Masih Bandel Jualan di Pinggir Jalan, Siap-Siap PKL Kena Tipiring

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Senin , 05 Feb 2024 - 23:37

PERINGATAN : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebong, Andrian Aristiawan, SH memastikan akan segera melakukan penertiban terhadap PKL yang masih juga bandel. --Muharista Delda/RB

Sesuai data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Lebong, rata-rata PKL itu terdata sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Namun dari 4.039 pelaku UMKM di Kabupaten Lebong, belum sampai 30 persen yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Padahal pentingnya NIB bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan.

Namun dibutuhkan pusat sebagai data identitas UMKM di daerah sehingga memudahkan pengawasan dan pembinaannya.

Tidak sedikit pelaku usaha di Lebong yang tidak mendapatkan KUR dari perbankan lantaran terkendala izin usaha.

Sementara UMKM yang bisa mendapatkan NIB, tentu saja harus didahului pengurusan izin usaha.

Dari 4.039 unit UMKM yang ada di Kabupaten Lebong itu, kondisinya menyebar di 12 kecamatan. Umumnya bergerak di bidang perdagangan dan kuliner.

Selebihnya bergerak di bidang pertanian dan aneka jasa pelayanan, seperti perbengkelan.

masih bandel jualan di pinggir jalan, siap-siap pkl kena tipiring                            tubei, koranrb.id – sempat tertib beberapa bulan, belakangan sejumlah trotoar dan bahu jalan di sepanjang kecamatan lebong utara dan kecamatan amen kembali dipenuhi lapak pedagang kaki lima (pkl).
 atas kondisi itu, kepala dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp) kabupaten lebong, andrian aristiawan, sh memastikan akan segera melakukan penertiban terhadap pkl yang masih juga bandel. 
''kami harap imbauan kami ini tidak dianggap sepele karena ketika ada pkl yang terjaring, tidak ada lagi toleransi akan kami tipiring (tindak pidana ringan, red),’’ tegas andrian. 
khususnya kepada para pkl yang kedapatan sudah melakukan pelanggaran berulang kali atau sudah pernah terjaring sebelumnya. 
baca juga:hujan dan panas silih berganti, kasus dbd berpotensi naik
satpol pp juga berencana memajang spanduk atau tanda peringatan larangan berjualan di seputaran tempat yang terlarang bagi pkl. 
antara lain jalan raya depan pasar tradisional modern (ptm) muara aman, kelurahan pasar muara aman, kecamatan lebong utara.
 termasuk sepanjang jalan pangeran zainal abidin, kecamatan amen yang paling sering dijadikan pkl sebagai tempat berjualan. 
diharapnya perangkat kecamatan beserta kelurahan dan desa membantu upaya penertiban terhadap pkl yang tidak juga disiplin.
baca juga:tingkatkan daya saing, kinerja industri otomotif memuaskan
 intinya perangkat kecamatan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai pedagang keliling bahwa menggunakan trotoar di luar kepentingan pejalan kaki merupakan tindakan melanggar hukum. 
penertiban trotoar dan badan jalan dari pkl menindaklanjuti keresahan masyarakat karena mengganggu pengguna jalan serta sangat mengganggu keindahan tata kota.
 apalagi tidak lama lagi pasar tradisional modern (ptm) muara aman akan segera diresmikan sehingga ketertiban lalulintas jalan di sekitarnya harus benar-benar terjaga. 
‘’sesuai peraturan daerah kabupaten lebong nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, pelanggarnya dapat disanksi berupa denda dan kurungan,’’ jelas andrian. 
baca juga: cegah polemik di tps saat pemilihan, linmas diingatkan soal ini
sementara eko robiantoro, salah satu pkl di seputaran jalan raya kelurahan pasar muara aman mengaku tidak punya pilihan. 
ia berjualan di lokasi depan ptm muara aman karena ramai pembeli. namun ia tidak pernah meninggalkan gerobaknya secara permanen.
‘’setelah tutup jualan, gerobak dan tenda terpalnya saya bongkar dan saya bawa pulang. kalau memang pemerintah mau memindahkan kami, tolong beri juga solusi tempatnya supaya kami bisa berjualan dengan tenang,’’ tandas eko. 
pantauan rb, rata-rata gerobak yang digunakan pkl ditinggalkan di lokasi dengan hanya ditutupi terpal plastik. 
baca juga:pengamanan pemilu, polres lebong terjunkan 100 personel jaga tps
selain itu ada juga pedagang buah yang berjualan menggunakan mobil jenis pick up dan saat malam tidur di mobilnya. 
selain mengganggu kenyamanan pengendara, gerobak pkl yang berjejer di badan jalan itu sangat tidak elok dipandang.
 rata-rata pkl yang berjualan di trotoar dan badan jalan itu menjajakan makanan serta usaha tampal ban. 
dilansir sebelumnya, pertengahan tahun 2023 dinas satpol pp kabupaten lebong sempat menertibkan pkl di taman smart city karang nio. 
baca juga:rencana blud kir, metrologi dan laboratorium lingkungan terganjal, pemkab bengkulu utara akan datangi kemenkeu
itu karena tidak ada satupun dari 17 pedagang itu yang terdata mengantongi izin.
di sisi lain, keberadaan pkl di taman kebanggaan masyarakat lebong itu juga menganggu kenyamanan.
tenda para pedagang yang berjejer tanpa aturan membuat kondisi taman semrawut. 
apalagi sejumlah pedagang sengaja meninggalkan lapak dan tenda dagangannya saat malam membuat kondisi taman mirip pasar. 
baca juga:potensi ikan air tawar di rejang lebong berkurang, tebar 7.500 bibit nila
sesuai data dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah (disperindagkop ukm) kabupaten lebong, rata-rata pkl itu terdata sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (umkm). 
namun dari 4.039 pelaku umkm di kabupaten lebong, belum sampai 30 persen yang memiliki nomor induk berusaha (nib). 
padahal pentingnya nib bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan pinjaman kredit usaha rakyat (kur) di perbankan. 
namun dibutuhkan pusat sebagai data identitas umkm di daerah sehingga memudahkan pengawasan dan pembinaannya. 
baca juga:datangi desa kungkai baru, bbpbl lampung verifikasi usulan 100 ribu benih ikan 
tidak sedikit pelaku usaha di lebong yang tidak mendapatkan kur dari perbankan lantaran terkendala izin usaha. 
sementara umkm yang bisa mendapatkan nib, tentu saja harus didahului pengurusan izin usaha. 
dari 4.039 unit umkm yang ada di kabupaten lebong itu, kondisinya menyebar di 12 kecamatan. umumnya bergerak di bidang perdagangan dan kuliner. 
selebihnya bergerak di bidang pertanian dan aneka jasa pelayanan, seperti perbengkelan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan