Mal Pelayanan Publik Seluma Segera Diresmikan

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 01 Feb 2024 - 00:26

TINJAU: Di Mal Pelayanan Publik Seluma tampak mulai ditempati instansi yang memberikan pelayanan publik.-foto: izul/koranrb.id-

mal pelayanan publik seluma segera diresmikan                            koranrb.id - mall pelayanan publik (mpp) di kabupaten seluma segera beroperasi. 
mal pelayanan publik yang nantinya akan berada di gedung dinas penanaman modal pelayanan perizinan terpadu satu pintu (dpmpptsp) seluma ini akan segera diresmikan. 
kepala dinas dpmpptsp seluma, arlan aksa, s.sos mengaku optimis mal pelayanan publik akan diresmikan paling lambat bulan maret 2024.
ini diperkuat dengan adanya zoom meeting yang akan dilakukan oleh kemenpanrb bersama pemkab seluma melalui dinas dpmpptsp yang akan dilaksanakan kamis 1 februari 2024. 
"sudah kita terima undangannya. kita akan zoom meeting membahas kesiapan mpp seluma," ujar arlan aksa saat dihubungi via whatsapp, rabu 31 januari 2024.
baca juga:kenaikan gaji asn dirapel maret, begini penjelasan pemprov bengkulu 
untuk mendukung peresmian mal pelayanan publik yang hanya tinggal menghitung hari, saat ini dpmpptsp seluma juga tengah melakukan beberapa persiapan baik sarana maupun prasarana pendukung agar nantinya mpp seluma akan menjadi representatif.
"untuk persiapan sarprasnya sudah kita guyur lengkapi dan susun karena peresmiannya tinggal menunggu hari," ujar arlan.
sedangkan untuk instansi yang akan mengisi, arlan mengatakan bahwa saat ini sudah ada total 17 instansi yang akan mengisi mal pelayanan publik seluma. 
baik instansi dari organisasi perangkat daerah (opd) maupun instansi vertikal. 
terbagi menjadi 10 instansi dari opd dan 7 dari instansi vertikal, 17 instansi ini bergerak di bidang pelayanan sehingga mempermudah masyarakat apabila mengurus keperluan administrasi dan yang lainnya.
"ada 17 instansi yang dipastikan bergabung, itu bergerak di bidang pelayanan semua sehingga mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mengurus keperluan dan kebutuhannya," beber arlan.
baca juga:aturan satu travel minimal 1.500 jemaah haji khusus mulai berlaku, ini yang perlu diketahui travel haji 
dalam melaksanakan persiapan mal pelayanan publik tahun ini, arlan juga mengatakan bahwa ini dilakukan tanpa ada anggaran. 
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2024 tidak diakomodir terkait adanya mal pelayanan publik. 
namun hal tersebut diyakini arlan tidak akan mempengaruhi peresmian mal pelayanan publik meskipun dengan persiapan yang sederhana.
"kita sudah mengusulkan, namun tidak disetujui karena mungkin ada pertimbangan lainnya. namun bukan berarti mpp tidak terealisasi," jelas arlan.
saat ini sudah ada beberapa instansi yang mulai mengisi di stand yang telah disiapkan dpmpptsp seluma. 
yakni bpjs ketenagakerjaan, dinas dukcapil, dinas perpusatakaan dan arsip serta beberapa instansi lainnya.
baca juga:program bangga kencana 2023 dievaluasi, tahun 2024 dioptimalisasi
artinya saat ini di kantor dpmpptsp sudah bisa melakukan pembuatan dan perbaikan dokumen kependudukan dan catatan sipil. 
termasuk pula pembuatan dan perbaikan e-ktp, kk, akta kelahiran, dan beberapa layanan dinas dukcapil lainnya.
selain itu dinas perpustakaan dan arsip juga telah mengisi stand di mal pelayanan publik yang menyediakan pojok baca. 
para pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas membaca atau meminjam buku buku yang telah disediakan dinas perpustakaan dan arsip.
sedangkan opd lainnya yang bergerak dibidang pelayanan akan menyusul, diantaranya dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pupr. 
untuk instansi vertikal, ada beberapa instansi yang akan mengisinya seperti perbankan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, samsat dan beberapa instansi pelayanan lainnya.
"kita optimis mpp akan segera terbentuk, dari dpmpptsp dan pemkab juga telah mendukung penuh untuk berdirinya mpp," tutup arlan.
baca juga:7 tanda orang diikuti makhluk gaib jahat, salah satunya mendadak punya tenaga kuat 
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) seluma, h. hadianto, se, m.si mengatakan bahwa mpp ini merupakan program yang digagas presiden ir. h. joko widodo dalam perpres no.89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mpp.
selain perpres, kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi dan birokrasi (kemenpanrb) pun mewajibkan kabupaten/kota untuk melaksanakan dan mengaktifkan mal pelayanan publik.
"jika tidak diresmikan akan ada sanksi, seperti pemangkasan dana alokasi khusus (dak) dan dana alokasi umum(dau)," terang sekda.
adanya instansi pelayanan di mal pelayanan publik juga diapresiasi oleh ketua dprd seluma, nofi eriyan andesca, s.sos.
menurutnya, dengan adanya mal pelayanan publik, warga memiliki opsi lain dalam mengurus dokumen atau administrasi lainnya.
termasuk pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil yang kerap antre bahkan hingga menunggu berhari hari.
soal anggaran yang tidak dianggarkan pada apbd 2024, nofi mengaku hal tersebut tidak dibahas oleh tapd saat pertemuan bersama banggar.
jadi memang dari pemkab seluma sendiri yang tidak mencoba untuk menganggarkannya.
"adanya mpp mampu mempercepat proses keperluan masyarakat sehingga tidak perlu antre dan bertumpuk tumpuk. terkait anggaran memang tidak dibahas oleh tapd," ujar nofi.(**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan