Kasus Korupsi di KPU Kaur Rugikan Negara Rp 198 Juta

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 01 Feb 2024 - 23:38

PERIKSA: Kasi Pidsus Kejari Kaur, Bobby Muhammad saat memeriksa LHP kerugian negara kasus dugaan korupsi di KPU Kaur.-foto: ical/koranrb.id-

Sementara untuk sisanya masih belum bisa dipertanggungjawabkan oleh tersangka.

Meskipun dilakukan pengembalian nanti oleh tersangka, Bobby menjelaskan hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang berlangsung.

"Mudah-mudahan sisa dari kerugian negara ini dapat dikembalikan oleh tersangka," katanya.

Sekedar mengingatkan, mantan Sekretaris KPU Kaur ditetapkan sebagai tersangka usai terbukti menyalahgunakan dana yang bersumber dari APBN Dipa Kabupaten Kaur tahun anggaran 2022 sebesar sekitar Rp 1 miliar lebih.

Pencairan anggaran ini dilakukan sebanyak tiga kali, yang dananya dilakukan untuk berbagai kegiatan di KPU Kaur tahun anggaran 2022.

Sayangnya dalam kegiatan tersebut, ada berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan SPJ.

Yeni Rahayu diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 198 juta lebih.

Dalam penyidikan ini Kejari Kaur juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti mulai dari uang tunai sebanyak Rp 77 juta.

Kemudian 2 unit handphone, surat sebanyak 31 bundel dan berbagai berkas yang berkaitan dengan kegiatan KPU di tahun 2022.

Untuk diketahui, pihak Kejari telah melakukan penggeledahan di Kantor KPU Kabupaten Kaur pada hari Selasa, 19 September 2023 lalu.

Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti, berupa uang tunai senilai Rp 68 juta dan beberapa dokumen, serta laptop yang berkaitan dengan penyaluran anggaran yang tengah diselidiki oleh Kejari Kaur.

Kejari Kaur melakukan penyidikan kasus ini, sebab mereka mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi dari anggaran kegiatan KPU Kaur tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang total pagunya mencapai Rp 4 miliar.

Kasus korupsi KPU Kaur ini juga sempat menarik perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur.

kasus korupsi di kpu kaur rugikan negara rp 198 juta                            koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) kaur telah mendapatkan laporan hasil pengawasan (lhp) kerugian negara (kn) kasus dugaan korupsi di komisi pemilihan umum (kpu) kaur, yakni sebesar rp 198 juta.
dalam kasus ini menyeret mantan sekretaris kpu yang menjabat di tahun 2022, yeni rahayu (45) yang menjadi tersangka.
hasil kolaborasi penghitungan kerugian negara antara kejari kaur dan kantor akuntan publik (kap) bengkulu telah ditetapkan kerugian negara atas kejadian kasus korupsi ini sebesar rp 198 juta lebih.
penghitungannya pun tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditemukan oleh pihak kejari kaur pada saat penyidikan yang dilakukan beberapa waktu lalu.
diketahui kerugian negara ini berasal dari belanja verifikasi faktual yang tidak sesuai dengan pembayaran, belanja honor kelompok kerja, belanja bahan dan kegiatan lain yang tidak memiliki surat pertanggungjawaban (spj).
baca juga:tkd prabowo-gibran minta tkd amin tidak terlalu ikut campur 
"untuk penghitungan kerugian negara tidak ada penambahan ketika saat dilakukan penyidikan," kata kajari kaur muhammad yunus, sh, mh melalui kasi pidsus bobby muhammad, sh, mh, kamis 1 februari 2024.
dari keterangan yang telah didapatkan, tersangka tidak melibatkan pihak lain dalam perbuatannya.
sebab hingga saat ini belum ada bukti kuat ada keterlibatan pihak lain dengan kasus korupsi ini.
karena itu, terkait dengan adanya pihak lain yang terlibat, bobby belum dapat memberikan keterangan apapun.
"tersangka ini mengelola uang ini sendiri. namun untuk keterlibatan pihak lain masih akan kita lihat seperti apa fakta persidangan nanti," ujar bobby.
baca juga:122 ribu lebih cjh sudah lunas, catat jadwal pelunasan biaya haji 
kejari kaur saat ini masih tengah berupaya agar meminta tersangka mengembalikan kerugian negara.
karena untuk saat ini yang disita oleh kejari kaur senri baru sebesar rp 80 juta.
sementara untuk sisanya masih belum bisa dipertanggungjawabkan oleh tersangka. 
meskipun dilakukan pengembalian nanti oleh tersangka, bobby menjelaskan hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang berlangsung.
"mudah-mudahan sisa dari kerugian negara ini dapat dikembalikan oleh tersangka," katanya.
baca juga: bank bengkulu dan pemkot bengkulu jalin kerja sama, 5 manfaat diperoleh pemkot bengkulu 
sekedar mengingatkan, mantan sekretaris kpu kaur ditetapkan sebagai tersangka usai terbukti menyalahgunakan dana yang bersumber dari apbn dipa kabupaten kaur tahun anggaran 2022 sebesar sekitar rp 1 miliar lebih.
pencairan anggaran ini dilakukan sebanyak tiga kali, yang dananya dilakukan untuk berbagai kegiatan di kpu kaur tahun anggaran 2022.
sayangnya dalam kegiatan tersebut, ada berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan spj.
yeni rahayu diduga menyebabkan kerugian negara hingga rp 198 juta lebih.
dalam penyidikan ini kejari kaur  juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti mulai dari uang tunai sebanyak rp 77 juta.
baca juga:perketat ppdb 2024, gubernur rohidin berikan 4 arahan kepada forum kepala sekolah 
kemudian 2 unit handphone, surat sebanyak 31 bundel dan berbagai berkas yang berkaitan dengan kegiatan kpu di tahun 2022.
untuk diketahui, pihak kejari telah melakukan penggeledahan di kantor kpu kabupaten kaur pada hari selasa, 19 september 2023 lalu.
dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti, berupa uang tunai senilai rp 68 juta dan beberapa dokumen, serta laptop yang berkaitan dengan penyaluran anggaran yang tengah diselidiki oleh kejari kaur.
kejari kaur melakukan penyidikan kasus ini, sebab mereka mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi dari anggaran kegiatan kpu kaur tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (apbn) yang total pagunya mencapai rp 4 miliar.
kasus korupsi kpu kaur ini juga sempat menarik perhatian anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kaur.
ketua dprd kabupaten kaur, diana tulaini, menyatakan siap dan mendukung terus segala hal yang dilakukan oleh kejari kaur.
terutama dalam menegakkan hukum di kabupaten kaur.
"kita dukung penuh, jangan tebang pilih. kalau ada indikasi tindak kecurangan selesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku," tegas diana.(**)