2 Dugaan Pelanggaran Kampanye Berpotensi Pidana

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 10 Feb 2024 - 22:58

BARIS: APK di sepanjang jalan Pantai Berkas Kota Bengkulu kemarin sore. Bawaslu menangani beberapa pelanggaran kampanye. 2 Dugaan Pelanggaran Kampanye Berpotensi Pidana--ABDI/RB

Ditemukannya atribut Pasangan Calon/Parpol/Caleg saat kampanye di tempat pendidikan. Melakukan kampanye tidak ada pemberitahuan.

“Untuk pelanggaran administrasi itu kampanye di kampus tidak sesuai hari, dan ada atribut di dalam kampus,” ungkap Eko.

Eko menerangkan, Bawaslu Provinsi Bengkulu pada saat tahapan kampanye Pemilu 2024 juga turun langsung untuk melakukan pengawasan.

Adapun kegiatan yang diawasi kegiatan kampanye calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan pada tanggal 6 Desember 2023.

“Itu kampanye Anies, kami turun dan awasi itu langsung kami yang terjun,” ujar Eko.

Tambah Eko, kemudian pengawasan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Desember 2023 di Hotel Putri Gading Kota Bengkulu.

“Ada juga saat Rakorda TKD Prabowo-Gibran Provinsi Bengkulu, Bawaslu turut awasi,” sampai Eko.

Kemudian, pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 7 Januari 2024 di KPU Provinsi Bengkulu.

“Kita juga melakukan monitoring serta pengawasan laporan dana awal kampanye kemarin,” ujar Eko.

Lanjut Eko, ada juga pengawasan kegiatan pelaksanaan Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bengkulu pada tanggal 6 Januari 2024 di Hotel Nala Sea Side Pantai Panjang Bengkulu.

Kemudian Dialog Pemuda Kota Bengkulu di Dapur Senandung Pagar Dewa Kota Bengkulu.

“Adanya Kaesang kemarin di acara PSI kita juga turun langsung untuk awasi,” ucap Eko.

2 dugaan pelanggaran kampanye berpotensi pidana                            bengkulu, koranrb.id – bawaslu provinsi bengkulu menangani 2 dugaan pelanggaran pemilu yang berpotensi masuk kategori pidana.
yakni dugaan pelanggaran saat pembagian motor untuk kepala desa. dimana dalam kegiatan itu diduga ada ajakan untuk mendukung salah satu peserta pemilu 2024.
dugaan pelanggaran yang berpotensi pidana kedua yakni  dugaan pembagian bahan kampanye berupa minyak goreng oleh salah satu peserta pemilu.
hal ini disampaikan koordinator divisi penanganan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto m.si
baca juga: kalau tidak melihat tanda-tandanya, tak boleh bilang ada
“terdapat dua dugaan pidana, dua dugaan netralitas asn dan terakhir tiga pelanggaran administratif,” sampai eko.
dia menyampaikan pada pelaksanaan kegiatan kampanye mereka awasi sejak 28 november 2023 sampai pada awal februari 2024. 
sedangkan 2 dugaan pelanggaran netralitas asn.
kemudian tiga dugaan pelanggaran saat kampanye yang ditemukan oleh panwas kecamatan.
baca juga:bank syariah indonesia kelola asset under custody sebesar rp85 triliun
dugaan pelanggaran netralitas asn  seperti, asn menjadi pengurus/anggota partai politik. 
asn/honorer memberikan dukungan kepada peserta pemilu.  
“itu dua melanggar peraturan lain. yaitu terkait netralitas asn, ada yang terdaftar di parpol ada juga yang secara terang mendukung caleg,” ujar eko.
lanjutnya eko, dan juga masih ditemukannya beberapa pelanggaran adminstrasi oleh panwas kecamatan, adapun itu yaitu berupa  kampanye di tempat pendidikan tidak pada hari sabtu dan/atau minggu. 
baca juga:gotong royong bentuk rasa solidaritas 
ditemukannya atribut pasangan calon/parpol/caleg saat kampanye di tempat pendidikan.  melakukan kampanye tidak ada pemberitahuan.
“untuk pelanggaran administrasi itu kampanye di kampus tidak sesuai hari, dan ada atribut di dalam kampus,” ungkap eko.
eko menerangkan, bawaslu provinsi bengkulu pada saat tahapan kampanye pemilu 2024 juga turun langsung untuk melakukan pengawasan.
adapun kegiatan yang diawasi kegiatan kampanye calon presiden nomor urut 1, anies baswedan pada tanggal 6 desember 2023.
baca juga:pola hidup sehat, makan bersama tiap minggu di sekolah 
“itu kampanye anies, kami turun dan awasi itu langsung kami yang terjun,” ujar eko.
tambah eko, kemudian pengawasan kegiatan rapat koordinasi daerah (rakorda) tim kampanye daerah (tkd) prabowo-gibran provinsi bengkulu pada tanggal 9 desember 2023 di hotel putri gading kota bengkulu.
“ada juga saat rakorda tkd prabowo-gibran provinsi bengkulu, bawaslu turut awasi,” sampai eko.
kemudian, pengawasan laporan awal dana kampanye (ladk) peserta pemilu tahun 2024 pada tanggal 7 januari 2024 di kpu provinsi bengkulu.
baca juga:ajarkan anak membaca sejak dini, ini manfaatnya
“kita juga melakukan monitoring serta pengawasan laporan dana awal kampanye kemarin,” ujar eko.
lanjut eko, ada juga pengawasan kegiatan pelaksanaan kopi darat wilayah (kopdarwil) partai solidaritas indonesia (psi) provinsi bengkulu pada tanggal 6 januari 2024 di hotel nala sea side pantai panjang bengkulu.
kemudian dialog pemuda kota bengkulu di dapur senandung pagar dewa kota bengkulu.
“adanya kaesang kemarin di acara psi kita juga turun langsung untuk awasi,” ucap eko.
baca juga:israel serang rafah, pbb: mimpi buruk kemanusiaan
eko juga mengungkapkan bawaslu provinsi bengkulu melakukan pengawasan pada kegiatan kampanye calon presiden nomor urut 2 (dua) prabowo subianto di provinsi bengkulu pada tanggal 11 januari 2024 di gedung balai buntar bengkulu.
“terakhir kita awasi secara langsung itu, waktu kampanye prabowo ke bengkulu,” kata eko.
eko menjelaskan, selain menjalankan fungsi penanganan pelanggaran, divisi penanganan pelanggaran juga menjadi person in charge (pic) atau penanggung jawab pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye.
berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat disampaikan sebagai informasi untuk masyarakat provinsi bengkulu.
baca juga:661 calon pppk bengkulu utara harus perbaiki berkas!
“ini tanggung jawab kita untuk melaporkan dari seluruh pengawasan baik itu dari bawaslu provinsi maupun teman–teman di kabupaten/kota,” sampai eko.
sementara itu, ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah memastikan seluruh tindak pelanggaran yang telah diproses atau baru dilaporkan, itu akan tetap diproses sebagaimana mestinya. 
hal tersebut, lantaran sudah jadi tanggung jawab serta komitmen mereka selaku badan pengawas pemilu di provinsi bengkulu.
“kita pastikan setiap tindak pelanggaran akan diproses sesuai tahapan penanganan pelanggaran, baik yang sudah jalan ataupun tidak,” tegas fahamsyah.