilik kendaraan bersangkutan sudah lebih dulu dilakukan pemanggilan dan diklarifikasi terkait tunggakan pajak berjalan.
namun, klarifikasi dan peringatan yang disampaikan selama ini rupanya tidak diindahkan. sehingga, pihaknya terpaksa melakukan pemblokiran.
"ada 55 data kendaraan yang sudah kami blokir. baik roda dua atau roda empat. semuanya milik pns yang bekerja di bengkulu selatan," sampainya.
baca juga: samsat sebut pns di kabupaten ini malas bayar pajak kendaraan 
lebih mengejutkannya lagi, saat dikonfirmasi kepada psn yang bersangkutan, lenny mengaku jika alasan para pns memilih nunggak pajak karena kendaraan tersebut sudah dijual atau pindah tangan ke pihak lain.
"kalau alasan mereka (pns, red) kendaraannya sudah dijual, maka saat dilakukan pemblokiran mereka tidak menyanggah. semuanya setuju kalau data kendaraan diblokir dan bisa dipulihkan dengan balik nama," tegasnya.
namun sebagai tindakan tegas lainnya, kalaupun para pns tetap ngotot dan beralasan untuk tetap menunda pembayaran pajak. maka secara otomatis ada denda lebih berat yang akan menunggu.
diantaranya pembekuan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (tpp) secara berkala sesuai dengan poin 6 se gubernur bengkulu nomor : 973/2673/bpkd.5.
"jadi penekanan untuk taat bayar pajak memang sudah ketat dan ini bukan imbauan semata. banyak tpp asn yang sudah dibekukan akibat kelalaian pajak kendaraan," pungkasnya.(tek)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 24 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan