Pergub PPDB 2024 Sedang Digodok, Dewan Minta Petakan Kebutuhan Tiap Sekolah

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 16 Feb 2024 - 23:06

PPDB: Banyak wali murid mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena anaknya tidak masuk zonasi pada pelaksanaan PPDB 2023. BELA/RB--

"Kita harap, mulai saat ini sudah bisa memberikan analisa dan pemetaan terhadap anak-anak yang bakal tamat SMP dan melanjutkan ke jenjang SMA. Seharusnya, itu sudah tergambar setiap tahunnya sekian persen yang keluar," kata Zainal.

Data tersebutlah, dikatakan Zainal yang nantinya akan menjadi patokan pada proses PPDB 2024.

Dengan analisa dan pemetaan yang dilakukan tersebut, nantinya akan tergambar persentase kebutuhan setiap sekolah. Mulai dari kebutuhan murid hingga ruang belajar.

"Sehingga saat proses PPDB dibuka pendaftaran tidak menumpuk satu sekolah saja, namun tersebar secara merata," tuturnya.

Untuk itu ia menekankan pentingnya melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi untuk PPDB.

Hal tersebutlah yang harusnya juga dimatangkan di dalam Pergub yang sedang disusun.

"Sistem zonasi ini sudah oke. Tapi jangan sampai kita sudah melakukan zonasi, karena kita tidak tegas dalam melakukan perekrutan berdasarkan zonasi itu. Karena zonasi ini kan sudah ada ketentuannya," ujarmya.

Ia berharap, semua pihak dapat terlibat dan mengawasi pelaksanaan PPDB 2024 ini.

Sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik tanpa meninggalkan persoalan-persoalan yang signifikan.

"Kalau kita melihat dari tahun 2022 ke 2023 kemarin sudah ada perbaikan, dan untuk 2024 harapan kita lebih baik lagi dari 2023," sampai Zainal.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA, Disdikbud Provinsi Bengkulu, Three Marnope, M.Pd, kuota PPDB 2024 berbeda dari tahun 2023.

Jika sebelumnya kuota untuk zonasi maksimal 55 persen, prestasi 25 persen, afirmasi 15 persen dan kepindahan orang tua 5 persen. PPDB 2024 difokuskan kepada kuota zonasi.

"Yang berubah itu persentase dari zonasi. Amanat dari permendikbud tersebut, untuk zonasi itu minimal 70 persen. Berarti, untuk zonasi tidak boleh di bawah 70 persen," ungkap Three.

pergub ppdb 2024 sedang digodok, dewan minta petakan kebutuhan tiap sekolah                            bengkulu, koranrb.id - peraturan gubernur (pergub) mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) 2024, sedang proses penggodokan. 
hal tersebut dikarenakan, terdapat aturan baru ppdb.
sesuai dengan permendikbud nomor 9798/a5/hk.04.01/2023 tanggal 7 maret 2023 perihal pelaksanaan ppdb tahun ajaran 2024. 
sehingga, pergub sebelumnya harus direvisi dengan pergub yang baru.
baca juga:tenggat kontrak hingga 14 maret, penyaluran dak fisik masih nihil, simak penjelasannya
baca juga:musim hujan februari, ini 3 kabupaten waspada bencana 
seperti diketahui, meski pelaksanaan ppdb masih cukup lama, yakni dibulan juni atau juli nanti.
permasalahan ppdb di provinsi bengkulu ini, tidak luput dari perhatian masyaarakat.
bahkan, beberapa tahun ini terkait dengan aturan zonasi mampu membuat kegaduhan di tengah masyarakat. 
terutama, terkait siswa yang harus terlempar ke sekolah yang jauh, hanya karena tidak bisa masuk di zona sekolah di sekitar rumahnya.
baca juga:proyek spam kobema dimulai, masyarakat di pekan sabtu diminta bongkar bangunan, begini penjelasannya
baca juga:jaksa kejati bengkulu datangi sman 6 bengkulu, ada apa? ini penjelasannya
berkaca dari pengalaman tersebut, anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu, h. zainal, s.sos, m.si mengatakan
agar pemerintah provinsi bengkulu melalui dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) provinsi bengkulu dapat melakukan persiapan dengan baik.
"kita harap, mulai saat ini sudah bisa memberikan analisa dan pemetaan terhadap anak-anak yang bakal tamat smp dan melanjutkan ke jenjang sma. seharusnya, itu sudah tergambar setiap tahunnya sekian persen yang keluar," kata zainal. 
data tersebutlah, dikatakan zainal yang nantinya akan menjadi patokan pada proses ppdb 2024. 
baca juga:pkl: lebih untung jualan di badan jalan
baca juga:pedagang di pantai panjang hanya boleh berjualan di 7 segmen, ini pembagian lokasinya
dengan analisa dan pemetaan yang dilakukan tersebut, nantinya akan tergambar persentase kebutuhan setiap sekolah. mulai dari kebutuhan murid hingga ruang belajar.
"sehingga saat proses ppdb dibuka pendaftaran tidak menumpuk satu sekolah saja, namun tersebar secara merata," tuturnya.
untuk itu ia menekankan pentingnya melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi untuk ppdb. 
hal tersebutlah yang harusnya juga dimatangkan di dalam pergub yang sedang disusun.
"sistem zonasi ini sudah oke. tapi jangan sampai kita sudah melakukan zonasi, karena kita tidak tegas dalam melakukan perekrutan berdasarkan zonasi itu. karena zonasi ini kan sudah ada ketentuannya," ujarmya.
ia berharap, semua pihak dapat terlibat dan mengawasi pelaksanaan ppdb 2024 ini.
sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik tanpa meninggalkan persoalan-persoalan yang signifikan.
"kalau kita melihat dari tahun 2022 ke 2023  kemarin sudah ada perbaikan, dan untuk 2024 harapan kita lebih baik lagi dari 2023," sampai zainal.
sementara itu, kepala bidang (kabid) pembinaan sma, disdikbud provinsi bengkulu, three marnope, m.pd, kuota ppdb 2024 berbeda dari tahun 2023. 
jika sebelumnya kuota untuk zonasi maksimal 55 persen, prestasi 25 persen, afirmasi 15 persen dan kepindahan orang tua 5 persen. ppdb 2024 difokuskan kepada kuota zonasi. 
"yang berubah itu persentase dari zonasi. amanat dari permendikbud tersebut, untuk zonasi itu minimal 70 persen. berarti, untuk zonasi tidak boleh di bawah 70 persen," ungkap three.
dengan begitu, dilanjutnya three untuk jalur lainnya seperti prestasi, afirmasi dan kepindahan orang tua hanya tersedia kuota 30 persen.
sesuai dengan pergub yang sudah diusulkan, direncanakan untuk kuota prestasi 15 persen, afirmasi 10 persen, dan jalur kepindahan orang tua 5 persen. 
"nanti kita akan diatur di pergubnya, akan kita susundan sesuaikan lagi," ucapnya.
sebab dengan aturan minimal persebut, disimpulkan three kuota paling untuk jalur zonasi 70 persen. 
artinya, dari zonasi ini boleh 75-80 persen bahkan boleh semuanya zonasi.
"itu yang membedakan antara tahun lalu dan tahun ini. jadi di 2024 initidak ada batasan," ujar three.
aturan tersebut, diterapkan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan pada saat pelaksanaan ppbd, seperti yang kerap terjadi sebelumnya.
dijelaskan three, jika dilihat dari evaluasi ppdb sebelumnya, banyak sekali orang tua siswa dan masyarakat yang ribut terutama karena aturan zonasi ini. 
tidak hanya itu, yang lebih banyak juga yang mencermati jalur prestasi dan afirmasi.
"pergubnya sedang dalam proses dan sudah di daftarkan ke biro hukum untuk menjadi salah satu usulan dikbud untuk menjadi pergub. juklak-juknis ya mengusul setelah pergubnya jadi," demikian three.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Sabtu, 17 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan