Kejar Waktu Proyek Fisik Pendidikan Bengkulu Utara Rp27 Miliar

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 12 Feb 2024 - 23:26

KEJAR: Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara mendapatkan cukup besar pekerjaan fisik, terutama proyek fisik pendidikan yang nilainya mencapai Rp27 Miliar. FOTO: Drs. Fahrudin.--

Sehingga November sudah akan difokuskan pada kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan.

“Sehinjgga beban pembangunan pendidikan bisa tuntas 100 persen tahun ini, baik dalam APBD maupun APBD Perubahan,” terangnya.

Selain itu untuk pekerjaan fisik juga dilakukan lebih cepat sehingga tidak terlalu lama mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Terutama jika pekerjaan tersebut terkait dengan rehab ruang kelas, guru maupun fasilitas pendidikan sekolah lainnya.

“Maka dengan target pembangunan cepat tersebut dan kondisi APBD saat ini, kita siap mengejar waktu agar manfaat pembangunan bisa lebih cepat dirasakan masyarakat,” pugkas Fahrudin.

Di sisi lain, sekitar 6.000 tenaga Guru Bantu Daerah atau GBD, Tenaga Honorer, hingga Kepala dan Perangkat desa di Bengkulu Utara belum bisa menerima gaji ataupun penghasilan tetap (Siltap) mereka sejak Januari lalu.

Ini lantaran sampai saat ini tak kunjung disetujuinya Raperda APBD Bengkulu Utara oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Penolakan persetujuan ini ditandai dengan tidak diberikannya nomor register APBD yang menjadi kewajiban Pemprov Bengkulu.

Sekda Bengkulu Utara, Fitriansyah, S.STP, M.Si menerangkan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara sudah mengikuti dan melaksanakan pembahasan APBD sesuai dengan aturan.

“Kita mengesahkan APBD sebelum 31 November, sudah dilakukan verifikasi oleh Pemprov dan semua rekomendasi dalam verifikasi tersebut sudah kita penuhi,” terangnya.

Bahkan lantaran tak kunjung mendapatkan nomor registrasi APBD, Pemkab Bengkulu Utara sampai berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Hasilnya surat Mendagri 900.0.0/1012/Keuda bukan hanya menilai langkah Pemda Bengkulu Utara sudah sesuai dengan aturan perundangan dan memerintahkan Pemprov Bengkulu untuk memberikan nomor registrasi.

“Surat tersebut tertanggal 6 Februari, bahkan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Gubernur. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut sesuai surat Mendagri tersebut,” terangnya.

kejar waktu proyek fisik pendidikan bengkulu utara rp27 miliar                            bengkulu, koranrb.id – pembangunan fisik bengkulu utara tahun ini dipastikan tertunda.
lantaran sampai saat ini apbd bengkulu utara belum bisa dilaksanakan karena masih terganjal persetujuan dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
sedangkan tahun ini pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara mendapatkan cukup besar pekerjaan fisik, terutama proyek fisik pendidikan yang nilainya mencapai rp27 miliar.
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (dispendikbud) bengkulu utara, drs. fahrudin menerangkan jika saat ini dispendikbud belum bisa melakukan tahapan.
baca juga:46.302 keluarga di bengkulu utara siap-siap, bansos segera cair!
baca juga:petugas pengamanan tps di bengkulu utara dikumpulkan polres bengkulu utara, ada apa?
terutama terkait dengan pengajuan pekerjaan agar bisa memasuki tahapan lelang.
“karena memang sampai saat ini tahapan belum bisa dilakukan menunggu apbd mendapatkan nomor register,” terangnya.
dispendikbud sudah mulai mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dokumen yang nantinya untuk memasuki tahapan lelang.
sehingga saat apbd sudah disahkan, maka dispendikbud bisa segera memasukan dokumen lelang.
baca juga:6 ribu guru bantu daerah, honorer hingga perangkat desa di bengkulu utara belum gajian, ini penyebabnya
baca juga:logistik pemilu disalurkan, 896 tps mulai dibangun di bengkulu utara
“karena kita mengejar pelaksanaan program agar lebih cepat, terutama pekerjaan fisik pendidikan,” terangnya.
ia menargetkan jika sebagian besar pekerjaan fisik harus tuntas sebelum november mendatang.
sehingga november sudah akan difokuskan pada kegiatan yang dianggarkan dalam apbd perubahan.
“sehinjgga beban pembangunan pendidikan bisa tuntas 100 persen tahun ini, baik dalam apbd maupun apbd perubahan,” terangnya.
selain itu untuk pekerjaan fisik juga dilakukan lebih cepat sehingga tidak terlalu lama mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
baca juga:ratusan apk caleg bandel di bengkulu utara diturunkan paksa, begini kata bawaslu
baca juga:depan rsp rusak berat karena truk batu bara, begini upaya pemkab 
terutama jika pekerjaan tersebut terkait dengan rehab ruang kelas, guru maupun  fasilitas pendidikan sekolah lainnya.
“maka dengan target pembangunan cepat tersebut dan kondisi apbd saat ini, kita siap mengejar waktu agar manfaat pembangunan bisa lebih cepat dirasakan masyarakat,” pugkas fahrudin.
di sisi lain, sekitar 6.000 tenaga guru bantu daerah atau gbd, tenaga honorer, hingga kepala dan perangkat desa di bengkulu utara belum bisa menerima gaji ataupun penghasilan tetap (siltap) mereka sejak januari lalu. 
ini lantaran sampai saat ini tak kunjung disetujuinya raperda apbd bengkulu utara oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
penolakan persetujuan ini ditandai dengan tidak diberikannya nomor register apbd yang menjadi kewajiban pemprov bengkulu. 
sekda bengkulu utara, fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan jika pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara sudah mengikuti dan melaksanakan pembahasan apbd sesuai dengan aturan. 
“kita mengesahkan apbd sebelum 31 november, sudah dilakukan verifikasi oleh pemprov dan semua rekomendasi dalam verifikasi tersebut sudah kita penuhi,” terangnya. 
bahkan lantaran tak kunjung mendapatkan nomor registrasi apbd, pemkab bengkulu utara sampai berkoordinasi ke kementerian dalam negeri. 
hasilnya surat mendagri 900.0.0/1012/keuda bukan hanya menilai langkah pemda bengkulu utara sudah sesuai dengan aturan perundangan dan memerintahkan pemprov bengkulu untuk memberikan nomor registrasi. 
“surat tersebut tertanggal 6 februari, bahkan saya sudah berkomunikasi langsung dengan pak gubernur. namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut sesuai surat mendagri tersebut,” terangnya.  
dalam surat tersebut mendagri juga meminta gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memfasilitasi permasalahan tersebut. 
ia mengakui jika dengan belum adanya nomor registrasi tersebut, maka berdampak pada tertundanya seluruh program pemerintah. 
“termasuk pembayaran gaji gbd, honorer, perangkat desa dan pegawai lainnya yang tercantum dalam apbd. namun kita sudah berupaya bahkan sudah melaksanakan apa yang menjadi ketentuan perundangan,” terangnya. 
ia menerangkan jika dalam pelaksanaan apbd pemerintah harus membuat daftar penggunaan anggaran (dpa) yang berpatokan dengan dokumen apbd yang sudah mendapatkan nomor registrasi. 
sehingga ia meminta pemprov melaksanakan apa yang menjadi perintah kementerian dalam negeri tersebut yang meminta pemprov bengkulu memberikan nomor registrasi. 
“memang ada dinamika dalam pembahasan, namun setelah kita berkoordinasi dengan mendagri dan menyatakan apa langkah yang sudah dilakukan pemda bengkulu utara sudah sesuai aturan sehingga terbitnya surat mendagri tersebut,” terang sekda. 
ia menegaskan saat ini pemda bengkulu utara masih akan melakukan komunikasi terkait dengan pemberian nomor registrasi tersebut. 
termasuk akan menyampaikan lagi pada kementerian dalam negeri terkait tertundanya program pemda bengkulu utara tersebut.
namun ia juga menegaskan jika pemkab bengkulu utara meminta berharap jika permasalahan rapbd bengkulu ini segera tuntas dan pemprov segera melaksanakan surat mendagri tersebut. 
karena hal ini terkait dengan kebutuhan masyarakat bengkulu utara terutama masyarakat yang mengabdikan dirinya pada pemerintah.
“terutama tenaga non pns termasuk guru dan perangkat desa. karena gaji mereka sudah dianggarkan dalam apbd dan harusnya sudah bisa dibayarkan,” terangnya.
ditambahkannya, jika dalam pelaksanaan rancangan pelaksanaan anggaran pemerintah bengkulu utara menjadwalkan pelaksanaan apbd lebih awal. 
rancangan pelaksanaan apbd sejak awal tahun ini dengan pertimbangan menjaga stabilitas harga bahan pokok hingga menekan angka inflasi yang juga menjadi penekanan pemerintah pusat. 
“kita sudah berkoordinasi dengan sekda provinsi bengkulu hingga pak gubernur. yang terpenting kita pastikan pada masyarakat jika pemda sudah menjalankan aturan dan sudah ditegaskan oleh kementerian dalam negeri,” tegas sekda.
sekadar mengetahui, rancangan apdb bengkulu utara 2024 sudah disahkan dalam paripurna sebelum akhir november lalu.
namun dalam dokumen verifikasi yang dikirimkan ke gubernur, dari tiga pimpinan dprd wakil ketua ii dprd bu herliyanto tidak melakukan penandatanganan persetujuan.
hal ini membuat pembahasan panjang hingga akhirnya tuntas dan terbit dokumen hasil verifikasi pemprov yang meminta pemkab dan dprd bengkulu utara melakukan perbaikan. 
hal itu sudah dilakukan pemkab bengkulu utara dan mengirimkan hasil perbaikan sesuai dengan hasil verifikasi pemprov bengkulu. 
namun karena tak kunjung mendapatkan nomor register, pemkab bengkulu utara mendatangi kementerian dalam negeri memaparkan pelaksanaan apbd. 
saat ini pemkab bengkulu utara menunggu realisasi dari pemprov terkait dengan surat mendagri tersebut. 
apalagi surat tersebut sudah menegaskan jika langkah yang diambil pemkab bengkulu utara sudah sesuai dengan aturan perundangan dan meminta semuanya pemprov memberikan nomor registrasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 13 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan