Dugaan Korupsi Setwan Seluma 2021, Sisa KN Rp600 Juta Masih Ditunggu Jaksa

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade HR |

Rabu , 14 Feb 2024 - 00:01

GIRING: Tsk dugaan korupsi belanja operasional Setwan 2021 saat dibawa ke Polres Seluma.--izul/rb

Sedangkan untuk kasusnya, pada Senin pagi 12 Februari 2024 penyidik Kejari Seluma melimpahkan ketiga tersangka berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara simbolis.

Dihadiri oleh penasehat hukum tersangka.

Dengan adanya hal ini maka perkara naik ke Tahap II lantaran berkas sudah dinyatakan lengkap oleh JPU Kejari Seluma.

Saat ini ketiga tersangka masih dititipkan di Rutan Mapolres Seluma.

"Saat ini berkas sudah kita serahkan kepada JPU, penyerahan tersebut juga dihadiri oleh PH dari tersangka," ungkap Kasi Pidsus.

Selanjutnya JPU Kejari Seluma akan segera melakukan penyusunan dakwaan.

Jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat, tepatnya dalam kurun waktu 15 hari kedepan JPU akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas IA Bengkulu untuk segera diadili.

"Sekitar 2 minggu berkas diteliti oleh JPU sebelum akhirnya nanti dilimpahkan ke PN Tipikor Kelas I A Bengkulu," tegas Ghufroni.

Sebelumnya Kejari Seluma telah menetapkan 3 orang tersangka yang bertanggung jawab atas KN yang muncul.

KNI ini muncul dari dugaan korupsi pada dana belanja rutin, pada anggaran Setwan Seluma tahun anggaran 2021 lalu.

Penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya jaksa melakukan pemeriksaan panjang yang melibatkan hingga 143 saksi, baik dijajaran internal maupun eksternal Setwan Seluma.

Ketiga tersangka tersebut yakni Mantan Plt. Sekretaris DPRD (Sekwan) Seluma 2021, inisial MH.

dugaan korupsi setwan seluma 2021, sisa kn rp600 juta masih ditunggu jaksa                            seluma, koranrb.id - meski kasus dugaan korupsi pada belanja operasional sekretariat dprd seluma tahun 2021 masih berlanjut usai naik ke tahap ii.
namun jaksa kejari seluma masih memberikan waktu untuk 3 tersangka melalukan pengembalian sisa kerugian negara (kn) sebesar rp600 juta.
hal ini dibenarkan oleh kepala kejaksaan negeri (kajari) seluma, wuriadhi paramitha, sh,mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh.
dikatakannya bahwa sisa tersebut didapat dari hasil hitung rekapan sementara yang telah masuk dari inspektorat seluma. 
baca juga:rotasi eselon ii usai pemilu, izin segera dikirim ke kasn
dari total kn sebesar rp1,5 miliar berdasarkan hasil audit konsultan akuntan publik (kap), saat ini baru sekitar rp 900 juta sudah masuk kas daerah (kasda).
sedangkan rp 600 juta yang belum dikembalikan.
"total uang yang belum dikembalikan sekitar rp600 juta dan saat ini proses pengembaliannya masih akan kita tunggu," ujar ghufroni.
dengan adanya upaya pengembalian kn ini, kejari menyambut baik adanya itikad dari para terdakwa.
baca juga:pengajuan nomor induk pppk diperpanjang hingga 27 februari
pengembalian kn masih akan ditunggu hingga sebelum penuntutan.
 dengan adanya pengembalian kn ini, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pertimbangan majelis hakim saat menjatuhkan vonis hukuman nantinya.
"pengembalian ini merupakan itikad baik para terdakwa.
hingga saat ini pengembalian masih akan kita tunggu hingga sebelum masa penuntutan," sambung ghufroni.
baca juga:pastikan kesiapan, dandim dan kapolres seluma tinjau tps
sedangkan untuk kasusnya, pada senin pagi 12 februari 2024 penyidik kejari seluma melimpahkan ketiga tersangka berikut barang bukti kepada jaksa penuntut umum (jpu) secara simbolis.
dihadiri oleh penasehat hukum tersangka. 
dengan adanya hal ini maka perkara naik ke tahap ii lantaran berkas sudah dinyatakan lengkap oleh jpu kejari seluma.
saat ini ketiga tersangka masih dititipkan di rutan mapolres seluma.
baca juga:pemilu, puskesmas di seluma buka 24 jam, ternyata ini tujuannya
"saat ini berkas sudah kita serahkan kepada jpu, penyerahan tersebut juga dihadiri oleh ph dari tersangka," ungkap kasi pidsus.
selanjutnya jpu kejari seluma akan segera melakukan penyusunan dakwaan.
jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat, tepatnya dalam kurun waktu 15 hari kedepan jpu akan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan negeri (pn) tipikor kelas ia bengkulu untuk segera diadili.
"sekitar 2 minggu berkas diteliti oleh jpu sebelum akhirnya nanti dilimpahkan ke pn tipikor kelas i a bengkulu," tegas ghufroni.
baca juga:selama perhelatan pemilu, pln pastikan listik nasional dalam kondisi aman
sebelumnya kejari seluma telah menetapkan 3 orang tersangka yang bertanggung jawab atas kn yang muncul.
kni ini muncul dari dugaan korupsi pada dana belanja rutin, pada anggaran setwan seluma tahun anggaran 2021 lalu. 
penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya jaksa melakukan pemeriksaan panjang yang melibatkan hingga 143 saksi, baik dijajaran internal maupun eksternal setwan seluma.
ketiga tersangka tersebut yakni mantan plt. sekretaris dprd (sekwan) seluma 2021, inisial mh.
baca juga:seluruh kabupaten akan dipasang etle, ini tujuannya
mantan bendahara setwan seluma, re, dan mantan pptk setwan seluma, sa.
 "saat ini ketiga tersangka masih di rumah tahanan (rutan) polres seluma untuk ditahan, sementara menunggu pengembangan kasus dilakukan,"ujar ghufroni.
dari total rp 1,5 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin.
diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.
baca juga:selama perhelatan pemilu, pln pastikan listik nasional dalam kondisi aman
saat ini ketiga tersangka masih dititipkan di rumah tahanan (rutan) polres seluma untuk ditahan, sementara menunggu pengembangan kasus dilakukan.
"nantinya hasil audit kn akan disertakan sebagai bukti tambahan dalam persidangan,"ungkap ghufroni.
terpisah, kasi intel kejari seluma, andi setiawan mengatakan ketiga tersangka yang diamankan diduga melakukan tindak pidana korupsi.
sebagaimana diatur pada kesatu primair pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 atau kedua pasal 9 dan pasal 18 ayat 1 undang-undang ri no. 31 tahun 1999.
baca juga:seluruh kabupaten akan dipasang etle, ini tujuannya
ssebagaimana yang diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
"untuk ancamannya yakni hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
serta denda paling sedikit rp 200 juta dan paling banyak rp1 miliar," tegas andi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 14 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan