Pembangunan RS Pratama Terancam Selesai Tepat Waktu, Perpanjangan Lagi

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 01 Feb 2024 - 00:41

BANGUNAN: Perpanjangan waktu pengerjaan RS Pratama ini terancam gagal. Foto: FIRMANSYAH/RB--

Lanjut Jajad, setelah diberikan perpanjangan waktu kedua, maka rekanan kontraktor PT Belimbing Sriwijaya diminta untuk menyelesaikan sisa titik pekerjaan yang belum dilakukan sesuai dengan kontrak yang sudah di tandatangani.

“Melihat progresnya saat ini, Kami sebenarnya masih optimis. Namun karena tidak memungkinkan maka untuk finising akan kita berikan perpanjangan waktu kedua agar pekerjaan dapat tuntas 100 persen,” jelasnya.

Skema pemberian kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018.

Diperkuat Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

‘’Ketentuan tersebut akan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu pelaksanaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan,’’ kata Jajad.

“Untuk isi pasal 56 ini, penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai berakhir kontrak. Namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK berhak memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan,’’ sambungnya.

Berdasarkan regulasi tersebut, menjadi landasan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko untuk tetap meberikan kesempatan perpanjangan waktu pekerjaan kedua, bila perpanjangan pertama, pekerjaan tetap tak tuntas.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko Antonius Dalle mengatakan, kalau melihat langsung progres fisik pekerjaan saat ini, kecil kemungkinan bangunan utama rampung dengan siswa waktu dua hari lagi (3 Februari 2024).

“Kalau kita lihat saat ini pekerjaan tersebut masih banyak yang perlu dikerjakan. Sedangkan RS Pratama Ipuh berakhir waktu perpanjangan 3 Februari mendatang. Kemungkinan tidak akan rampung sangat besar,” tegas Antonius

Meskipun demikian Antonius sangat berharap, proyek tersebut bisa dirampungkan sesuai kesepakatan formal.

Menjadi harapan warga Kabupaten Mukomuko, terutama yang berada di Kecamatan Ipuh dan 3 kecamatan lainnya yang berdekatan dengan Ipuh, hasil pembangunan RS Pratama bisa langsung dinikmati.

“Harapan kami bisa tuntas, sebab anggaran Rp39 miliar untuk pembangunan RS Pratama ini sangat besar. Jadi jika tidak bermanfaat akan menjadi kerugian yang sangat besar, kasihan masyarakat kita,” ucapnya.

Antonius menambahkan, dengan minimnya realisasi pekerjaan pembangunan RS Pratama tersebut, Komisi lll DPRD Mukomuko mendesak kepada OPD teknis dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat bekerja maksimal.

pembangunan rs pratama terancam selesai tepat waktu, perpanjangan lagi                            mukomuko, koranrb.id – pembangunan rs pratama di kecamatan ipuh, tampaknya tetap gagal tepat waktu dalam penyelesaiannya sebagaimana dalam kontrak pekerjaan. 
padahal dinas kesehatan kabupaten mukomuko telah memberikan perpanjangan waktu pekerajaan 50 hari kalender, setelah pada desember 2023 lalu volume hasil pekerjaan belum mencapai 90 persen.
berdasarkan data terhimpun rb, dinas kesehatan (dinkes) mukomuko masih terus mempercayai pt belimbimg sriwijaya untuk menyelesaikan pembangunan rs pratama ipuh hingga 3 februari 2024. 
baca juga:asuransi nelayan, pengurus masjid dan ketua rt/rw segini 
karena rekanan dinkes tersebut tidak mampu menyelesaikan pekerjaan rs pratama ipuh pada di tanggal 26 desember 2023 lalu sesuai kontrak. 
tampaknya kali ini dinkes mukomuko kembali dikecewakan oleh rekanan, pasalnya waktu perpanjangan yang tersisa dua hari ke depan, rs pratama ipuh masih juga jauh dari kata rampung 100 persen. 
padahal sebelumnya dinkes mengklaim bahwasanya hasil pekerjaan rekanan menuntaskan rs pratama ipuh sudah diangka 90 persen. 
padahal saat itu bangunan utama dari rs pratama ipuh tersebut masih banyak yang perlu dilakukan tahapan pengerjaan.
kepala dinas kesehatan kabupaten mukomuko, bustam bustomo s.km melalui pejabat pembuat komitmen (ppk) rs pratama ipuh, jajad sudrajat s.km mengakui pengerjaan bangunan rs pratama ipuh tidak tepat waktu.
sekalipun demikian, jajad tetap mengklaim nprogres pekerjaan sudah mencapai 90 persen. untuk itu rekanan diberikan kesempatan lagi hingga 3 februari mendatang, dengan denda berjalan selama 50 hari kalender sesuai aturan yang berlaku.
baca juga:pimpin rkpd 2025, bupati bengkulu utara minta opd kejar program pembangunan 2025 ke kementerian
“pihak rekanan pt belimbing sriwijaya kami beri kesempatan lagi menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga tiga februari mendatang. perpanjangan waktu itu saat ini menyisakan dua hari ke depan,” sampainya.
lanjutnya, jika memang nanti rekanan belum juga mampu menuntaskan pekerjaan hingga 100 persen, maka sesuai dengan regulasi yang berlaku pihak rekanan akan diberikan kembali perpanjangan waktu 40 hari ke depan. 
perpanjangan kedua ini terhitung dari perpanjangan waktu pertama habis 3 februari mendatang, dengan skema denda masih tetap sama 1/1.000 dikali nilai kontrak pekerjaan. jika dihitung, nilai dendanya mencapai rp 130 jutaan.
lanjut jajad, setelah diberikan perpanjangan waktu kedua, maka rekanan kontraktor pt belimbing sriwijaya diminta untuk menyelesaikan sisa titik pekerjaan yang belum dilakukan sesuai dengan kontrak yang sudah di tandatangani.
“melihat progresnya saat ini, kami sebenarnya masih optimis. namun karena tidak memungkinkan maka untuk finising akan kita berikan perpanjangan waktu kedua agar pekerjaan dapat tuntas 100 persen,” jelasnya.
skema pemberian kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan peraturan presiden (perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan peraturan lkpp nomor 9 tahun 2018. 
diperkuat pasal 56 peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. 
‘’ketentuan tersebut akan  dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu pelaksanaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan,’’ kata jajad. 
baca juga:mal pelayanan publik seluma segera diresmikan
“untuk isi pasal 56 ini, penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai berakhir kontrak. namun ppk menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka ppk berhak  memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan,’’ sambungnya. 
berdasarkan regulasi tersebut, menjadi landasan bagi dinas kesehatan kabupaten mukomuko untuk tetap meberikan kesempatan perpanjangan waktu pekerjaan kedua, bila perpanjangan pertama, pekerjaan tetap tak tuntas.
sementara itu, ketua komisi iii dprd kabupaten mukomuko antonius dalle mengatakan, kalau melihat langsung progres fisik pekerjaan saat ini, kecil kemungkinan bangunan utama rampung dengan siswa waktu dua hari lagi (3 februari 2024).
“kalau kita lihat saat ini pekerjaan tersebut masih banyak yang perlu dikerjakan. sedangkan rs pratama ipuh berakhir waktu perpanjangan 3 februari mendatang. kemungkinan tidak akan rampung sangat besar,” tegas antonius
meskipun demikian antonius sangat berharap, proyek tersebut bisa dirampungkan sesuai kesepakatan formal. 
menjadi harapan warga kabupaten mukomuko, terutama yang berada di kecamatan ipuh dan 3 kecamatan lainnya yang berdekatan dengan ipuh, hasil pembangunan  rs pratama bisa langsung dinikmati.
baca juga: catat tanggal dan tengat waktu cjh pelunasan biaya haji 2024 
“harapan kami bisa tuntas, sebab anggaran rp39 miliar untuk pembangunan rs pratama ini sangat besar. jadi jika tidak bermanfaat akan menjadi kerugian yang sangat besar, kasihan masyarakat kita,” ucapnya. 
antonius menambahkan, dengan minimnya realisasi pekerjaan pembangunan rs pratama tersebut, komisi lll dprd mukomuko mendesak kepada opd teknis dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) dapat bekerja maksimal.
ditegaskannya, dinas kesehatan mesti  mengawasi pekerjaan di lapangan. jika lambatnya pekerjaan karena jumlah tenaga yang kurang, cepat ditambah tenaganya. 
jika bahan material yang kurang, maka segera tambah lagi material. tujuanya itu tidak lain agar masyarakat tidak dirugikan. “jika pekerjaan tersebut tidak selesai dan dinyatakan gagal bermasalah maka daerah kita yang rugi,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan