Penggunaan DD Wajib Pasang Papan Merek

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 27 Jan 2024 - 23:27

DD: Bupati Lebong, Kopli Ansori mengingatkan seluruh kepala desa lebih transparan dalam penggunaan DD. ARIS/RB--

‘’Jadi bagi desa yang merasa belum melaksanakan kewajiban itu, segera dilaksanakan,’’ terang Kopli.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lebong, Reko Haryanto, S.Sos, M.Si mengaku sudah mengingatkan desa memasang spanduk tentang penggunaan DD dan ADD sejak awal tahun.

Jika imbauan itu tidak direalisasikan oleh Pemdes, dipastikannya akan berpengaruh terhadap proses pencairan DD dan ADD tahap selanjutnya.

‘’Kami tidak akan merekomendasi pencairan tahap kedua jika desa tidak menyampaikan laporan realisasi tahap sebelumnya yang disertai pemberitahuan melalui papan merek,'' ungkap Reko.

Diketahui, tahun ini Kabupaten Lebong menerima DD senilai Rp 71,15 miliar.

Nilainya turun jika dibanding pagu DD 2023 yang mencapai 72,1 miliar. Sedangkan pagu ADD yang disiapkan Pemkab Lebong Rp 44,5 miliar. Jumlah itu naik Rp 4 miliar dibanding pagu ADD 2023.

penggunaan dd wajib pasang papan merek                            koranrb.id – seiring mulai dilakukan pencairan dana desa (dd) tahap ii, bupati lebong, kopli ansori mengingatkan seluruh kepala desa lebih transparan dalam penggunaan dd. 
salah satunya dengan memasang spanduk atau papan merek untuk setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari dd dan alokasi dana desa (add). 
''kalau desa tidak siap memasang spanduk dan papan merek, jelas akan berpengaruh pada proses pencairan,’’ kata kopli. 
dalam spanduk atau papan merek harus tertera dengan jelas setiap penggunaan dd dan add. 
baca juga:93 desa di lebong belum bisa ajukan dd
baca juga:seluruh desa belum lapor dd 2023
baik nilai maupun spesifikasi pekerjaan. itu sesuai petunjuk kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (kemendes pdtt). 
tujuan pemasangan baliho dan spanduk itu untuk mencegah fitnah. termasuk sebagai bentuk transparansi dan tanggungjawab moral pemerintah desa (pemdes) atas pemakaian dd dan add. 
‘’transparansi dd itu juga tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,’’ jelas kopli.
selain itu, setiap pemdes juga wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dd dan add. diingatkannya, dd tidak boleh dikelola yayasan, badan usaha atau kelompok. 
baca juga:seluruh desa ajukan dd tahap iii
baca juga:minta camat cek realisasi blt dd
dd dan add hanya boleh dikelola oleh desa melalui musyawarah desa.
tujuannya untuk mencegah potensi penggunaan dd untuk kepentingan individu. 
‘’jadi bagi desa yang merasa belum melaksanakan kewajiban itu, segera dilaksanakan,’’ terang kopli.
sementara kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten lebong, reko haryanto, s.sos, m.si mengaku sudah mengingatkan desa memasang spanduk tentang penggunaan dd dan add sejak awal tahun.
baca juga:dd tahap iii terkendala laporan realisasi stunting
baca juga: terkendala blt dan pbb-p2, dd add iii belum diajukan
 jika imbauan itu tidak direalisasikan oleh pemdes, dipastikannya akan berpengaruh terhadap proses pencairan dd dan add tahap selanjutnya. 
‘’kami tidak akan merekomendasi pencairan tahap kedua jika desa tidak menyampaikan laporan realisasi tahap sebelumnya yang disertai pemberitahuan melalui papan merek,'' ungkap reko. 
diketahui, tahun ini kabupaten lebong menerima dd senilai rp 71,15 miliar.
baca juga:50 desa belum direkom add tahap iii, realisasi pbb-p2 belum 75 persen
baca juga:93 desa di lebong belum bisa ajukan dd
nilainya turun jika dibanding pagu dd 2023 yang mencapai 72,1 miliar. sedangkan pagu add yang disiapkan pemkab lebong rp 44,5 miliar. jumlah itu naik rp 4 miliar dibanding pagu add 2023.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 31 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan