Jaga Netralitas ASN! Simak Pesan Asisten II Pemprov Bengkulu

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Rabu , 07 Feb 2024 - 01:09

ZOOM: Kegiatan zoom meeting Netralitas ASN diwakili oleh Asisten II R.A. Denni, di ruang VIP Pola Pemprov Bengkulu, Rabu (6/2).--BELA/RB

BENGKULU, KORANRB.ID - Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, SH, MM mengatakan ASN harus menjaga netralitas.

Saat ini Pemilihan Umum (Pemilu) semakin dekat.

Kenetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) hal yang wajib. Sehingga, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar webinar, yang diikuti oleh seluruh perwakilan Provinsi di Indonesia, Senin 6 Februari 2024.

Termasuk Provinsi Bengkulu, yang dipimpin langsung oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, SH, MM.

Kegiatan tersebut, juga diikuti oleh beberapa ASN Pemprov Bengkulu di ruang VIP Pola Provinsi Bengkulu.

Dikatakan Denni, melalui webinar tersebut ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, mengahadapi Pemilu pada 14 Februari mendatang tetap menjaga kenetralannya.

"Pada hari ini kita mengikuti webinar tentang netralitas ASN yang diselenggarakan KASN.

Intinya, kami berharap bahwa seluruh ASN, harus netral menghadapi pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 ini," kata Denni.

Denni menekankan, bagi ASN baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditemukan tidak netral, maka Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA, akan langsung mengambil tindakan.

Berupa penentuan sikap maupun sanksi yang akan diberikan.

"Kalau di Provinsi, nanti Pak Gubernur akan menentukan sikap dan sanksi terhadap PNS yang bersangkutan," terang Denni.

Meski demikian, sebelum itu jika memang ditemukan maka yang bersangkutan harus segera dilaporkan ke Bawaslu.

jaga netralitas asn! simak pesan asisten ii pemprov bengkulu                            bengkulu, koranrb.id - asisten ii setda provinsi bengkulu, raden ahmad denni, sh, mm mengatakan asn harus menjaga netralitas.
saat ini pemilihan umum (pemilu) semakin dekat.
kenetralan aparatur sipil negara (asn) hal yang wajib. sehingga, komisi aparatur sipil negara (kasn) menggelar webinar, yang diikuti oleh seluruh perwakilan provinsi di indonesia, senin 6 februari 2024. 
termasuk provinsi bengkulu, yang dipimpin langsung oleh asisten ii setda provinsi bengkulu, raden ahmad denni, sh, mm. 
baca juga: distribusi logistik pemilu ke daerah sulit ini, kpu hadapi tantangan dan rintangan 
kegiatan tersebut, juga diikuti oleh beberapa asn pemprov bengkulu di ruang vip pola provinsi bengkulu. 
dikatakan denni, melalui webinar tersebut asn di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, mengahadapi pemilu pada 14 februari mendatang tetap menjaga kenetralannya. 
"pada hari ini kita mengikuti webinar tentang netralitas asn yang diselenggarakan kasn.
intinya, kami berharap bahwa seluruh asn, harus netral menghadapi pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 februari 2024 ini," kata denni.
baca juga:ekspor lampaui usd 500 juta, industri obat bahan alam prospektif
denni menekankan, bagi asn baik pegawai negeri sipil (pns) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) ditemukan tidak netral, maka gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, m.ma, akan langsung mengambil tindakan. 
berupa penentuan sikap maupun sanksi yang akan diberikan.  
"kalau di provinsi, nanti pak gubernur akan menentukan sikap dan sanksi terhadap pns yang bersangkutan," terang denni.
meski demikian, sebelum itu jika memang ditemukan maka yang bersangkutan harus segera dilaporkan ke bawaslu. 
baca juga:drainase tersumbat, banjir tutupi ruas jalan di kelurahan ini, kapan diperbaiki? 
untuk diketahui, ketidak netralan apa yang sudah dilakukan. 
"kembali ke bawaslu dan  pembina kepegawaian dalam hal ini pak gubernur yadi," tuturnya.
dengan begitu, baik pns maupun pppk ditekankan betul netralitasnya. 
sebagai penyelenggara negara tidak memihak ke satu partai, maupun kandidatnya. 
baca juga:catat! bila 11 februari peserta pemilu tidak gubris, bawaslu lakukan langkah tegas ini 
dia harus tegak lurus sebagai penyelenggara negara. 
"inilah yang dibahas atau kata kunci tersebutlah yang dibahas pada zoom meeting bersama kasn ini," ujarnya.
bahkan, sebagai tindak lanjut imbauan tersebut, dikatakan denni pihaknya juga sudah mengedarkan surat edaran (se) gubernur tentang netralitas asn dalam pemilu dan pilkada di tahun 2024. 
sebelumnya, terdahulu di setahun 2023 bahkan se mengenai hal yang sama juga sudah diedarkan.  
baca juga:184 desa di pesisir bengkulu terancam abrasi!
"se nya berupa pedoman, pengawasan netralitas pns dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu.
pak gubernur sudah menindaklanjuti dengan ketentuan-ketentuan kepada seluruh asn," tutup denni.
sebelumnya, gubernur rohidin juga sudah menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar kepada asn dan perangkat institusai pemerintah, hingga kepala desa untuk melaksanakan kampanye atau berafiliasi dengan salah satu partai politik maupun kandidat pasangan calon.
selain itu, dengan dimulainya tahapan kampanye peserta pemilu 2024, ia juga mengimbau agar dilaksanakan kampanye dengan tertib, aman dan damai. 
baca juga:libur panjang, kebun teh kabawetan tetap jadi pilihan utama wisatawan
"berkampanyelah untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi yang sehat kepada masyarakat, sehingga kita bersama-sama melakukan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat bengkulu," ujar rohidin.
ia menyebutkan, dengan kampanye yang baik maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang baik, sehingga dapat menentukan pilihannya dengan baik pula.
"kita latih ini, karena menjadi pintu awal terbentuknya sistem pemerintahan dan suksesi kepemimpinan yang sehat melalui pemilu," tutupnya.
sementara itu, ketua bawaslu provinsi bengkulu, faham syah menyampaikan pihaknya juga sudah memberikan imbauan kepada pihak-pihak terkait mengenai dimulainya masa kampanye tersebut. 
baca juga:mantan direktur pdam rl divonis 1 tahun penjara, jumlah kn, hakim beda pendapat
mulai gubernur, walikota, dan bupati untuk diteruskan kepada asn agar menjaga netralitas termasuk untuk tidak mengunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik pencalonan pemilu 2024. 
“kami menghimbau jangan sampai menggunakan fasilitas negara dan lain-lain. kami berharap asn bisa netral kemudian birokrasi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan cenderung berkampanye,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 8 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan