Akamedisi dan Aktivis Anti Korupsi Soroti Pemilu, Sampaikan 10 Pernyataan

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 06 Feb 2024 - 23:47

Akamedisi dan aktivis anti korupsi soroti pemilu, sampaikan 10 pernyataan. --Abdi/RB

akamedisi dan aktivis anti korupsi soroti pemilu, sampaikan 10 pernyataan                             koranrb.id - sejumlah akademisi universitas bengkulu dan aktivis anti korupsi menyoroti banyaknya pelanggaran pada pemilihan umum (pemilu) 2024.
sejumlah akademisi universitas bengkulu dan aktivis anti korupsi bengkulu menyoroti persoalan bangsa dengan menggelar deklarasi.
yakni pernyataan keprihatinan terhadap domokrasi dan netralitas pemangku kebijakan dalam mengangkangi aturan. 
akademisi dan aktivis anti korupsi sampaikan 10 pernyataan 
baca juga:ekspor bengkulu naik 134,13 persen, ini negara tujuan ekspor bengkulu 
baca juga:sesalkan guru bk, murid korban penca**lan ayah 
1. sudah saatnya menguatkan pancasila sebagai nilai dasar dan etika bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
2. jaga indonesia sebagai negara hukum, bukan negara peraturan yang menghamba pada kekuasaan
3. tumbuhkan budaya malu, tenggang rasa dan tepo seliro dalam berkehidupan kebangsaan yang bebas.
4. berhentilah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme
baca juga: anies tularkan semangat perubahan, prabowo rayakan hut gerindra, ganjar janji optimalkan sdm-sda 
baca juga:jangan curang, bawaslu ingatkan netralitas asn dan pemdes
5. stop eksploitasi yang merusak pengelolaan sumber daya alam dan berakibat pada degradasi peradaban bangsa indonesia.
6. kawal netralitas tni sebagai tentara rakyat dan polri sebagai pengayom masyarakat.
7. jangan gunakan anggaran negara dan daerah untuk memenangkan caleg dan atau paslon presiden tertentu
8. stop praktek jual beli suara yang merendahkan harkat dan martabat manusia
baca juga: apel wbk menuju wbbm, kajati: lakukan perubahan, lawan korupsi!
baca juga:mengaku tak dilayani istri, 2 pria ini tega garap anak tiri
9. cegah dan tolak kecurangan dalam pemilu
10. kawal suara rakyat, cegah kecurangan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu.
guru besar fakultas hukum unib yang juga inisiator dalam gerakan pernyataan keprihatinan prof dr herlambang mengangap perjalanan bangsa pada hari ini tidak ada perubahan.
cenderung dengan tanpa adanya etika, dan negara tidak boleh dijalankan tanpa etika khususnya penyelenggara negara.
baca juga:santap kelezatan makan malam imlek di hotel santika bengkulu
baca juga:kuota calon asn 2024 berkurang, penyebabnya karena ini 
"kita menganggap perjalanan bangsa hari ini, kalo kita tidak ingatkan seolah-olah ini jadi benar apapun yang dilakukan, padahal itu tidak benar secara etika dan bangsa ini tidak boleh dijalankan tanpa etika khususnya para penyelenggara negara," ungkap herlambang pada selasa 6 februari 2024. 
herlambang menegaskan bahwa korupsi, kolusi, nepotisme (kkn) sekarang menjadi hal yang biasa dengan dilegalkannya oleh peraturan.
padahal hukum menurutnya bukan tentang peraturan saja.
baca juga:tingkatkan daya saing, pasok ratusan sdm kompeten di industri otomotif dan tekstil
baca juga:jaksa bakal panggil mantan kadis pmd kaur, ini keperluannya! 
"peraturan sajakan kita tau, hukum itu bukan saja peraturan, ada teori ada asas ada nilai itu semua tidak dipakai yang dipakai peraturan. kedepan bangsa ini menjadi tidak baik-baik saja," tegas herlambang
pada kesempatan ini juga herlambang berharap, semua kelompok masyarakat baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan penyelenggara negara dapat kembali lagi pada etika, peraturan perundangan-undangan dan hukum.
"harapan kita bangsa indonesia ini bangsa yang besar, tapi karena kelakuan para penyelenggara seperti ini kita seperti sekarang, kalo kita perbaiki pola prilaku para penyelenggara insyaallah kita menjadi bangsa yang besar, itu yang kita inginkan," sampai herlambang. 
herlambang menegaskan pentingnya netralitas institusi keamanan dan pemerintahan dalam proses pemilihan umum (pemilu). herlambang menyoroti peran aph baik tni, polri maupun bin,  maupun asn, serta mendesak agar mereka menjaga netralitas selama proses pemilihan.
"netralitas institusi keamanan dan pemerintahan sangat krusial untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. saya mengajak tni, polri, bin, dan asn untuk tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis, melainkan tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi mereka demi kestabilan negara,” tegas herlambang.
herlambang juga menekankan perlunya penyelenggaraan pemilu yang transparan dan bebas dari intervensi politik.
dia menyebutkan bahwa keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam politik dapat merusak kepercayaan publik dan mempengaruhi hasil pemilu secara tidak adil.
“kita harus terbebas dari segala intervensi politik dalam pemilu, lembaga yang tidak netral dapat merusak domokrasi bangsa,” ucap herlambang.
herlambang ini muncul dalam konteks menjelang pelaksanaan pemilu 2024, di mana isu netralitas dan keamanan pemilu menjadi perhatian utama.
para pemangku kepentingan diharapkan mendengarkan seruan dari akademisi dan memastikan jalannya pemilu yang adil, demokratis, dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang tidak seharusnya.
“kita harap para pemangku kebijakan dapat mendengarkan seruan ini, untuk dapat memastikan jalan pemilu yang luber,” harap herlambang. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan