Jangan Curang, Bawaslu Ingatkan Netralitas ASN dan Pemdes

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 23:26

BERSAMA: Bawaslu rapat bersama FKPD mengingatkan netralitas ASN dan Pemdes agar tak terjebak praktik curang. Rio Agustian/RB--

KOTA MANNA, KORANRB.ID - Mendekati pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 14 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) kembali ingatkan netralitas ASN dan pemerintah desa. Terkait kemungkinan terjadinya perbuatan curang.

Mengingat Pemilu 2024 tinggal menyisakan waktu 7 hari lagi alias H-7 hari pencoblosan. Eskalasi politik di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan mulai memanas.

Bahkan berbagai isu politik uang atau money politics dan ketidak netralisasi aparatur sipil negara mulai tercium oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Sahran SE melalui Komisioner Koordinator Divisi HPPH M. Arif Hidayat S.Pd.I mengatakan, setiap daerah mempunyai isu masing-masing soal politik uang. Dan Kabupaten Bengkulu Selatan salah satunya.

Dalam aturannya sebut Arif sudah jelas jika dalam setiap Pemilu, seluruh aparatur sipil negara yang terdiri dari TNI-Polri, PNS, serta Pejabat Negara dilarang keras untuk memihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon).

Namun, khusus Kabupaten Bengkulu Selatan akhir-akhir ini mulai tercium isu ketidak netralisasian para ASN dan Pemerintah Desa (Pemdes) yang sengaja mengarahkan pemilih ke salah satu Paslon ataupun caleg.

“Kami ingatkan soal ini, kami awasi. Masyarakat tolong laporkan kalau ada kecurangan,” ujar Arif.

Masyarakat sambung Arif harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi. Dan melaporkan dugaan kecurangan kepada lembaga penyelenggara pemilu.

Apalagi ASN, memiliki asas netralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam aturan tersebut, sudah ditegaskan dengan jelas bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (Parpol).

jangan curang, bawaslu ingatkan netralitas asn dan pemdes                            kota manna, koranrb.id - mendekati pencoblosan pemilihan umum (pemilu) serentak 14 februari 2024, badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bengkulu selatan (bs) kembali ingatkan netralitas asn dan pemerintah desa. terkait kemungkinan terjadinya perbuatan curang. 
mengingat pemilu 2024 tinggal menyisakan waktu 7 hari lagi alias h-7 hari pencoblosan. eskalasi politik di wilayah kabupaten bengkulu selatan mulai memanas. 
bahkan berbagai isu politik uang atau money politics dan ketidak netralisasi aparatur sipil negara mulai tercium oleh badan pengawas pemilu kabupaten bengkulu selatan. 
baca juga:mengaku tak dilayani istri, 2 pria ini tega garap anak tiri
baca juga:santap kelezatan makan malam imlek di hotel santika bengkulu
ketua badan pengawas pemilu kabupaten bengkulu selatan sahran se melalui komisioner koordinator divisi hpph m. arif hidayat s.pd.i mengatakan, setiap daerah mempunyai isu masing-masing soal politik uang. dan kabupaten bengkulu selatan salah satunya. 
dalam aturannya sebut arif sudah jelas jika dalam setiap pemilu, seluruh aparatur sipil negara yang terdiri dari tni-polri, pns, serta pejabat negara dilarang keras untuk memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon).
namun, khusus kabupaten bengkulu selatan akhir-akhir ini mulai tercium isu ketidak netralisasian para asn dan pemerintah desa (pemdes) yang sengaja mengarahkan pemilih ke salah satu paslon ataupun caleg. 
“kami ingatkan soal ini, kami awasi. masyarakat tolong laporkan kalau ada kecurangan,” ujar arif.
baca juga:tingkatkan daya saing, pasok ratusan sdm kompeten di industri otomotif dan tekstil
baca juga:2 terdakwa korupsi proyek revitalisasi asrama haji bengkulu dituntut hukuman berbeda
masyarakat sambung arif harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi. dan melaporkan dugaan kecurangan kepada lembaga penyelenggara pemilu. 
apalagi asn, memiliki asas netralisasi yang diamanatkan dalam undang-undang nomor : 5 tahun 2014 tentang asn.
dalam aturan tersebut, sudah ditegaskan dengan jelas bahwa asn dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (parpol).
asn pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
ketidak netralan asn tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat. oleh karena itu, harus ditindaklanjuti jika memang ada temuan.
"karena apabila asn tidak netral maka dampak yang paling terasa adalah asn tersebut menjadi tidak profesional dan justru akan mempengaruhi kinerja dikemudian hari," demikian arif.
baca juga:bank mandiri konsisten dukung umkm dan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran kur
sekretaris majelis daerah korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) kabupaten bengkulu selatanapdian utama se mengatakan, bawaslu harus lebih tegas terhadap netralitas asn dan pemerintah desa dalam pemilu 2024. 
menurutnya lembaga negara bawaslu dan kpu jangan hanya memberikan imbauan dan sosialisasi saja. 
akan tetapi harus dibuktikan dengan cara penindakan. dengan demikian akan ada efek jera terhadap oknum yang menyalahi aturan. 
“kalau memang ada pelanggaran maka bawaslu harus tegas. jangan lagi ingatkan ingatkan saja,” ujar apdian. 
kepada asn dan pemerintah desa sambung apdian, diyakini telah memahami aturan soal pemilu. soal netralitas para asn dan pemerintah desa tidak perlu selalu diingatkan. 
maka dari itu sebagai aparatur pemerintahan negara, wajib netral. 
“jangan ciderai demokrasi. kalaupun ada sanak saudara yang ikut kompetisi ini tunjukkan sikap profesional,” sampai apdian. 
selain itu apdian juga meminta ketegasan dari kepala daerah bengkulu soak netralitas asn dan pemerintah desa. 
baginya kepala daerah dalam hal ini bupati harus berperan aktif mengawasi anak buahnya. 
apalagi sebut apdian bupati ikut mengerahkan asn dan pemerintah desa agar memihak kepada calon. maka demokrasi akan benar-benar hancur. 
“bupati harus tunjukan sikap sebagai kepala daerah yang disegani. harus berwibawa tidak mengajak asn dan lainnya memilih calon tertentu,” tambah apdian. 
secara terpisah, ketua komisi ii dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten bengkulu selatan holman se berharap tidak ada kecurangan asn dan pemerintah desa dalam pemilu ini. 
baca juga:pemkab mukomuko buka lelang jptp, ada 9 formasi 
baca juga:jaksa bakal panggil mantan kadis pmd kaur, ini keperluannya! 
menurutnya suksesnya pemilu juga ditentukan oleh aparatur negara. kalau banyak yang tidak netral maka hasil pemilu tidak akan baik. 
untuk itu sebagai orang yang dipilih langsung oleh rakyat, holman mengingatkan agar orang yang digaji negara harus netralitas. 
“kami tegaskan semua penyelenggara pemilu, kepala daerah ataupun aparat hukum awasi semua gerak gerik calon ataupun semua soal pemilu,” kata holman. 
soal money politics, holman berpesan agar tidak terjadi di bengkulu selatan. 
tim saber pungli harus memantau semua kegiatan caleg. begitupun bawaslu yang tugaskan secara khusus oleh negara. 
“mudah-mudahan pemilu bengkulu selatan aman dan tidak ada kecurangan,” demikian holman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan