Bawaslu Persilahkan Masyarakat Bengkulu Selatan Tertibkan Baliho Caleg

Reporter: FAZLUL RAHMAN |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 09 Feb 2024 - 10:25

Kordiv Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan M. Arif Hidayat,--

Hal ini diungkapkan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan Erwin Muchsin S.Sos, dikatakannya, tugas penertiban ada pada Satpol-PP. Akan tetapi untuk melakukan penertiban Satpol-PP menunggu ajakan dari penyelegara Badan Pengawas Pemilu dan KPU.

"Pemilu ini diselenggarakan KPU dan Bawaslu jadi tolong Bawaslu dan KPU bergerak. Kami selalu siap," kata Erwin.

Kendati demikian, Satpol-PP sambung Erwin siap melakukan penertiban tanpa dukungan dari lembaga penyelenggara pemilu.

"Kami siap tertibkan jika ini menganggu. Kami siap," tambah Erwin.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan telah meminta kepada peserta Pemilu ataupun pemilik Partai Politik untuk menertibkan alat peraga kampanye secara mandiri.

Sebab dari pantauan KPU Bengkulu Selatan. Banyak alat peraga kampanye calon legislatif yang melanggar bahkan menganggu ketertiban umum.

Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan telah mengklaim sudah melaksanakan tugas dan pada penindakan diserahkan kepada Bawaslu ataupun pemerintah daerah.

"Sudah kami ingatkan. Jadi silahkan tertibkan saja oleh penegak perda," ujar Komisioner KPU Bengkulu Selatan Aspriantoni SE.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan Joni Afrizal menegaskan, soal tanggungjawab Pemilu 2024 itu dilaksanakan oleh penyelenggara KPU, Badan Pengawas Pemilu dan juga pemerintah daerah.

Maka dari itu ia berharap tidak ada saling lempar tanggungjawab. Ia menilai yang terjadi saat ini karena miskomunikasi antar lembaga.

Namun hal itu menurutnya tidak perlu terjadi, karena memalukan.

"Saling suport saja, jangan saling lempar tanggungjawab. Malu pada masyarakat," sampai Joni.

bawaslu persilahkan masyarakat bengkulu selatan tertibkan baliho caleg                            kota manna, koranrb.id - badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bengkulu selatan memberikan izin kepada masyarakat untuk menertibkan alat peraga kampanye, salah satunya baliho calon legislatif (caleg). 
hal ini ditegaskan oleh kordiv divisi hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat (hpph) badan pengawas pemilu kabupaten bengkulu selatan m. arif hidayat.
ia meminta warga bisa menertibkan alat peraga kampanye (apk) para caleg pada masa tenang pemilu 2024.
sebab, pada masa tenang yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 februari sudah bukan masuk periode kampanye.
"kalau di hari tenang masih ada, maka siapa saja boleh menertibkan karena itu bukan lagi masa kampanye," kata arif disela memberikan materi bimtek pengawas tempat pemungutan suara (ptps).
baca juga:ini 12 arti mimpi bertemu mantan pacar, jangan sepelekan, ini pertanda!
disebutkannya, masa kampanye hanya sampai 10 februari 2024. sementara, masa tenang pemilu yaitu 11-13 februari 2024.
dijelaskan bahwa masa tenang pemilu adalah seluruh peserta mulai dari tim partai politik hingga calon anggota legislatif (caleg) sudah tidak boleh menyampaikan kampanye, apalagi melakukan politik uang.
"oleh karena itu, bawaslu akan melakukan patroli pengawasan terutama pada pengawasan politik uang, dan kami bersama sentra gakkumdu sudah jadwalkan itu," tegasnya.
dengan demikian, badan pengawas pemilu bengkulu selatan mengupayakan penertiban alat peraga kampanye agar pada masa tenang tidak ada lagi alat peraga kampanye yang terpasang sembarangan.
baca juga:jamin kesehatan kpps, 2019 jangan sampai terulang 
adapun usai melakukan penertiban alat peraga kampanye, nantinya spanduk maupun poster bisa ditaruh di gudang kantor satpol pp maupun badan pengawas pemilu bengkulu selatan.
"tentu peserta pemilu melalui parpol dan tim lo nya sudah kami surati, agar mereka menertibkan alat peraga kampanye secara mandiri sebelum pelaksanaan pemilu (lewat), jika tidak maka bakal dihanguskan usai pemilu," pungkasnya.
sementara itu satpol-pp selaku penegak peraturan daerah (perda), menunggu perintah dan instruksi dari badan pengawas pemilu untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye. 
hal ini diungkapkan kepala satpol pp dan damkar kabupaten bengkulu selatan erwin muchsin s.sos, dikatakannya, tugas penertiban ada pada satpol-pp. akan tetapi untuk melakukan penertiban satpol-pp menunggu ajakan dari penyelegara badan pengawas pemilu dan kpu. 
baca juga: 4700 rumah tak layak huni, pemkab seluma beragam upaya 
"pemilu ini diselenggarakan kpu dan bawaslu jadi tolong bawaslu dan kpu bergerak. kami selalu siap," kata erwin. 
kendati demikian, satpol-pp sambung erwin siap melakukan penertiban tanpa dukungan dari lembaga penyelenggara pemilu. 
"kami siap tertibkan jika ini menganggu. kami siap," tambah erwin.
sebelumnya komisi pemilihan umum bengkulu selatan telah meminta kepada peserta pemilu ataupun pemilik partai politik untuk menertibkan alat peraga kampanye secara mandiri. 
baca juga:ancaman penjara anggota dprd kaur, rp6,6 miliar ini rinciannya
sebab dari pantauan kpu bengkulu selatan. banyak alat peraga kampanye calon legislatif yang melanggar bahkan menganggu ketertiban umum. 
untuk itu komisi pemilihan umum bengkulu selatan telah mengklaim sudah melaksanakan tugas dan pada penindakan diserahkan kepada bawaslu ataupun pemerintah daerah. 
"sudah kami ingatkan. jadi silahkan tertibkan saja oleh penegak perda," ujar komisioner kpu bengkulu selatan aspriantoni se.
anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten bengkulu selatan joni afrizal menegaskan, soal tanggungjawab pemilu 2024 itu dilaksanakan oleh penyelenggara kpu, badan pengawas pemilu dan juga pemerintah daerah. 
baca juga:pelanggaran masa kampanye, bawaslu tangani 10 kasus 
maka dari itu ia berharap tidak ada saling lempar tanggungjawab. ia menilai yang terjadi saat ini karena miskomunikasi antar lembaga. 
namun hal itu menurutnya tidak perlu terjadi, karena memalukan.
"saling suport saja, jangan saling lempar tanggungjawab. malu pada masyarakat," sampai joni. 
dirinya kembali menambahkan, alat peraga kampanye di bengkulu selatan memang banyak yang melanggar. sebagai contoh bendera partai politik di median jalan. 
baca juga:ancaman penjara anggota dprd kaur, rp6,6 miliar ini rinciannya
namun penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah kurang tanggap. ataupun bahkan menurut joni tidak ada kepedulian terhadap hal tersebut. 
untuk itu ia kembali menyampaikan ada kepedulian dan tanggapan cepat pemerintah akan hal-hal yang menganggu ketertiban masyarakat. 
"kami harap ada tanggapan dari semuanya. baik penyelenggara maupun pemerintah daerah," demikian joni. 
sekedar mengingatkan, pemilihan umum legislatif dan presiden akan dilaksanakan 14 februari 2024 nanti. dan pada tanggal 11 hingga 13 februari adalah tenang seluruh calon.
pada masa itu tidak ada lagi kegiatan soal kampanye.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan