5 Faskes Tak Boleh Kurang Obat, Apalagi Tolak Pasien BPJS

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 00:09

PENGAWASAN: Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI saat berada di Kabupaten Bengkulu Selatan mengigatkan faskes tak boleh tolak pasien apalagi kekurangan obat. FOTO: RIO AGUSTIAN/RB--

KOTA MANNA, KORANRB.ID - Dewan Pengawas (Dewas) Badan Peserta Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan RI menekankan faskes (fasilitas kesehatan,red) sampai kurang obat, apalagi menolak pasien dengan alasan kamar penuh dan sebagiannya.

Ketersediaan obat, sudah menjadi komitmen dan bentuk tanggung jawab BPJS Kesehatan kepada mitra kerjanya.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, ada 5 faskes yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan. Salah satunya RSUD Hasanuddin Damrah (RSUD) Manna.

Warning larangan faskes menolak pasien, disampaikan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI dr. Ibnu Naser Arrohimi S.Ag MMR dalam kujungannya ke Kabupaten Bengkulu Selatan.

BPJS Kesehatan dijelaskan Ibnu telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk melihat sejauh mana program itu berjalan, BPJS Kesehatan turun langsung ke Kabupaten Bengkulu Selatan.

‘’Kan ada skema janji pelayanan BPJS Kesehatan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh menolak pasien JKN ataupun non JKN,’’ ujarnya.

Selanjutnya faskes tidak diperbolehkan bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan pelayanan terhadap pasien dan ketersediaan obat.

"Tidak boleh menolak pasien, tidak boleh kekurangan obat dengan alasan apa pun itu," tandas Ibnu.

Bahkan, sambung Ibnu tidak boleh lagi ada biaya yang tidak sesuai dengan mekanisme sehingga memberatkan pasien.

Pasien tidak boleh diminta membeli obat di luar faskes mitra BPJS Kesehatan.

5 faskes tak boleh kurang  obat, apalagi tolak pasien bpjs                             kota manna, koranrb.id - dewan pengawas (dewas) badan peserta jaminan sosial (bpjs) kesehatan ri menekankan faskes (fasilitas kesehatan,red) sampai kurang obat, apalagi menolak pasien dengan alasan kamar penuh dan sebagiannya.
ketersediaan obat, sudah menjadi komitmen dan bentuk tanggung jawab bpjs kesehatan kepada mitra kerjanya. 
di kabupaten bengkulu selatan, ada 5 faskes yang berkerja sama dengan bpjs kesehatan. salah satunya rsud hasanuddin damrah (rsud) manna. 
baca juga:pencairan rp 181 miliar dana desa, pmd cek pajak 215 desa 
baca juga:siap jadi pusat perhatian, ahm hadirkan skutik premium fashionable new honda stylo 160
warning larangan faskes menolak pasien, disampaikan dewan pengawas bpjs kesehatan ri dr. ibnu naser arrohimi s.ag mmr dalam kujungannya ke kabupaten bengkulu selatan.
bpjs kesehatan dijelaskan ibnu telah menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional (jkn). untuk melihat sejauh mana program itu berjalan, bpjs kesehatan turun langsung ke kabupaten bengkulu selatan. 
‘’kan ada skema janji pelayanan bpjs kesehatan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh menolak pasien jkn ataupun non jkn,’’ ujarnya. 
selanjutnya faskes tidak diperbolehkan bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan pelayanan terhadap pasien dan ketersediaan obat.
"tidak boleh menolak pasien, tidak boleh kekurangan obat dengan alasan apa pun itu," tandas ibnu. 
bahkan, sambung ibnu tidak boleh lagi ada biaya yang tidak sesuai dengan mekanisme sehingga memberatkan pasien.
pasien tidak boleh diminta membeli obat di luar faskes mitra bpjs kesehatan. 
baca juga:khusus bagi pelajar rejang lebong! rp2,3 miliar untuk bantuan seragam sekolah gratis
baca juga:ini rincian temuan perjalanan dinas rp6,6 miliar anggota dprd kaur
"harus jadi tanggung jawab mitra bpjs kesehatan. bpjs telah memberikan apa yang menjadi kewajiban (kepada pasien) dalam bentuk paket, salah satunya obat," kata ibnu. 
dewan pengawas bpjs kesehatan ri sempat melihat langsung kondisi fasilitas layanan kesehatan di rsud hd manna belum lama ini. 
beberapa temuan diantaranya terkait pelayanan obat di rsud hd yang masih terkesan kuno.
pasien masih ambil sendiri obat di farmasi rsud hd manna. padahal menurut ibnu, petugas rumah sakit yang mengantarkan obat ke pasien di ruang inap.
"saya pernah menjadi direktur di rumah sakit swasta. ini harus diubah," kata ibnu. 
meskipun banyak temuan dan harus diubah manajemen faskes yang jadi mitra bpjs kesehatan ri, ibnu juga memberikan apresiasi terhadap capaian pemkab bengkulu selatan universal health coverage (uhc).
"kami apresiasi pak bupati. konsentrasi untuk masalah kesehatan luar biasa," ujar ibnu.
sementara itu, direktur rsud hd manna dr. deby utomo menyampaikan terima kasih terhadap dewan pengawas bpjs kesehatan ri.
apa yang menjadi temuan di lapangan, sebut debi, manajemen rsud hd manna akan melakukan perubahan. 
baca juga:hindari terjangkit hipertensi, terapkan ini darah tinggi menjauh
bahkan dalam beberapa tahun terakhir, debi mengklaim rsud hd manna telah banyak berubah. salah satunya tidak pernah menolak pasien. 
"komitmen kami tidak pernah menolak pasien. kami pastikan," tegas debi kepada dewan pengawas bpjs kesehatan ri. 
secara terpisah, bupati bengkulu selatan gusnan mulyadi, se mm mengancam memberikan sanksi tegas kepada fasilitas kesehatan yang menolak pasien. 
saat ini diungkapkan bupati, setiap masyarakat bengkulu selatan wajib mendapatkan layanan kesehatan. baik peserta jkn ataupun tidak (non jkn). 
karena menurut bupati, cukup dengan ktp bengkulu selatan, sudah bisa mendapatkan layanan khususnya di rsud hd manna. 
"berulang kali saya sampaikan, kalau kartu bpjs-nya mati, hidupkan. cukup mudah, dan kami pastikan tidak ada rumah sakit daerah yang boleh menolak pasien," tegas gusnan.
masih kata bupati, untuk saat ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah bengkulu selatan, maka tidak boleh ada lagi masyarakat sakit yang tidak mendapatkan perawatan dari pemerintah daerah. 
baca juga:status kepemilikan aset bukit kandis, jawaban dlh begini
bukan hanya itu, sebagai bentuk kesungguhan, seluruh aparatur sipil negara (asn) memiliki tugas memperhatikan tetangga kiri kanan depan dan belakang di wilayah tempat tinggalnya. 
dengan demikian tidak ada lagi warga yang tidak mendapat petunjuk saat memerlukan bantuan dari pemerintah.
"asn saya tegaskan lagi kita ini pelayan masyarakat, jadi ingat pesan ini," tegas bupati. 
apabila ada asn yang kedapatan tidak memperhatikan masyarakat yang sakit sambung gusnan. siap-siap untuk mendapatkan sanksi. 
sebab dirinya dan para asn se kabupaten bengkulu selatan telah membuat komitmen bersama untuk memperhatikan kesehatan warga bengkulu selatan. 
"laporkan ke saya kalau ada warga sakit, atau laporkan kepada asn bengkulu selatan terdekat domisili pasien," demikian gusnan.