Waduh, Dana BOS di Rejang Lebong Turun dari 2023, Tahun Ini jadinya Rp38 Miliar

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 23:42

BOS: 2023 lalu Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp39,1 miliar, di 2024 ini justru mengalami penurunan yakni hanya Rp38 miliar. Arie Saputra Wijaya/RB--

waduh, dana bos di rejang lebong turun dari 2023, tahun ini jadinya rp38 miliar                            curup – jika pada 2023 lalu, kabupaten rejang lebong mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (bos) sebesar rp39,1 miliar,
di 2024 ini justru mengalami penurunan yakni hanya rp38 miliar. 
hal ini dibenarkan oleh sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) kabupaten rejang lebong, hanapi, m.pd.
menurut hanapi, dari jumlah tersebut dibangi untuk bos tingkat sd sebesar rp25 miliar dan bos tingkat smp sebesar rp13 miliar.
ia mengatakan bahwa dana bos tersebut dicairkan dalam dua kali tahapan, dimana untuk tahap pertama sudah dilakukan sejak awal tahun 2024 ini dan saat ini sudah berada di rekening masing-masing sekolah.
baca juga:ini 6 aplikasi yang disiapkan pemkab rejang lebong untuk opd
baca juga:19.674 kepala keluarga di rejang lebong dapat bantuan beras bulog
sementara untuk tahap kedua akan disalurkan pada pertengahan tahun ini nantinya.
“dalam waktu dekat kita akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada pengguna anggaran bos 2024.
bimtek ini dilakukan guna memastikan penggunaan dana bos tahun ini sesuai dengan peruntukkan dan undang-undang yang berlaku,” terang hanapi.
hanapi menjelaskan, pelaksanaan bimtek bos ini nantinya akan dilakukan setelah pemilu 2024.
kegiatan ini ditegaskannya, penting untuk diikuti oleh setiap sekolah yang menerima dana bos tahun 2024, agar dalam penggunaannya bisa tepat sasaran dan tepat guna.
baca juga:jumlah hpr terus meningkat, stok vaksin rabies tidak berubah
baca juga:diresmikan, setia negara city park terbuka untuk masyarakat 
“penggunaan dana bos tahun 2024 ini juga terdapat beberapa perubahan kebijakan,
dimana untuk pembelian buku yang pada tahun sebelumnya 10 persen,
pada tahun ini diharuskan minimal 15 persen dari total dana bos yang diterima,” bebernya.
lebih lanjut hanapi juga menambahkan, dari hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya di lapangan,
sejauh ini penggunaan anggaran sebesar 10 persen dari dana bos untuk pembelian buku cetak belum bisa memenuhi kebutuhan karena masih ada beberapa siswa yang tidak mendapatkannya.
"dengan perubahan kebijakan penggunaan bos terkait 15 persen untuk pembelian buku cetak ini, kita berharap seluruh pelajar bisa mendapatkan buku cetak.
sehingga target untuk menetapkan program satu buku satu siswa dalam setiap mata pelajaran bisa terpenuhi," terangnya.
dengan regulasi tersebut, hanapi menegaskan tidak ada istilahnya peserta didik membeli buku sendiri, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. 
jika dulunya peserta didik dari sekolah swasta membeli buku sendiri, tahun ini karena sekolah swasta juga mendapatkan dana bos, maka para peserta didik pun tidak boleh lagi membeli buku sendiri.
baca juga:musim penghujan, petani hindari pupuk kimia beralih ke pupuk organik
baca juga:bupati rejang lebong ajak gunakan hak suara di pemilu 14 februari
“karena sudah disiapkan anggarannya melalui dana bos, berarti dalam pembelajarannya para peserta didik pun tidak perlu lagi membeli lks (lembar kerja siswa).
dan kepada sekolah pun sudah kita tekankan agar tidak menjual lks kepada para peserta didik,” tegas hanapi.
selain untuk membeli buku pelajaran bagi peserta didik, dana bos juga bisa digunakan untuk membayar gaji guru honorer atau guru tenaga harian lepas (thl).
hanapi mengatakan, adapun syarat guru honorer yang bisa dibayarkan gajinya melalui dana bos adalah guru honorer yang telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (nuptk). 
sementara untuk guru yang berstatus aparatur sipil negara (asn) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), apapun bentuknya tidak boleh menerima pembayaran honor dari dana bos.
“kalau guru asn kan sudah ada tunjangan dari pemerintah, begitu pun guru dari pppk juga sudah mendapatkan gaji dari pemerintah yang dianggarkan setiap tahunnya,” jelas hanapi.
saat in jumlah guru honorer di kabupaten rejang lebong berjumlah kurang lebih 1.000-an orang, yang tersebar di 179 sekolah dasar (sd)
dan 46 sekolah menengah pertama (smp) di kabupaten rejang lebong. 
“kita ini banyak sekali guru honorer. karena tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini di kabupaten rejang lebong masih kekurangan tenaga guru untuk bisa melaksanakan program pendidikan yang ada,” bebernya.
dalam pembelian buku pelajaran ini, hanapi mengatakan, untuk kelas i dan iv sd menggunakan buku habis pakai.
yang artinya buku yang dibeli pihak sekolah bagi para peserta didik kelas i dan iv sd tersebut sepenuhnya menjadi milik para siswa, karena ada materi yang bisa langsung diisi oleh para siswa di buku tersebut.
“sementara untuk kelas lainnya seperti kelas ii, iii, v, dan vi sd juga kelas vii, viii, dan ix smp buka yang dibelikan oleh sekolah menggunakan dana bos, harus dikembalikan lagi kepada pihak sekolah.
dan pihak sekolah juga wajib memverifikasi buku-buku yang kurang, rusak atau hilang sebelum kembali membeli buku di tahun anggaran berikutnya,” demikian hanapi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 4 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan