Tenaga Honor Daerah Mukomuko Datangi DPRD, Desak Hal Ini

tenaga honor daerah mukomuko datangi dprd, desak hal ini mukomuko – dalam rangka memperjuangkan kepastian agar dapat menjadi aparatur sipil negara (asn).  karena telah lama mengabdikan diri, sebagai tenaga guru non asn atau honor daerah (honda). kemarin 29 januari 2024 perwakilan guru honda, baik yang mengajar di paud, tk, sd dan smp mengadukan nasib ke dprd mukomuko.  berkaitan hal tersebut ketua komisi iii dprd mukomuko, antonius dale sp mengatakan, kedatangan guru tenaga honda ini meminta menjadi prioritas utama dalam penerimaan casn pppk yang akan dilaksanakan tahun ini.  baca juga:gaji guru honor mukomuko hanya dianggarkan 9 bulan baca juga:kurang 2.800 asn, penerimaan tahun 2024 pesimis terpenuhi “pada dasarnya mereka datang ke kami, agar bisa diprioritaskan menjadi pppk pada penerimaan kali ini. sebab mereka sudah lama mengabdi dan ingin mendapatkan kejelasan status kepegawaian,” katanya antonius mengatakan, terkait dengan pengangkatan pppk, dewan akan sepakat honda ini diprioritaskan nantinya.  maka dari itu pemkab mukomuko diminta agar dapat betul-betul memperhatikan guru tenaga honda ini jika nanti ada pengangkatan pppk.  baca juga: perceraian asn mukomuko menurun, begini penjelasannya baca juga:10 hari menunggu, kamis kabarnya 3.469 asn gajian selain itu pemkab juga harus mempertimbangkan, ketika adanya pengangkatan pegawai. sebab berkaitan dengan kebutuhan anggaran. karena beban anggaran untuk gaji pppk ini, tidak seluruhnya dibebankan di apbn.  “tentu kita minta honda ini diprioritaskan. namun pemkab juga harus mengukur keuangan, sebab hanya sebagian dibebankan di dau. jangan sampai dau jebol karena tidal ada perhitungan,” terangnya. baca juga:4 asn mundur dari bawaslu, ada alasan demi istri, sekda: baru 2 pengganti baca juga:apel pedana asn, kinerja berorientasikan capaian terpisah kepala badan kepegawaian pemberdayaan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten mukomuko, wawan santoni, s.hut menjelaskan, terkait penerimaan pppk memang sedang disiapkan.  tentu pemkab berharap semua bisa diangkat menjadi  pppk melalui usulan yang disampaikan.  hanya saja, sekarang pemkab mukomuko masih menunggu seperti apa kebijakannya. terutama menyangkut dengan pembiayaan, apakah dibebankan ke pusat atau daerah. baca juga: 2 mobnas hilang, asn akan disidang ganti rugi baca juga: asn bolos jadi target sebab jika dibebankan ke daerah, tentu harus tetap ada pembatasan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.  sedangkan untuk persiapan penerimaan seluruh opd sudah di minta menyampaikan analisis jabatan sesuai kebutuhan masing-masing. "kalau dibebankan ke daerah seluruhnya tentu kita harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran,” sampainya. lanjutnya, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn), persoalan honorer wajib terselesaikan desember 2024 nanti.  dimana instansi pemerintah tidak dibolehkan lagi mengangkat non asn atau honorer. namun tenaga honor yang sudah terlanjur direkrut tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (phk).  artinya tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun otomatis bakal diangkat menjadi asn pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).  “kita belum mendapat petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat. kalau wajib diangkat karena tidak boleh lagi ada honorer kedepannya. seperti apa pembiayaannya, sementara umumnya pemerintah daerah mengalami keterbatasan kemampuan anggaran untuk gaji asn,” tandasnya. 

Tag

• # hearing
• # tenaga honor
• # dprd mukomuko
• # asn
• # pppk

Share

• 
• 
• 
• 
•