Ini Rincian Temuan Perjalanan Dinas Rp6,6 Miliar Anggota DPRD Kaur

ini rincian temuan perjalanan dinas rp6,6 miliar anggota dprd kaur kaur, koranrb.id – fantastis! badan pemeriksa keuangan (bpk) ri menemukan rp6,6 miliar anggaran perjalanan dinas 25 anggota dprd kaur, yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan. temuan anggaran perjalanan dinas dewan itu pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 di sekretariat dprd kabupaten kaur. rinciannya  tahun anggaran 2021 rp1.417.198.750 dan tahun 2022 dan rp5.199.453.230. jika tidak segera dikembalikan, 25 anggota dprd kaur terancam pidana. baca juga:kontraktor wajib melunasi jamsostek, bila tak mau pencairan dana proyek ditunda apalagi saat ini tuntutan ganti rugi (tgr)  sudah ditangani oleh kejaksaan negeri (kejari) kaur. setelah inspektorat daerah kabupaten kaur meminta bantuan pada jaksa untuk menagih tgr temuan uang perjalanan dinas ini pada 25 anggota dprd kaur. kepala kejaksaan (kajari) kaur kajari kaur muhammad yunus, sh, mh melalui kasi datun  kejari kaur, dwi pranoto, sh meminta 25 anggota dewan yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian negara. namun kenyataannya hingga saat ini, baru ketua dewan diana tulaini yang melakukan pengembalian kerugian negara uang perjalanan dinas tersebut.  baca juga:menurut primbon jawa, ini 4 arti kedutan di tangan kiri sementara sisanya 24 anggota dewan dan 1 mantan dewan belum mengembalikan kerugian negara tersebut. "hingga awal februari ini, baru ketua yang mengembalikan kerugian negara. sementara sisanya belum. total itu masih ada rp rp4.884.922.980 yang harus anggota dewan kembalikan," kata dwi pranoto, jumat 2 februari 2024. dia menjelaskan, laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk menemukan banyak sekali kegiatan perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur yang tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban (spj).  sehingga setelah ditelusuri, kegiatan perjalanan dinas 25 anggota dprd kaur ini menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. baca juga:mau daftar beasiswa lpdp 2024? perhatikan detail ini "kita masih menunggu itikad baik dari yang bersangkutan. agar segera mengembalikan kerugian negara sebelum perkara ini naik ke tahap berikutnya," ujar dwi. adapun rincian nama-nama anggota dprd kabupaten kaur yang belum mengembalikan tgr anggaran perjalanan dinas tersebut sebagai berikut. 1. al rp350.126.950. 2.ju rp26.922.800 3. ba rp196.438.600 4. li rp134.739.750  baca juga:jangan usir! menurut primbon jawa, ini 4 arti didatangi kucing 5. na rp242.417.000 6.tpw rp234.256.900.  7. is rp225.824.120 8. it rp233.716.200 9. ds rp207.717.720 baca juga:3 tips menanam pepaya california dan 10 tips menanam cabai menghasilkan keuntungan ganda 10. sp rp203.884.480 11. jh rp116.940.920 12.su rp201.704.400 13. bu rp102.260.300 14. da rp228.467.520 baca juga:walau rendah kalori, buah dan sayuran ini ternyata mampu bikin kenyang 15. feb rp218.267.520 16. ri rp216.713.680 17. fa rp249.240.250 18. ba rp210.135.500 19. me rp126.053.820 baca juga:asal mula nama enggano ternyata dari negaranya ronaldo! ini nama penemunya 20. mk rp231.183.800 21. mz rp175.963.400 22. rh rp231.763.400 23. jh rp216.763.400 24. rb rp201.563.050 baca juga:10 rekomendasi game petualangan seru di ps3  25. rz rp30.857.400 rz saat ini tidak lagi menjabat sebagai anggota dprd kaur, karena sudah mengundurkan diri. "bahkan diantara nama mereka ada salah satu yang sudah menjadi mantan anggota dewan. karena sudah mengundurkan diri," terang kasi datun. dwi menegaskan, kejari kaur telah memberikan tenggat waktu pengembalian kerugian negara oleh para anggota dewan yang bersangkutan hingga tanggal 10 bulan april mendatang.  apabila ada anggota dewan, tidak melakukan pengembalian maka perkara ini akan naik ke bidang pidana khusus (pidsus) kejari kaur. baca juga:mobil anda bau apek? cukup dengan bahan dapur ini masalah teratasi "kalau memang tidak melakukan pengembalian, maka kita akan melakukan proses selanjutnya," tegasnya. sementara itu, sekretaris dewan (sekwan) kabupaten kaur ujang julisman, s.sos m.si  mengatakan saat ini sepenuhnya masalah itu telah ditangani oleh pihak kejari kaur. sudah diminta pertanggung jawaban ke perseorangan anggota dprd kaur oleh pihak kejari. sedangkan sekretariat dewan hanya melakukan pengawasan dan perekapan apabila ada anggota dprd yang mengembalian kerugian negara tersebut. baca juga:hati-hati! ternyata ini arti kelabang masuk rumah, benarkah jadi syarat santet? "kita sekarang hanya pengawasan saja, semuannya sudah ke diarahkan ke perseorangan. jadi kalau ada yang tidak mengembalikan, maka kebijakan dari kejari jika ingin menaikan masalah ini ketahapan selanjutnya," terang sekwan. sementara itu, inspektur inspektorat kabupaten kaur harika, se menerangkan untuk melaksanakan tindak lanjut terkait temuan perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur tahun 2021 dan 2022 pemkab kaur menggandeng kejari kaur. untuk melakukan penyelesaian tuntutan ganti rugi atas temuan tersebut. sebab dari tahun lalu anggota dprd kabupaten kaur tidak kunjung mengembalikan kerugian negara tersebut.  baca juga:prediksi dan jadwal lengkap perempat final piala asia 2023, bakal ada kejutan! "audit terkait dana perjalanan dinas ini telah dilakukan dari tahun 2022 yang lalu. karena tidak kunjung di bayarkan oleh yang bersangkutan maka kita menggandeng ke kejari kaur," terang harika.   

Tag

• # anggota dprd kaur
• # perjalanan dinas
• # pidana
• # temuan
• # anggaran
• # temuan bpk

Share

• 
• 
• 
• 
•