Perda RTRW Belum Revisi, Pembangunan Lebong Rawan

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 21 Feb 2024 - 00:12

RAWAN: Salah satu bangunan gedung di lahan pertanian Kabupaten Lebong yang tak dilanjutkan karena terkendala RTRW yang belum juga direvisi. Foto: Muharista Delda/RB--

Sekadar mengingatkan, pemerintah pusat telah memerintahkan seluruh provinsi di Indonesia untuk mengintegrasikan RTRW secara serentak sejak 2023.

Hal itu berkaitan dengan pengimplementasian Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang memang berorientasi pada investasi.

RTRW sebagai instrumen dalam perencanaan tata ruang yang mengatur tata ruang suatu wilayah tetap harus mempertimbangkan potensi dan karakteristik wilayah tersebut.

Adanya Perda RTRW sangat penting dalam pengaturan penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan dan pengendalian pertumbuhan kota.

Pada intinya, RTRW sangat bermanfaat untuk mengetahui penataan dan pengelolaan ruang di lingkungan yang akan dipilih.

Pembangunan permukiman dan perumahan juga perlu disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan wilayah.

Selain RTRW terdapat juga perencanaan yang lebih detail yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Perbedaannya yaitu RTRW merupakan arahan dalam memanfaatkan ruang, sedangkan RDTR merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah kota atau kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota atau kabupaten.

perda rtrw belum revisi, pembangunan lebong rawan                              tubei, koranrb.id - pembangunan yang dicanangkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong tahun 2024 rawan menabrak aturan. 
penyebabnya, rencana pemkab lebong merevisi perda rencana tata ruang wilayah (rtrw) yang diwacanakan sejak tahun 2020 belum juga terlaksana hingga saat ini. 
rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan atas peraturan daerah (perda) kabupaten lebong nomor 14 tahun 2012 tentang rtrw yang sempat disusun bidang tata ruang, dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (puprhub) kabupaten lebong sejak tahun 2020, hingga saat ini belum jelas nasibnya.
baca juga:program pemutihan tahun 2024 tanpa kepastian, cari penyebab 
''kami khawatir dengan tidak adanya perumusan regulasi rtrw terbaru yang sesuai dengan kondisi terkini, akan berpengaruh terhadap legalitas sejumlah bangunan yang dicanangkan pemerintah di kabupaten lebong karena salah satu prasyarat pembangunan adalah tidak bertentangan dengan rtrw,'' kata tokoh pemuda lebong, riki febrian.
bahkan disinyalirnya sejumlah bangunan fisik yang dilaksanakan pemkab lebong selama ini sangat rawan bermasalah hukum karena tidak sesuai pada tempatnya. 
antara lain bangunan gedung milik pemerintah maupun perorangan di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b) yang jelas-jelas tidak mengindahkan aturan rtrw. 
belum lagi adanya dugaan penyelewengan dana untuk perumusan draf raperda rtrw yang telah digelontorkan pemkab lebong. nilainya mencapai hampir rp2 miliar yang teknis penganggarannya dilaksanakan bertahap sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. 
''kabarnya draf rtrw belum juga rampung karena terkendala banyak sekali persyaratan yang belum dilengkapi. salah satunya masalah rekomendasi dari dlh (dinas lingkungan hidup, red) klhs (kajian lingkungan hidup strategis, red),'' terang riki.
sementara kepala dinas puprhub, kabupaten lebong, joni prawinata, se, m.si melalui kabid tata ruang, yudi ismianto belum berhasil dikonfirmasi. alhasil tidak diketahui pasti sudah sejauh mana progres perumusan draf raperda rtrw yang disusun pemkab lebong saat ini. 
sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengklaim sampai saat ini pihaknya masih menunggu penuntasan draf raperda rtrw yang dirumuskan bidang tata ruang, dinas puprhub. 
baca juga:baru 2 kecamatan tuntas gelar pleno, kesalahan penulisan picu perdebatan
baca juga:program pemutihan tahun 2024 tanpa kepastian, cari penyebab 
diharapnya draf untuk merevisi perda rtrw yang lama itu bisa diselesaikan tahun ini dengan harapan bisa masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2025 di legislatif. 
''tahun ini kembali kami anggarkan kebutuhan biayanya sesuai yang diusulkan oleh bidang tata ruang, dinas puprhub. tetapi saya tidak ingat berapa nominalnya, yang jelas di atas rp 100 juta,'' tukas mustarani. 
diketahui, pemkab lebong sempat menggelontorkan dana untuk perumusan draf raperda rtrw dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2020 senilai rp900 juta.
selanjutnya, di tahun 2021 kembali dianggarkan dana tambahan senilai rp500 juta. 
tidak berhenti di situ, pada tahun anggaran 2022 kembali pemkab lebong menggelontorkan anggaran senilai rp200 juta untuk melanjutkan perumusan draf raperda rtrw ke bidang tata ruang, dinas puprhub. 
bahkan, tahun 2023 dan tahun 2024 ini kembali dianggarkan dengan nilai tidak kurang rp200 juta.
tetapi faktanya, sampai saat ini draf raperda rtrw belum juga rampung. bahkan beberapa persyaratan penunjang sam sekali belum dilengkapi yang salah satunya adalah rekomendasi klhs dari dlh. 
baca juga:anggaran menipis, dinsos khawatir usai pemilu jumlah odgj bertambah 
tidak dapat dipungkiri, kondisi tata ruang di kabupaten lebong saat ini sudah tidak relevan dengan regulasi yang masih diberlakukan. 
salah satunya areal persawahan yang sekarang telah berganti menjadi lahan pemukiman. 
termasuk lokasi tambang galian c yang berada di bibir jalan raya serta adanya warga yang membangun rumah di lahan perkantoran pemkab lebong. 
seharusnya rtrw kabupaten lebong sudah direvisi sejak tahun 2017 karena idealnya setiap perda harus diperbarui setiap lima tahun.
pemkab lebong harus segera merevisi perda rtrw karena hal itu juga yang menjadi penghambat sejumlah kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. 
salah satunya peningkatan status jalan yang sebelumnya berstatus jalan usaha tani (jut) karena areal persawahan namun sekarang sudah menjadi lahan pemukiman penduduk.
termasuk adanya pembangunan tower provider dan bangunan gedung di lahan persawahan di kecamatan amen. 
baca juga:kartu nikah tak berlanjut, ini penjelasan kemenag 
baca juga:cetak sdm industri terampil, kompeten dan berdaya saing global 
sekadar mengingatkan, pemerintah pusat telah memerintahkan seluruh provinsi di indonesia untuk mengintegrasikan rtrw secara serentak sejak 2023.
hal itu berkaitan dengan pengimplementasian undang-undang cipta kerja (uuck) yang memang berorientasi pada investasi. 
rtrw sebagai instrumen dalam perencanaan tata ruang yang mengatur tata ruang suatu wilayah tetap harus mempertimbangkan potensi dan karakteristik wilayah tersebut. 
adanya perda rtrw sangat penting dalam pengaturan penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan dan pengendalian pertumbuhan kota. 
pada intinya, rtrw sangat bermanfaat untuk mengetahui penataan dan pengelolaan ruang di lingkungan yang akan dipilih. 
pembangunan permukiman dan perumahan juga perlu disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan wilayah.
selain rtrw terdapat juga perencanaan yang lebih detail yaitu rencana detail tata ruang (rdtr). 
perbedaannya yaitu rtrw merupakan arahan dalam memanfaatkan ruang, sedangkan rdtr merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah kota atau kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota atau kabupaten.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 21 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan